bernasnews – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Gunungkidul telah rampung. Namun, pasca-pengumuman hasil seleksi pada Jumat, 3 Juli 2026, berbagai persoalan justru mencuat ke permukaan.
Permasalahan yang ditemukan mulai dari peserta luar daerah yang lolos jalur domisili, kemunculan titik koordinat alamat yang janggal, hingga ketimpangan jumlah pendaftar akibat fenomena sekolah favorit.
Berdasarkan pantauan pada laman SPMB Online SMP Gunungkidul, ditemukan seorang calon peserta didik yang diterima di SMP Negeri 1 Wonosari melalui jalur domisili.
Namun, data pendaftar menunjukkan peserta tersebut berasal dari luar Pulau Jawa. Hal ini memicu pertanyaan terkait proses verifikasi data oleh panitia.
Selain itu, sistem juga menampilkan titik koordinat alamat yang dinilai tidak wajar. Salah satunya berada di kawasan Lapangan Lebak Bulus, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, yang tercantum sebagai domisili pendaftar.
JCW Desak Dinas Pendidikan Lakukan Verifikasi Faktual
Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, meminta Dinas Pendidikan Gunungkidul segera menelusuri dan memverifikasi kembali temuan tersebut.
Kamba menjelaskan bahwa jalur domisili mensyaratkan calon peserta didik memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
“Jadi perlu dilihat dulu Kartu Keluarga (KK). Kalau kurang dari satu tahun itu pelanggaran, nggak boleh. Minimal satu tahun. Harusnya itu masuk jalur mutasi orang tua,” kata Kamba, Jumat (3/7/2026).
Apabila peserta menggunakan jalur mutasi orang tua, panitia wajib memeriksa Surat Keputusan (SK) mutasi secara ketat agar tidak menjadi celah manipulasi. Menurut Kamba, evaluasi menyeluruh harus dilakukan karena persoalan serupa terus berulang.
“Perlunya verifikasi faktual dari dinas. Benar nggak dia bertempat tinggal di situ, benar nggak dia keluarga kurang mampu, seperti itu. Jangan sampai nanti tidak tepat sasaran. Hal seperti itu harus diperbaiki dengan verifikasi faktual,” ujarnya.
DPRD Gunungkidul Soroti Ketegasan Regulasi dan Sekolah Favorit
Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Heri Purwanto, meminta seluruh regulasi dalam pelaksanaan SPMB dijalankan secara maksimal agar masalah ini tidak terus berulang setiap tahun.
“Memang setiap tahun aduan seperti itu selalu ada. Biasanya muncul menjelang sampai setelah pengumuman hasil seleksi,” kata Heri.
DPRD menyatakan telah berulang kali memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan agar pengawasan diperkuat dengan verifikasi langsung di lapangan, bukan hanya mengandalkan sistem digital.
“Tiap tahun kami selalu kasih masukan. Harapannya sekolah bisa memasukkan orang yang di sekitar dulu baru menerima yang jauh. Kalau masih terjadi persoalan yang sama kan berarti dinas belum tegas dan belum mau,” tegasnya.
Heri menambahkan, persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit.
Selama kualitas pendidikan belum merata, masyarakat akan terus memusatkan pilihan pada sekolah tertentu. Dampaknya, sekolah di pusat kota kelebihan pendaftar, sedangkan sekolah pinggiran kekurangan murid baru. (Eln)
