bernasnews — Beberapa waktu lalu saya menulis sebuah opini berjudul “Rupiah Melemah: Saatnya Membangun Ketahanan Ekonomi dari Dalam Negeri.” Tulisan tersebut berangkat dari keprihatinan yang sama-sama kita rasakan: setiap kali dunia dilanda gejolak ekonomi, nilai tukar rupiah hampir selalu berada di bawah tekanan. Seolah-olah, ketika badai global datang, rupiah menjadi salah satu mata uang yang paling mudah terguncang.
Hari ini, ketika nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan publik dan sempat menyentuh level yang mengkhawatirkan, berbagai analisis bermunculan. Sebagian mengaitkannya dengan kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi, sebagian lainnya menunjuk konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi global, atau derasnya arus modal yang keluar dari negara-negara berkembang. Semua penjelasan itu benar adanya.
Namun jika kita ingin mencari solusi yang lebih mendasar, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur: mengapa setiap kali dunia bergejolak, rupiah selalu tampak rentan? Jawabannya tidak sepenuhnya berada di pasar keuangan. Jawaban yang lebih penting justru terletak pada struktur ekonomi kita sendiri.
Pada dasarnya, kekuatan suatu mata uang sangat ditentukan oleh kemampuan negara menghasilkan devisa. Ketika devisa yang masuk lebih kecil daripada devisa yang keluar, tekanan terhadap nilai tukar menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Dampaknya tidak berhenti pada angka kurs semata. Pelemahan rupiah akan menjalar ke berbagai sektor kehidupan.
Harga bahan baku impor meningkat, biaya produksi naik, inflasi berpotensi membesar, dan ruang gerak fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas. Bahkan masyarakat kecil pun ikut merasakan dampaknya ketika harga kebutuhan pokok yang bergantung pada bahan baku impor ikut terkerek naik
Selama ini Indonesia memperoleh devisa terutama dari ekspor komoditas, investasi asing, sektor pariwisata, dan remitansi pekerja migran. Strategi ini telah menopang pertumbuhan ekonomi nasional selama bertahun-tahun. Namun dunia kini sedang memasuki babak baru. Di era ekonomi digital, sumber kekayaan bangsa tidak lagi hanya berasal dari apa yang terkandung di dalam bumi, melainkan juga dari apa yang tersimpan di dalam pikiran manusianya.
Negara-negara yang berhasil melompat menjadi kekuatan ekonomi baru bukan semata karena mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah, melainkan karena mampu menjual pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan keterampilan ke pasar global. India, misalnya, memperoleh miliaran dolar dari ekspor jasa teknologi informasi. Filipina berkembang menjadi pusat layanan bisnis global. Bahkan Estonia, negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, berhasil membangun reputasi sebagai salah satu pusat ekonomi digital dunia.
Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengikuti arah perubahan tersebut? Pertanyaan inilah yang mendorong saya melakukan penelitian disertasi mengenai teleworking atau kerja jarak jauh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian yang melibatkan 245 teleworker ini menghasilkan sebuah temuan yang menurut saya sangat penting, bukan hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi masa depan pembangunan ekonomi Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teleworking bukan lagi sekadar fenomena yang muncul akibat pandemi Covid-19. Teleworking telah berkembang menjadi model kerja baru yang membentuk ekosistem ekonomi digital modern. Menariknya, sekitar 10 persen responden dalam penelitian tersebut bekerja untuk klien atau institusi internasional. Selebihnya bekerja untuk perusahaan-perusahaan besar yang berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan berbagai kota lainnya.
Mereka bekerja dari Yogyakarta. Mereka tinggal di Indonesia. Mereka membelanjakan penghasilannya di Indonesia. Namun sebagian pendapatan yang mereka peroleh berasal dari pasar global. Fenomena ini menunjukkan bahwa batas-batas geografis dalam dunia kerja semakin memudar. Dunia bergerak menuju era location-independent productivity, sebuah kondisi ketika produktivitas tidak lagi ditentukan oleh lokasi fisik seseorang bekerja, melainkan oleh kompetensi, reputasi, dan kualitas hasil kerjanya.
Dengan kata lain, seseorang tidak perlu lagi pindah ke Jakarta, Singapura, Sydney, atau New York untuk memperoleh pekerjaan berkelas global. Dunia kerja kini dapat hadir langsung ke ruang kerja mereka di Yogyakarta, Banyuwangi, Kupang, atau bahkan desa-desa yang memiliki akses internet memadai.
Di sinilah saya melihat sebuah peluang besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Selama puluhan tahun kita mengenal istilah “pahlawan devisa” untuk menyebut para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mengirimkan sebagian penghasilannya ke tanah air. Mereka telah berjasa besar bagi perekonomian nasional.
Namun di era digital saat ini, sesungguhnya telah lahir kelompok baru yang layak menyandang predikat yang sama. Mereka adalah para programmer, analis data, desainer grafis, konsultan bisnis, spesialis pemasaran digital, penerjemah, peneliti, pengembang kecerdasan buatan, dan berbagai profesi berbasis pengetahuan lainnya yang bekerja dari Indonesia untuk pasar dunia.
Mereka tidak mengekspor batu bara, tidak mengirim nikel, dan tidak pula menjual minyak sawit. Yang mereka ekspor adalah keahlian, kreativitas, inovasi, dan pengetahuan. Berangkat dari temuan tersebut, saya mengusulkan sebuah gerakan nasional yang saya sebut “Program Satu Juta Teleworker Indonesia”. Gagasan ini bertujuan mencetak satu juta pekerja digital berkelas dunia yang mampu bekerja untuk perusahaan dan pengguna jasa internasional tanpa harus meninggalkan daerah asalnya.
Bayangkan seorang lulusan perguruan tinggi di Gunung Kidul, Kulon Progo, Lombok, Banyuwangi, atau Kupang yang dapat bekerja untuk perusahaan di Australia, Jepang, Singapura, Jerman, atau Amerika Serikat langsung dari rumahnya sendiri. Bayangkan jutaan anak muda Indonesia memperoleh penghasilan global tanpa harus berpisah dari keluarga dan komunitasnya. Bayangkan devisa masuk ke Indonesia setiap bulan bukan karena ekspor komoditas, melainkan karena ekspor pengetahuan.
Inilah model ekonomi masa depan yang sedang berkembang di berbagai belahan dunia. Potensinya pun tidak kecil. Berdasarkan simulasi yang saya lakukan dalam penelitian, apabila Indonesia berhasil mencetak satu juta teleworker dan sekitar 20 persen di antaranya bekerja untuk klien luar negeri dengan rata-rata pendapatan Rp30 juta per bulan, maka potensi devisa yang dapat masuk ke Indonesia mencapai sekitar Rp72 triliun setiap tahun. Angka tersebut setara dengan kontribusi beberapa sektor ekspor strategis nasional.
Bedanya, devisa ini tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas dunia, tidak menguras sumber daya alam, dan tidak meninggalkan persoalan lingkungan. Devisa ini lahir dari investasi pada kualitas manusia Indonesia.
Yang lebih menarik lagi, program ini tidak hanya menjawab persoalan devisa dan pelemahan rupiah. Program ini juga dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan pengangguran terdidik yang semakin mengemuka. Setiap tahun ribuan lulusan perguruan tinggi memasuki pasar kerja, sementara penciptaan lapangan kerja formal belum sepenuhnya mampu mengimbanginya.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja digital global justru terus meningkat. Perusahaan-perusahaan dunia semakin terbuka merekrut talenta terbaik tanpa mempersoalkan negara asal mereka.
Dengan demikian, persoalan yang kita hadapi sesungguhnya bukan sekadar kurangnya lapangan pekerjaan. Persoalannya adalah belum optimalnya jembatan yang menghubungkan talenta Indonesia dengan kebutuhan pasar global. Teleworking dapat menjadi jembatan tersebut.
Pada akhirnya, memperkuat rupiah tidak cukup dilakukan melalui intervensi pasar, pengelolaan cadangan devisa, atau kebijakan moneter semata. Semua itu penting, tetapi lebih bersifat jangka pendek. Ketahanan rupiah yang sesungguhnya hanya dapat dibangun melalui kemampuan ekonomi nasional menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
Karena itu, ketika berbicara tentang ketahanan ekonomi masa depan, kita tidak boleh hanya membayangkan pabrik-pabrik besar, kawasan industri, pelabuhan, atau tambang. Ketahanan ekonomi juga dibangun oleh jutaan anak muda yang memiliki keterampilan digital, wawasan global, dan kemampuan bersaing di pasar internasional.
Jika abad ke-20 adalah era ekspor komoditas, maka abad ke-21 adalah era ekspor pengetahuan. Dan jika Indonesia ingin memperkuat rupiah, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan daya saing bangsa secara berkelanjutan, maka investasi terbesar yang perlu dilakukan adalah investasi pada manusia, khususnya dalam mencetak generasi knowledge worker yang mampu bekerja untuk dunia dari tanah airnya sendiri.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan yang tersimpan di bawah tanahnya, melainkan oleh seberapa besar pengetahuan, kreativitas, dan inovasi yang tumbuh di dalam kepala rakyatnya. (Dr. Ir. Suhada., MBA., IPU, Dosen Prodi Manajemen fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta)
