bernasnews — Indonesia sedang menghadapi paradoks pembangunan yang menarik. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi relatif stabil, pembangunan infrastruktur terus berjalan, dan visi Indonesia Emas 2045 semakin sering dikemukakan sebagai arah pembangunan nasional. Namun di sisi lain, jutaan pekerja perkotaan justru menghadapi tekanan biaya hidup yang semakin berat akibat kenaikan harga energi, biaya transportasi, pendidikan, dan kebutuhan pokok.
Bagi sebagian besar masyarakat perkotaan, tantangan terbesar hari ini bukan hanya bagaimana memperoleh pekerjaan, tetapi bagaimana mempertahankan kualitas hidup di tengah meningkatnya biaya mobilitas. Seorang pekerja yang tinggal di Bekasi, Bogor, Depok, atau Tangerang dan bekerja di Jakarta dapat menghabiskan dua hingga empat jam setiap hari di perjalanan.
Situasi serupa juga mulai dirasakan di Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, hingga Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan kawasan perkotaan semakin pesat.
Akibatnya, biaya transportasi menjadi salah satu komponen terbesar dalam pengeluaran rumah tangga. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pekerja perkotaan dapat menghabiskan sekitar 20–30 persen pendapatannya hanya untuk kebutuhan mobilitas. Ketika harga BBM meningkat, kelompok yang paling merasakan dampaknya bukanlah kelompok berpenghasilan tinggi, melainkan jutaan pekerja yang setiap hari harus bergerak untuk mencari nafkah.
Ironisnya, pada saat biaya hidup terus meningkat, akses terhadap transportasi publik yang murah, nyaman, aman, dan terintegrasi masih belum menjadi hak yang dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia.
Pertanyaannya kemudian menjadi sangat relevan: apakah kebijakan fiskal negara saat ini sudah cukup berpihak pada upaya mengurangi biaya hidup masyarakat secara permanen, atau masih terlalu berfokus pada bantuan konsumsi jangka pendek? Pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan belanja negara sekitar Rp3.621 triliun.
Anggaran pendidikan mencapai lebih dari Rp724 triliun, perlindungan sosial sekitar Rp503 triliun, kesehatan sekitar Rp218 triliun, serta infrastruktur lebih dari Rp400 triliun. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan lagi semata-mata kekurangan dana pembangunan, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang optimal.
Dalam ilmu kebijakan publik dikenal konsep productive social spending, yaitu belanja negara yang tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Pendidikan, kesejahteraan guru, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan transportasi publik termasuk dalam kategori investasi sosial produktif tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, memiliki tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Tidak ada perdebatan mengenai pentingnya investasi pada kesehatan dan nutrisi anak. Namun pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak-anak hari ini.
Masa depan Indonesia juga ditentukan oleh apakah orang tua mereka dapat bekerja dengan biaya hidup yang terjangkau, apakah guru memperoleh kesejahteraan yang layak, dan apakah mahasiswa memiliki kesempatan mengakses pendidikan yang lebih baik. Karena itu, diskusi mengenai APBN seharusnya tidak terjebak pada pilihan antara satu program dan program lainnya. Yang perlu dibicarakan adalah bagaimana membangun keseimbangan alokasi anggaran yang mampu menghasilkan manfaat sosial terbesar bagi masyarakat.
Ketika Kemacetan Menjadi Masalah Ekonomi.
Selama ini kemacetan sering dianggap sekadar persoalan lalu lintas. Padahal dampaknya jauh lebih besar daripada itu. Berbagai studi memperkirakan kerugian ekonomi akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek mencapai puluhan hingga mendekati Rp100 triliun per tahun. Kerugian tersebut berasal dari waktu produktif yang hilang, pemborosan bahan bakar, peningkatan biaya logistik, keterlambatan distribusi barang dan jasa, serta dampak kesehatan akibat polusi udara.
Angka tersebut bahkan jauh lebih besar dibandingkan subsidi transportasi publik yang saat ini diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, negara sebenarnya membayar harga yang sangat mahal akibat keterbatasan sistem transportasi publik yang efektif. Setiap jam yang terbuang di jalan bukan hanya kerugian individu, tetapi juga kerugian ekonomi nasional.
Ketika jutaan pekerja terlambat sampai ke tempat kerja, ketika biaya logistik meningkat akibat kemacetan, dan ketika kualitas udara memburuk karena penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, produktivitas nasional ikut menurun. Karena itu, investasi pada transportasi publik sesungguhnya merupakan investasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Negara-negara maju di Asia telah lama memahami hubungan antara mobilitas dan produktivitas. Singapura mengalokasikan lebih dari Rp25 triliun setiap tahun untuk menjaga agar layanan MRT dan bus tetap terjangkau. Pemerintah Singapura secara terbuka menyatakan bahwa subsidi tersebut bukan sekadar biaya transportasi, melainkan investasi untuk menjaga daya saing ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Hal yang sama dilakukan oleh Seoul, Hong Kong, Tokyo, Shanghai, dan Beijing. Kota-kota tersebut mengalokasikan subsidi transportasi dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Hasilnya terlihat jelas. Mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien, waktu perjalanan lebih singkat, kualitas udara lebih baik, dan biaya hidup pekerja lebih terkendali. Mereka memahami bahwa transportasi publik bukan sekadar urusan bus dan kereta.
Transportasi publik adalah instrumen produktivitas nasional. Setiap menit perjalanan yang dapat dihemat akan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Setiap warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal akan mengurangi konsumsi energi, kemacetan, dan emisi karbon.
Dalam perspektif ekonomi modern, subsidi transportasi bukanlah pengeluaran yang hilang, melainkan investasi yang menghasilkan manfaat berlipat.
Pelajaran dari Jakarta
Bukti manfaat investasi transportasi publik sebenarnya juga dapat ditemukan di Indonesia. Kajian LPEM FEB Universitas Indonesia menunjukkan bahwa subsidi TransJakarta menghasilkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai subsidi yang diberikan pemerintah.
Selain meningkatkan aktivitas ekonomi, subsidi transportasi juga berkontribusi pada pengurangan emisi dan biaya kesehatan akibat polusi udara. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan pada transportasi publik menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi sekitar Lebih dari Rp4 triliun per tahun untuk TransJakarta, MRT, dan LRT. Meskipun masih jauh dibandingkan kota-kota maju Asia, kebijakan tersebut telah membantu menjaga keterjangkauan tarif bagi jutaan pengguna transportasi publik.
Sayangnya, pendekatan serupa belum berkembang secara merata di kota-kota lain. Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, maupun Yogyakarta masih menghadapi tantangan besar dalam pengembangan transportasi massal yang terintegrasi. Padahal kota-kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas 2045.
Dalam diskursus kebijakan publik, perhatian sering kali terfokus pada kelompok miskin dan kelompok kaya. Namun terdapat satu kelompok yang kerap terlupakan, yaitu kelas menengah pekerja. Mereka bukan penerima bantuan sosial reguler. Namun mereka juga tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk menghindari dampak kenaikan biaya hidup.
Mereka adalah guru, dosen, tenaga kesehatan, pegawai swasta, pelaku UMKM, ASN, pekerja kreatif, dan jutaan pekerja formal maupun informal yang menjadi penggerak utama ekonomi perkotaan. Ketika harga BBM naik, mereka merasakan dampaknya. Ketika biaya pendidikan meningkat, mereka harus menyesuaikan pengeluaran keluarga.
Ketika transportasi publik belum memadai, mereka harus menanggung biaya mobilitas yang lebih mahal. Padahal kelompok inilah yang menjadi tulang punggung penerimaan pajak dan produktivitas nasional. Karena itu, subsidi transportasi publik sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan sosial bagi kelas menengah produktif.
Setiap tarif bus yang murah, setiap jalur MRT yang diperluas, dan setiap layanan transportasi publik yang ditingkatkan merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang setiap hari bekerja menggerakkan roda perekonomian. Tentu saja Indonesia tetap membutuhkan program gizi, bantuan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Namun pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi. Guru membutuhkan kesejahteraan. Mahasiswa membutuhkan akses pendidikan. Pekerja membutuhkan transportasi yang terjangkau.
Keempatnya bukanlah pilihan yang saling menggantikan, melainkan fondasi pembangunan manusia yang saling memperkuat. Karena itu, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah apakah negara perlu membiayai program gizi yang berlebihan dan rawan penyalahgunaan, membatasi sesuai porsi optimal sehingga dapat dialokasikan untuk keperluan lain termasuk sektor transportasi publik.
Pertanyaannya adalah apakah APBN sudah cukup berpihak pada investasi yang mampu mengurangi biaya hidup masyarakat secara permanen sekaligus meningkatkan produktivitas bangsa. Negara yang maju bukan hanya negara yang mampu memberikan bantuan ketika rakyat mengalami kesulitan.
Negara yang maju adalah negara yang mampu menciptakan sistem yang membuat masyarakat semakin produktif, semakin mandiri, dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di tengah meningkatnya biaya hidup dan tantangan urbanisasi, sudah saatnya APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan produktivitas nasional.
Membela pekerja kota bukan sekadar membela satu kelompok masyarakat. Membela pekerja kota berarti membela daya saing ekonomi, memperkuat kelas menengah, dan menyiapkan fondasi yang lebih kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan negara, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, produktif, dan memiliki akses mobilitas yang layak. Di situlah sesungguhnya masa depan Indonesia dipertaruhkan. (Dr. Ir. Suhada., ST., MBA., IPU, Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UNU Yogyakarta)
