bernasnews — Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, pada hari Senin, 8 September 2025. Sejumlah menteri telah diganti, diantaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan Purbaya Yudhi Sadewa (PYS). Pergantian tersebut menjadi salah satu topik perbincangan di berbagai kalangan.
Berikut komentar atau pendapat penulis baik selaku Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FBE UAJY) maupun Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta.
Dalam jangka pendek pasar (IHSG dan Kurs Rupiah) pasti bereaksi negatif. Saya percaya pada teori keseimbangan pasar secara bertahap akan menyesuaikan diri dengan pejabat yang baru.
Pertama, pergantian Menkeu tidak menjamin adanya kebijakan baru, khususnya kebijakan fiskal. Menkeu PYS akan melanjutkan kebijakan fiskal yang “populis” seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) “Merah Putih”.
Juga sejumlah subsidi seperti tarif listrik, upah, dan sebagainya. Menkeu selaku pembantu Presiden memang harus menjalankan kebijakan yang dimanatkan oleh Presiden.
Kedua, kebijakan fiskal yang terkait utang pemerintah diperkirakan juga tidak akan berubah. Pemerintah tetap akan mengopimalkan utang pemerintah, baik yang bersumber domestic dan luar negeri untuk menutup defisit APBN.
Tantangan Menkeu baru adalah meningkatkan tax ratio yang masih sekitar 10%. Disamping itu menekan debt service ratio (DSR) yang telah mencapai 45%, jauh dari batas aman yang disarankan oleh Bank Indonesia (BI) yang sekitar 25-30%.
Menkeu baru harus mampu beradaptasi dalam komunikasi dengan DPR dalam memutuskan APBN. Dengan dukungan tiga Wamenkeu yang lebih berpengalaman, Menkeu baru seharusnya dengan cepat mampu beradaptasi dalam tugas yang diembannya. (Y. Sri Susilo, Dosen FBE UAJY/ Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)
