bernasnews — Diksi “Banyak Anak Banyak Rejeki” dapat menjadi istilah yang dirindukan di banyak negara maju saat ini. Dalam laporan Atlantic (2018), menyebutkan bahwa kelompok remaja dan dewasa di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang enggan melakukan hubungan seksual setelah pernikahan bahkan presentase murid SMP dan SMA yang melakukan hubungan seksual menurun menjadi 40persen (CDC, 2017).
Pada tahun 2022, Jepang mencatatat angka kelahiran kurang dari 800 ribu orang bahkan Pemerintah Jepang menyebar insentif sebesar US$25 miliar atau Rp370 triliun untuk mensubsidi biaya pendidikan, perawatan pre-natal, dan cuti ayah. Bahkan saat ini Jepang menduduki populasi lansia nomor dua terbesar di dunia.
China yang awalnya juga merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia sudah digantikan dengan negara India pada tahun 2023. Perlambatan penduduk di China diakibatkan angka kelahiran bayi sebesar 11 juta jiwa yang menjadi angka terendah dalam 6 dekade terakhir dan apabila dikalkulasi tingkat kelahiran hanya sebesar 6,77 per 1.000 orang sedangkan tingkat kematian sebesar 7,17 per 1.000 orang. Pertanyaannya, apakah fenomena resesi seks dan depopulasi juga menimpa Indonesia?
Kondisi Indonesia Saat Ini
Saat ini Indonesia tengah bersiap menghadapi fenomena bonus demografi pada tahun 2030, dimana sebesar 69,13persen masyarakat Indonesia sedang dalam usia produktif yakni usia 15-64 tahun dengan angka beban ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 44,51persen pada tahun 2022.
Namun, dalam laporan Statistik Indonesia angka pernikahan domestik pada tahun 2023 menyusut sebesar 7,51persen (YoY) tercatat hanya sebesar 1.58 juta, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan proyeksi BPS (2022) menyebutkan jumlah kelahiran Indonesia turun sebesar 0,6persen hanya sebesar 4,62 juta orang.
Beberapa data statistik diatas perlu menjadi catatan bahwa Indonesia sedang mengalami fenomena bonus demografi dengan potensi kenaikan angka beban ketergantungan penduduk sekaligus diwarnai dengan tren penurunan angka pernikahan dan pernikahan sekaligus. Hal ini akan berimplikasi terhadap corak sosial-ekonomi masyarakat kedepan.
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara penduduk dan pertubuhan ekonomi karena penduduk merupakan obyek dan subyek ekonomi. Populasi manusia tumbuh dalam mata rantai reaksi, yakni kepadatan yang lebih dominan dari pekerjaan atau luas wilayah cenderung akan memberikan kesempatan untuk melaukan spesialisasi dan dapat mendorong peningkatan produktivitas individu kemudian kembali pada peningkatan jumlah.
Strategi Indonesia Menghadapi Tren Depopulasi Global
Menyikapi fenomena tersebut diperlukan beberapa pendekatan kebijakan baru untuk menyikapi rentetan permasalahan yang mungkin dapat terjadi akibat fenomena tersebut. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan program Keluarga Berencana yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seperti yang dilakukan China, dengan mengevaluasi kebijakan “later, longer, fewer” yang telah dilaksanakan Pemerintah sejah tahun 1970 dimana berujung pada kebijakan satu anak (one child policy).
Kebijakan insentif bagi keluarga muda yang memiliki anak seperti di Jepang, Korea Selatan, Finlandia, dan negara lain yang program serta besaran insentif dapat disesuaikan dengan ruang fiskal Pemerintah yang terbatas. Dalam laporan Pew Research Center (2017) terdapat beberapa alasan seseorang tidak mau menikah yang berhubungan dengan pendapatan. Antara lain seperti, ingin fokus membangun karir dan mahalnya biaya pernikahan (rumah, pendidikan, dan gaya hidup) serta biaya perceraian.
Maka dari itu, Pemerintah perlu melakukan “rasionalisasi kenaikan upah” yang proporsional dengan kondisi perekonomian terkini terutama dengan “rasionalisasi inflasi”, yang dominan pada pembobotan sektor real estate dan pendidikan untuk menjaga sustainability kondisi Sosio-Ekonomi Nasional.
Penutup
Pemerintah perlu menjaga proporsionalitas sekaligus rasionalitas program demografi dengan memperhatikan aspek ekonomi seperti biaya hidup, kenaikan upah, insentif fiskal bagi masyarakat dan perusahaan yang juga akan menggerakkan perekonomian.
Fenomena banyaknya talenta muda yang bekerja bahkan menjadi warga negara lain (seperti Singapura, Australia, dan lain-lain) juga perlu diwaspadai karena berpotensi menurunkan produktifitas serta daya saing kita sebagai suatu bangsa dan memberikan talent benefits bagi negara lain. (Jonathan Ersten Herawan, Asisten Peneliti FBE UAJY dan Junior Analyst PP ISEI)
