Opini  

Polinomik

Hari Kusuma Satria Negara, Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta & Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

bernasnews — Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur untuk memilih wakil – wakil rakyat, termasuk presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif setiap lima tahun sekali. Dimana penyelenggaran pesta demokrasi tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan keadaan perekonomian suatu negara yang terjadi secara berkelanjutan menuju kondisi yang dianggap lebih baik dalam periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu: investasi, infrastruktur, kebijakan ekonomi, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, teknologi dan inovasi, perdagangan internasional, perekonomian global, demografi, keberlanjutan lingkungan, stabilitas politik dan hukum.

Pada saat pesta demokrasi di Indonesia tahun 2014 silam berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun tidak signifikan atau berdampak kecil. Direktur kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Solihin M Juhro menyatakan bahwa dampak pemilu tahun 2014 tidak seperti yang diperkirakan Bank Indonesia sebelumnya yang mencapai 0,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi 2014. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,6 persen turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6 persen. Hal serupa terjadi juga dalam pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Yunarto mengatakan bahwa efek dari pelaksanaan pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi sebetulnya tidak terlalu besar, dari riset yang dilakukan di tahun 2014 maupun 2019 peningkatanya hanya 0,1 persen hingga 0,2 persen.

Penyelenggaraan pesta demokrasi pada tahun 2014 dan 2019 berdampak signifikan pada beberapa sektor perekonomian di Indonesia diantaranya yaitu sektor konsumsi, baik konsumsi domestik, rumah tangga maupun dari sektor pabrikan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan hasil produksi sektor industri  seperti industri tekstil, makanan, minuman, transportasi, logistik, dan lain – lain. Selain itu, sektor jasa seperti jasa percetakan, industri penyiaran, jasa komunikasi, hingga operator telekomunikasi mengalami kenaikan yang signifikan pada masa – masa tahun politik tahun 2014 dan 2019. Kenaikan signifikan beberapa sektor tersebut terjadi karena adanya kebutuhan kampanye seperti contohnya yaitu pembuatan kaos, spanduk, brosur, pamflet, dan mobilitas kampanye ke beberapa daerah yang dilakukan oleh pasangan calon untuk menarik perhatian masyarakat.

Namun, pada masa – masa pesta demokrasi yang berlangsung pada 2014 dan 2019 pertumbuhan investasi cenderung menurun. Pada tahun politik investor cenderung menunggu dan melihat (wait and see) dikarenakan sentimen – sentimen politik dan arah kebijakan yang nantinya akan diberlakukan oleh calon yang akan memenangkan pemilu tersebut.

Pesta demokrasi akan diselenggarakan kembali pada tahun 2024. Prediksi dampak pesta demokrasi tersebut terhadap pertumbuhan perekonomian pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun 2014 maupun 2019. Dimana kondisi politik tahun 2024 berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian meskipun tidak signifikan. Kegiatan pemilu 2024 akan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat khususnya konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Selain itu, sektor industri seperti makanan, minuman, logistik, transportasi, pakaian, dan jasa – jasa pendukung pemilu seperti pada tahun 2014 dan 2019 juga akan mengalami peningkatan dan dapat menjadi efek pengganda besar. Di sisi lain, kecenderungan pertumbuhan investasi juga akan mengalami perlambatan seperti tahun – tahun pada saat pesta demokrasi sebelumnya. Dimana investor akan melakukan wait and see. Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2024 selain dipengaruhi oleh pemilu diprediksi dipengaruhi juga oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). (Hari Kusuma Satria Negara, Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta & Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta)