bernasnews — Presiden RI Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) beberapa waktu yang lalu. Hal ini menandakan bahwa seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah mulai dapat melakukan kegiatan, termasuk melakukan procurement (pengadaan barang dan jasa) meskipun belum masuk Tahun Anggaran 2023. Besaran anggaran belanja negara pada APBN 2023 mencapai Rp3.061,2 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Defisit APBN tahun 2023 semakin mengecil yaitu sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen, artinya secara legalitas tidak melanggar peraturan perundangan. Target pendapatan negara 2023 sebesar Rp2.463 triliun yang meliputi perpajakan sebesar Rp2.021 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun.
Asumsi dan Target
APBN 2023 disusun dalam suasana kebatinan yang luar biasa mengingat pada tahun 2022 perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi recovery pasca pandemi Covid-19 namun kondisi perekonomian global sedang tidak baik karena adanya kenaikan harga produk pangan dan energi yang disebabkan perang Rusia-Ukraina sehingga berdampak terhadap tiga potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun 2023 yaitu krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki pondasi yang kuat.
Menurut Kementerian Keuangan, asumsi penyusunan APBN 2023 yang disepakati antara Pemerintah dan DPR adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 persen (yoy), inflasi 3,3 persen (yoy), nilai tukar Rp14.750/US$, tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 7,9 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 US$/barel, lifting minyak mentah 660 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.050 ribu barel setara minyak per hari. Pemerintah mentargetkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5 persen -8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3 persen-6,0 persen, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.
Optimis namun Waspada
Optimistik perekonomian Indonesia tahun 2023 ditunjukkan dengan berbagai data ekonomi makro pasca pandemi Covid-19 yang menuju arah positif ditambah dengan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2022 sebesar 134,0 miliar dolar AS yang meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober 2022 sebesar 130,2 miliar dolar AS. Peningkatan posisi cadangan devisa pada November 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penerimaan devisa migas.
Menurut Bank Indonesia (www.bi.go.id.), posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Oleh karena itu, berdasar data tersebut meski optimis untuk ekonomi tahun 2023 namun waspada berdasar data ekonomi global yang terkait dengan 3 krisis, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis keuangan.
Sinergi dan Kolaborasi
Untuk menapak ekonomi 2023 agar sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia meskipun dalam kondisi bayang-bayang krisis di tahun 2023 maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan seperti ketika menghadapi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 yang sudah terbukti hasilnya. Tetap optimis namun waspada di tahun 2023. (Dr. Rudy Badrudin, M.Si., Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus Pusat ISEI Bidang 2, dan Peneliti Senior PT. Sinergi Visi Utama)
