BERNASNEWS.COM – Intervensi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengendalikan gejolak harga bertujuan untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dalam angka satu digit kisaran di bawah level 5. Di bawah koordinasi Bank Indonesia, tim pengendali Inflasi Daerah yang dikomandani Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi sangat bagi masyarakat.
Apa saja manfaat inflasi rendah? Dalam kerangka kerja (framework) ekonomi makrop pengendalian inflasiter masuk dalam kebijakan moneter. Para ahli ekonomi makro sepakat bahwa inflasi yang rendah dan stabil akan mempunyai dampak positif terhadap petumbuhan ekonomi.
Secara teknis statistik, ternyata inflasi rendah berdampak pada keajegan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa inflasi rendah berimplikasi pada menguatnya daya beli masyarakat atau paling tidak mempertahankan daya beli masyarakat secara riil. Masyarakat miskin yang berada di sekitar garis kemiskinan sebagai ambang batas penetapan miskin tidak seseorang.
Golongan masyarakat marjinal yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak mudah jatuh terjerembab ke jurang kemiskinan, sebaliknya yang berada sedikit dib awah garis kemiskinan akan terangkat menjadi naik tidak miskin karena tricle down effect pertumbuhan ekonomi.
Inflasi dijadikan targeted dalam penetapan garis kemiskinan artinya garis kemiskinan dari tahun ke tahun berubah sesuai dengan perkembangan angka inflasi. Inflasi tinggi menaikan batas garis kemiskinan, sebaliknya inflasi rendah menahan kenaikan batas garis kemiskinan. Naiknya garis kemiskinan secara nyata menciptakan kenaikan angka kemiskinan. Sebaliknya menahan laju kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat menurunkan angka kemiskinan.
Secara empirik hasil karya tim pengendali inflasi daerah di Jawa Tengah dapat ditelaah yaitu selama tahun 2014-2019, angka inflasi Jawa Tengah selalu berada di bawah level 5 dan cenderung turun dari4,02 tahun 2015 hingga menjadi 2,79 pada akhir 2019.
Sementara itu, garis kemiskinan Jawa Tengah tercatat Rp 273.056 tahun 2014 naik menjad iRp 297.851 tahun 2015 dan naik menjadi Rp.369.385tahun 2019. Sedangkan angka kemiskinan Jawa Tengah cenderung turun dari 14,46 persen tahun 2014 turun menjadi 13,58 persen tahun 2015, dan turun lagi menjadi 10,8 persen tahun 2019.
Peran Tim Inflasi Daerah Jawa Tengah dalam tataran teknis lapangan guna mengendalikan inflasi, yang kinerjanya terukur dari penilaian Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yang memotret perubahan angka inflasi dan angka kemiskinan. Kolaborasi kinerja instansi birokrasi yang telah disebutkan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Jawa Tengah.
Apa saja konkretnya kiprah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah? Seperti dilansir berita dari berbagai media baik cetak maupun elektronik, tugas TPID Jawa Tengah yaitu sebagai wadah koordinasi, memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukungp pencapaian sasaran inflasi yang rendahdan stabil di daerah.
Program kerjanya antara lain kunjungan ke pasar dan tempat-tempat yang strategis, sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga dalam menghadapi hari raya keagamaan, serta iklan layanan masyarakat mengenai bijak dalam berkonsumsi. (Ir Laeli Sugiyono, Statistisi Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah)
