bernasnews – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat menyusul eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan dan dampaknya terhadap tatanan internasional.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., yang dikenal sebagai Gus Hilmy, menyatakan dunia tidak boleh dikuasai logika perang dalam merespons situasi tersebut. Ia menyampaikan pernyataan itu pada Ahad, 1 Maret 2026.
Menurutnya, hukum internasional tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik. Ia menilai ketika supremasi hukum melemah, politik kekuatan akan mendominasi dan memperbesar risiko ketidakstabilan global.
Eskalasi Konflik dan Dampak terhadap Stabilitas Global
Gus Hilmy memandang konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak sekadar persoalan regional. Ia menilai kawasan Timur Tengah memiliki posisi strategis dalam jalur energi dunia yang memengaruhi ekonomi global.
Ia menyebut gangguan distribusi minyak akibat eskalasi militer berpotensi memicu kenaikan harga energi. Kondisi tersebut dapat memperparah inflasi, meningkatkan beban subsidi, dan memberi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di negara-negara berkembang.
Menurutnya, penggunaan kekuatan bersenjata tanpa menghormati kedaulatan negara berisiko memperluas lingkar kekerasan dan meningkatkan korban sipil. Ia menolak pandangan bahwa kegagalan negosiasi dapat digantikan dengan tindakan militer.
“Jika diplomasi buntu lalu diganti serangan militer, dunia sedang bergerak mundur. Keamanan tidak lahir dari bom, tetapi dari kesepakatan yang menghormati kedaulatan,” ujar Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dapat menciptakan preseden bagi tatanan internasional.
Menurutnya, apabila negara kuat menggunakan kekuatan tanpa konsekuensi hukum, maka sistem global akan kehilangan kepastian aturan.
Peran PBB dan Isu Standar Ganda
Sebagai Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Hilmy turut menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespons situasi tersebut.
Ia menyampaikan bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap Piagam PBB, maka mekanisme internasional harus dijalankan secara konsisten tanpa membedakan negara besar maupun kecil.
Menurutnya, Dewan Keamanan PBB memiliki sejumlah instrumen, termasuk resolusi penghentian serangan, embargo senjata, pembatasan ekonomi, hingga membawa perkara ke mekanisme hukum internasional.
Ia menilai penerapan sanksi tidak boleh dilakukan secara selektif. Jika sanksi hanya diberlakukan kepada negara yang lemah, sementara negara kuat tidak tersentuh, maka legitimasi moral PBB dapat dipertanyakan.
Gus Hilmy menyatakan PBB harus berani menjatuhkan sanksi kepada Amerika Serikat apabila terbukti melanggar Piagam PBB. Ia juga mengkritik kebuntuan Dewan Keamanan akibat penggunaan hak veto.
Menurutnya, veto tidak seharusnya menjadi alasan pembiaran terhadap pelanggaran hukum internasional. Ia menilai reformasi struktur global menjadi isu yang perlu dibahas apabila mekanisme yang ada terus mengalami kebuntuan.
Dorongan Peran Diplomasi Indonesia
Di tingkat nasional, Gus Hilmy mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam meredam ketegangan. Ia menilai Indonesia tidak cukup hanya menawarkan diri sebagai mediator.
Ia menyebut Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai pihak dan terlibat dalam sejumlah inisiatif perdamaian internasional. Menurutnya, posisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong deeskalasi.
“Indonesia tidak cukup hanya menawarkan diri sebagai mediator. Apakah kita berani menyampaikan sikap tegas ketika hukum internasional dilanggar oleh negara kuat?” ujarnya.
Ia juga menyatakan diplomasi Indonesia perlu menghasilkan dampak strategis terhadap perdamaian global, bukan semata capaian ekonomi atau investasi.
Gus Hilmy mengingatkan kembali peran Indonesia pada era Presiden Soekarno dalam membangun solidaritas negara-negara non-blok di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ia menilai pendekatan tersebut membuat Indonesia memiliki posisi tersendiri dalam percaturan internasional.
Menurutnya, stabilitas global berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik nasional. Karena itu, ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjunjung hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.
Eskalasi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel dinilainya menjadi ujian bagi tata dunia modern. Ia menyatakan dunia menghadapi pilihan antara mempertahankan supremasi hukum internasional atau membiarkan kekuatan militer mendominasi hubungan antarnegara. (Eln)
