bernasnews– Desakan keras muncul dari Senayan terkait kerusuhan dan penjarahan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DIY, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menuntut kepolisian tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi segera mengungkap aktor intelektual di balik aksi anarkis tersebut.
Politikus yang akrab dengan sapaan Gus Hilmy itu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden mengecam keras kerusuhan sekaligus membentuk tim reformasi kepolisian. Namun, menurutnya negara masih terlihat gamang karena dalang sebenarnya hingga kini belum tersentuh hukum.
“Saya menghargai sikap Presiden yang menolak kerusuhan dan menekankan penegakan hukum, tetapi rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan moral. Jangan setengah hati!” tegas Gus Hilmy, melansir dari kabarjawa.com, pada Jumat (12/9/2025).
Sebagai anggota Komite II DPD RI, Gus Hilmy menilai sikap aparat belum menunjukkan keseriusan. Ia mengingatkan bahwa Kapolri sebelumnya sudah melaporkan adanya indikasi makar, bahkan Presiden turut mengakui hal tersebut. Meski demikian, publik masih belum melihat tindak lanjut konkret.
“Kalau Kapolri sudah lapor dan Presiden sudah bicara soal potensi makar, lantas sejauh mana tindak lanjutnya? Analisis intelijen kenapa tidak didalami? Apa peran intelijen kita? Wong soal terorisme saja bisa cepat diungkap, kok dalam kasus ini seolah-olah jalan di tempat,” ucapnya.
Menurutnya, peristiwa yang terjadi jelas bukan kerusuhan spontan. Ada pola, ada provokasi, dan ada kepentingan tertentu yang bergerak secara sistematis.
“Kan sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap. Sebenarnya bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut. Ada apa sebenarnya?” tandasnya.
Kerusuhan dan penjarahan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga kerugian besar. Perkiraan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Fasilitas umum hancur, aktivitas ekonomi lumpuh, dan rakyat kecil menjadi pihak yang paling menderita.
“Kalau Polri hanya berhenti pada pelaku lapangan, maka hukum gagal menyentuh akar masalah. Jangan sampai kasus sebesar ini menguap begitu saja. Kapolri harus berani membuktikan kinerjanya,” tegas Gus Hilmy.
Tak hanya menyoroti kinerja kepolisian, Gus Hilmy juga meminta Presiden agar tidak berhenti pada sikap retoris. Menurutnya, kepala negara memiliki kewenangan penuh untuk memastikan aparat penegak hukum bergerak cepat dan transparan.
“Apresiasi saya tetap ada kepada Presiden, tetapi rakyat butuh tindakan nyata dan segera. Negara tidak boleh terlihat gamang menghadapi provokator yang mengancam stabilitas bangsa. Jangan biarkan rakyat kecil jadi tumbal sementara dalang sebenarnya bebas berkeliaran,” pungkasnya.***(Eln)
