bernasnews– Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil meraih predikat Provinsi Terbaik Inklusif Disabilitas 2025 dalam ajang Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas, bagian dari Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menyatakan penghargaan ini menjadi bukti bahwa pembangunan di DIY berjalan partisipatif, inklusif, dan ramah bagi penyandang disabilitas.
“Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan inklusif. Kami tidak hanya membuat program, tetapi juga memastikan penyandang disabilitas benar-benar terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujar Ni Made di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI bersama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia melakuka penilaian itu. Melansir dari kabarjawa.com, ada empat indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan.
- Perencanaan dan Penganggaran: Isu disabilitas masuk dalam dokumen perencanaan resmi dan ada alokasinya dalam anggaran pembangunan.
- Integrasi dan Keterlibatan Stakeholder: Penyandang disabilitas terlibat langsung sebagai subjek dalam proses pembangunan. Bahkan, ASN penyandang disabilitas turut hadir dalam tahap wawancara penilaian.
- Penyediaan Ruang dan Fasilitas: DIY menyiapkan fasilitas publik yang ramah disabilitas dan membuka kesempatan kerja setara.
- Inovasi Program: Melalui program Open the Gate, pemerintah bersama LSM mendampingi penyandang disabilitas psikososial agar kembali keluarga dan masyarakat terima. Mereka juga menyalurkan bantuan kursi roda, alat bantu dengar, serta perangkat adaptif.
Ni Made menambahkan, keberhasilan DIY ditopang oleh regulasi yang kuat. Pemda meyusun Perda, Pergub, hingga Rencana Aksi Daerah (RAD) bersama komunitas difabel.
“Apapun bidangnya, semua OPD wajib terlibat. Dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, semua ikut andil. Inilah kunci kenapa DIY diapresiasi,” tegasnya.
Proses penilaian melalui tiga tahap, yakni shortlist daerah, verifikasi dokumen, dan wawancara. Pada tahap terakhir, berbagai OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKD, Dinas Tenaga Kerja, hingga BPBD ikut terlibat.
Meski sukses meraih peringkat pertama, DIY bersama DKI Jakarta tidak lagi masuk kompetisi tahun depan karena sudah berada pada level advance.
“Ini bukan berarti perjalanan selesai. Justru ini tantangan lebih besar. Kami harus menjaga mutu layanan dan terus meningkatkan kualitas agar masyarakat, terutama penyandang disabilitas, merasakan dampaknya secara nyata,” kata Ni Made.***(Eln)
