bernasnews — Pertemuan para pemimpin dunia dalam KTT G20 di Bali, pada tanggal 15-16 November 2022 menjadi momentum yang tepat melakukan perjanjian dan kerjasama internasional untuk mengurangi dampak krisis multidimensi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, krisis pangan dan energi.
G20 adalah forum kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan perekonomian besar dunia, karena merepresentasi 75 persen perdagangan dunia. Salah satu kesepakatan yang dituangkan dalam Deklarasi G20 adalah melakukan reformasi struktural, mendorong investasi swasta, memperkuat perdagangan multilateral dan ketahanan rantai pasokan global untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Seperti kita ketahui, saat ini banyak negara di dunia mengalami masalah stagflasi yang disebabkan karena supply chain terganggu akibat invasi Rusia-Ukraina. Ketegangan geopolitik ini menghambat transaksi perdagangan antar negara. Terlebih saat ini negara-negara sudah ter-capture dalam Global Value Chains (GVCs). GVCs adalah jaringan lintas batas tahapan produksi barang intermediate mulai dari desain produk hingga distribusi barang kepada konsumen akhir.
Terlibat dalam GVCs, masing-masing negara dapat menspesialisasikan diri pada tahapan produksi tertentu untuk menciptakan nilai tambah. Invasi Rusia-Ukraina yang dimulai sejak bulan Februari 2022 semakin menghambat rantai pasokan global yang belum pulih sehubungan adanya kebijakan lockdown atau pembatasan sosial untuk mengurangi virus COVID-19. Kesepakatan para pemimpin dunia dalam KTT G20 diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasokan.
Data World Integrated Trade Solution (WITS) menunjukkan Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sebagian besar negara-negara barat bergantung pada impor minyak Rusia. Kebijakan sejumlah negara adidaya yang memboikot pembelian minyak maupun komoditas energi asal Rusia mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah.
Selain produsen minyak, Rusia dan Ukraina adalah juga pengekspor biji-bijian terbesar di dunia, menyumbang hampir sepertiga dari ekspor gandum global. Invasi Rusia-Ukraina mengakibatkan ekspor biji-bijian dan barang-barang pertanian Ukraina ke negara-negara lain di dunia tertahan di pelabuhan Laut Hitam. Situasi ini mengakibatkan disrupsi supply chain pangan dan energi yang berakibat pada kenaikan inflasi.
Selanjutnya bank sentral turut menaikkan suku bunga acuan untuk menurunkan ekspektasi inflasi. Pada 17 November 2022 Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi sebesar 5,25 persen. Kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif ini sebaiknya diimbangi dengan kebijakan lainnya, jika tidak diimbangi dapat melemahkan sektor riil dan mengancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal, menurunkan output gap, dan meningkatkan resiko stabilitas keuangan.
Deklarasi G20 memberikan harapan bagi pemulihan perekonomian global. Pemimpin negara anggota G20 menyambut baik kesepakatan mengenai inisiatif transportasi gandum dan bahan pangan yang aman dari pelabuhan Ukraina (Black Sea Grain Initiative) dan Nota Kesepahaman antara Federasi Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang promosi produk makanan dan pupuk Rusia ke pasar dunia, pengiriman biji-bijian, bahan makanan, dan pupuk dari Ukraina dan Federasi Rusia yang tanpa hambatan.
Selain itu, juga disepakati mengenai perlunya memperbarui aturan perdagangan pangan pertanian global dan tidak memberlakukan larangan ekspor atau pembatasan pangan dan pupuk dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan World Trade Organization (WTO). Kesepakatan ini bertujuan untuk menjamin pasokan yang berkelanjutan, mencegah kerawanan pangan global dan kelaparan di negara-negara berkembang.
Pemerintah Indonesia berkomitmen mengawal Deklarasi Bali ini agar dapat terealisir. Jika demikian niscaya rantai pasok kembali berjalan lancar dan aman. Selanjutnya inflasi akan turun, suku bunga acuan juga akan turun, mengikuti fungsi reaksi bank sentral. Kurs valuta asing akan kembali menguat seiring naiknya kepercayaan masyarakat akan stabilitas politik dan ekonomi. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan 2030 seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Bali dapat terwujud. (Josephine Wuri, Dosen dan peneliti Universitas Sanata Dharma)
