bernasnews – Masyarakat yang pindah tempat tinggal dan ingin mengganti alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak perlu lagi khawatir dengan proses administrasi yang panjang.
Perubahan alamat KTP dapat dilakukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai prosedur yang berlaku, bahkan untuk perpindahan dalam satu kabupaten atau kota tidak diperlukan surat pengantar dari RT, RW, maupun kelurahan.
Ketentuan pindah alamat tanpa surat pengantar tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019.
Informasi mengenai kemudahan perubahan alamat KTP tersebut dikutip dari Indonesia Baik pada Selasa (21/7/2026). Aturan ini menjadi penting bagi masyarakat yang mengalami perpindahan tempat tinggal, baik dalam wilayah administrasi yang sama maupun ke daerah lain.
Perubahan alamat pada dokumen kependudukan diperlukan agar data administrasi penduduk tetap sesuai dengan kondisi tempat tinggal dan wilayah administratif yang sebenarnya. Meski demikian, tidak semua orang yang tinggal sementara di daerah lain harus langsung mengganti alamat pada KTP.
Pindah Alamat dalam Satu Kabupaten atau Kota Cukup Menggunakan KK
Bagi penduduk yang berpindah alamat tetapi masih berada dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama, proses administrasi kepindahan relatif lebih sederhana. Penduduk cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK) kepada petugas Dukcapil dan tidak perlu mengurus Surat Keterangan Pindah (SKP).
Artinya, masyarakat yang berpindah tempat tinggal dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota dapat mengajukan perubahan data alamat tanpa harus membawa surat pengantar dari lingkungan RT, RW, atau kelurahan.
Sementara itu, ketentuan berbeda berlaku bagi penduduk yang berpindah tempat tinggal ke wilayah administrasi yang berbeda. Penduduk yang melakukan perpindahan antar kabupaten atau kota maupun antarprovinsi akan mendapatkan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Dinas Dukcapil di daerah asal.
Dokumen tersebut selanjutnya digunakan untuk proses administrasi kependudukan di daerah tujuan. Mekanisme ini bertujuan memastikan data perpindahan penduduk tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan.
Cara Mengganti Alamat KTP di Kantor Disdukcapil
Pengurusan perubahan alamat pada KTP dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Disdukcapil setempat. Masyarakat perlu menyampaikan keperluan kepada petugas dan mengikuti tahapan administrasi yang ditetapkan.
Berikut langkah-langkah pengurusan perubahan alamat pada KTP:
- Datang langsung ke kantor Disdukcapil setempat.
- Sampaikan permohonan untuk mengganti data alamat pada KTP.
- Mengisi formulir yang diberikan oleh petugas.
- Menyerahkan Kartu Keluarga (KK).
- Menyerahkan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan perubahan alamat apabila diperlukan.
Setelah seluruh data dan dokumen yang diajukan selesai diverifikasi oleh petugas, proses perubahan data akan dilakukan. Jika proses administrasi telah selesai, Disdukcapil akan menerbitkan KTP dengan data alamat yang baru.
Masyarakat perlu memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kelengkapan dokumen juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi agar perubahan data kependudukan dapat diproses sesuai ketentuan.
Pindah Antarprovinsi Membutuhkan Dokumen Tambahan
Prosedur administrasi berbeda apabila seseorang pindah tempat tinggal ke provinsi lain. Dalam kondisi tersebut, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen tambahan sebagai bagian dari proses perpindahan penduduk.
Dokumen yang diperlukan antara lain Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang diterbitkan oleh Dukcapil daerah asal. Selain itu, pemohon juga perlu membawa Formulir F-1.03 dari Dukcapil asal.
Dokumen lain yang harus disiapkan adalah KTP asli dan fotokopi KK. Apabila terdapat anak yang ikut pindah, Kartu Identitas Anak (KIA) juga perlu disertakan dalam proses administrasi.
KTP dengan alamat lama juga wajib diserahkan kepada petugas. Kartu tersebut nantinya akan dimusnahkan dan diganti dengan KTP baru yang mencantumkan alamat sesuai tempat tinggal di daerah tujuan.
Untuk waktu penerbitan KTP baru, prosesnya bergantung pada ketersediaan blangko. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan proses administrasi dan ketersediaan blangko ketika mengurus penerbitan KTP dengan alamat baru.
Tiga Kondisi yang Membuat Alamat KTP Perlu Diubah
Berdasarkan informasi Disdukcapil Klaten, terdapat tiga kondisi yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan perubahan alamat pada KTP.
Pertama, perubahan alamat dilakukan ketika seseorang berpindah RT, RW, atau kelurahan yang masih berada dalam satu kecamatan. Perpindahan tersebut tetap menyebabkan perubahan alamat administratif sehingga data kependudukan perlu disesuaikan.
Kedua, perubahan alamat diperlukan ketika seseorang pindah ke kecamatan, kota, kabupaten, atau provinsi lain. Perpindahan wilayah administratif tersebut perlu dicatat melalui prosedur kepindahan penduduk yang berlaku.
Ketiga, perubahan alamat dapat dilakukan apabila terjadi perubahan wilayah akibat pemetaan atau pemekaran wilayah baru. Dalam kondisi tersebut, alamat penduduk dapat mengalami perubahan karena adanya penyesuaian wilayah administratif.
Dengan demikian, perubahan alamat pada KTP tidak hanya berkaitan dengan perpindahan rumah secara fisik. Perubahan wilayah administratif akibat pemetaan atau pemekaran juga dapat menjadi salah satu kondisi yang menyebabkan data alamat pada dokumen kependudukan perlu diperbarui.
Perantau Tidak Selalu Harus Mengubah Alamat KTP
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di daerah berbeda dari alamat yang tercantum pada KTP tidak selalu diwajibkan untuk mengganti alamat kependudukannya. Kondisi ini umumnya terjadi pada mahasiswa dan pekerja yang merantau ke daerah lain.
Para perantau tersebut biasanya tidak memiliki rencana untuk menetap dalam jangka waktu panjang di kota tujuan. Karena sifat tempat tinggalnya sementara, alamat yang tercantum pada KTP dapat tetap menggunakan alamat resmi yang terdaftar dalam data kependudukan.
Namun, dalam situasi tertentu, perantau mungkin membutuhkan dokumen yang menunjukkan tempat tinggalnya saat ini. Misalnya, ketika mengurus dokumen kantor, menyewa tempat tinggal, mengurus keperluan kampus, atau keperluan lain yang membutuhkan informasi mengenai alamat tempat tinggal.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Surat tersebut dikeluarkan oleh kelurahan berdasarkan rekomendasi RT/RW.
Perbedaan Alamat Domisili dan Alamat di KTP
Perbedaan antara alamat domisili dan alamat yang tercantum pada KTP juga perlu dipahami masyarakat. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu, (22/7/2026), alamat domisili seseorang dapat berbeda dengan alamat yang tercantum pada KTP.
Alamat domisili merupakan tempat seseorang tinggal dan menjalani kehidupan sehari-hari, meskipun tempat tersebut belum tercatat dalam dokumen kependudukan resmi. Dengan kata lain, seseorang dapat tinggal sementara di suatu daerah tanpa mengubah alamat resmi pada KTP.
Sementara itu, alamat yang tercantum pada KTP merupakan alamat tempat tinggal legal dan administratif yang secara resmi terdaftar dalam data Dukcapil. Alamat tersebut tercantum dalam dokumen kependudukan dan perubahan datanya harus dilakukan melalui prosedur resmi perpindahan penduduk.
Pemahaman mengenai perbedaan tersebut penting bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan pekerja yang tinggal sementara di daerah lain. Tidak semua perpindahan tempat tinggal otomatis mengharuskan seseorang mengganti alamat KTP. Kebutuhan perubahan alamat bergantung pada kondisi perpindahan dan status tempat tinggal seseorang sesuai ketentuan administrasi kependudukan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat yang memang berpindah tempat tinggal secara administratif dapat mengurus perubahan alamat melalui Disdukcapil sesuai wilayah kepindahan.
Untuk perpindahan dalam satu kabupaten atau kota, prosesnya dapat dilakukan dengan menunjukkan KK tanpa memerlukan SKP. Sementara perpindahan antar kabupaten atau kota maupun antarprovinsi mengikuti prosedur kepindahan dengan dokumen yang telah ditentukan. (anp)
