Krisis Murid Baru, 18 SMP Swasta di Gunungkidul Nihil Pendaftar Daring di SPMB 2026

bernasnews – Tantangan terkait pemenuhan kuota peserta didik baru mulai membayangi sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) swasta di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hingga berakhirnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, belasan SMP swasta tercatat belum memperoleh pendaftar melalui sistem penerimaan daring yang dikelola pemerintah daerah.

Kondisi ini mencerminkan ketatnya persaingan antarsekolah dalam memperoleh calon siswa, sekaligus menjadi indikasi pengaruh faktor demografi terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan swasta.

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan ada 18 SMP swasta yang belum mendapatkan siswa baru melalui jalur SPMB daring hingga penutupan sistem akhir pekan lalu.

Di sisi lain, tahapan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima telah berlangsung pada 6–7 Juli 2026.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Gunungkidul, Fransiskus Xaverius Broto Murdopo, menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun langsung dari sistem pelaksanaan SPMB daring.

“Jadwal pendaftaran ulang berlangsung 6-7 Juli,” kata Broto.

Ketimpangan Daya Tampung dan Jumlah Lulusan SD

Fenomena kekurangan murid ini dipicu oleh penurunan jumlah lulusan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Gunungkidul yang tidak sebanding dengan total daya tampung SMP yang tersedia, baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah lulusan SD pada tahun ajaran 2025/2026 hanya sebanyak 6.766 siswa. Sementara itu, total daya tampung atau kursi yang tersedia di seluruh SMP mencapai 9.119 kursi.

Dengan selisih mencapai 2.353 kursi, secara matematis kuota seluruh sekolah dipastikan tidak akan terpenuhi secara maksimal.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah swasta, mengingat sekolah negeri umumnya masih menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat.

Ketika jumlah lulusan berkurang namun kapasitas daya tampung tetap besar, sekolah swasta menjadi pihak yang paling terdampak.

Sistem Pendaftaran Mandiri Sekolah Swasta

Meski data daring menunjukkan angka nihil, Broto menegaskan bahwa laporan tersebut belum menjadi kesimpulan akhir mengenai perolehan siswa baru di sekolah swasta.

Hal ini karena sekolah swasta memiliki mekanisme penerimaan siswa yang berbeda dari sekolah negeri.

Sistem SPMB secara daring lebih banyak digunakan oleh SMP negeri. Sebaliknya, sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan memiliki fleksibilitas untuk membuka jalur penerimaan secara mandiri.

“Ada sekolah (swasta) yang menerima pendaftaran lebih awal atau sistem inden sebelum SPMB dibuka. Karena itu, tidak seluruhnya masuk dalam data online,” ujarnya.

Beberapa sekolah swasta dilaporkan telah membuka pendaftaran sejak beberapa bulan sebelum SPMB resmi dimulai.

Selain itu, ada pula siswa yang masuk melalui jalur rekomendasi yayasan, jalur pindahan, maupun mendaftar langsung secara luring ke sekolah terkait. Hal inilah yang membuat data mereka belum terekam dalam aplikasi SPMB milik pemerintah.

Oleh karena itu, kepastian mengenai kondisi riil dari 18 sekolah tersebut baru bisa diketahui setelah seluruh data administrasi siswa resmi dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Kepastian jumlah siswa baru maupun sekolah yang benar-benar kekurangan murid, masih menunggu tahun ajaran baru dimulai dan seluruh data masuk ke Dapodik,” kata Broto.

Regulasi Jalur Penerimaan Siswa Baru

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menambahkan bahwa pelaksanaan SPMB tahun 2026 berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 83/KPTS/2026.

Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai jalur penerimaan untuk memastikan proses seleksi berjalan adil dan dapat mengakomodasi karakteristik seluruh calon peserta didik.

Selain jalur reguler, program khusus seperti Kelas Khusus Olahraga (KKO) di beberapa SMP juga telah dibuka sejak Mei 2026 sebagai wadah bagi siswa berprestasi di bidang olahraga. Berbagai jalur ini diharapkan mampu memenuhi kuota di tiap sekolah secara proporsional.

Gambaran pasti mengenai keterisian bangku sekolah di 18 SMP swasta tersebut akan terlihat sepenuhnya saat tahun ajaran baru dimulai dan seluruh data siswa terintegrasi secara final di sistem Dapodik. (Eln)