bernasnews – Lonjakan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mulai memberikan tekanan terhadap operasional layanan publik di Kabupaten Gunungkidul.
Kenaikan harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah instansi daerah harus menghitung ulang kebutuhan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah layanan kesehatan. Armada ambulans dan Gunungkidul Emergency Service (GES) yang setiap hari digunakan untuk penanganan kegawatdaruratan selama ini masih mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Ismono, mengatakan kenaikan harga BBM tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran operasional secara signifikan.
Jika seluruh armada tetap menggunakan Pertamax, biaya operasional diperkirakan naik sekitar 25 persen dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Kalau masih menggunakan Pertamax maka kebutuhan anggaran akan naik sekitar 25 persen,” kata Ismono, Senin, 15 Juni 2026.
Tambahan beban tersebut dinilai cukup berat di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kenaikan biaya operasional bukan hanya berdampak pada mobilitas kendaraan layanan kesehatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai program yang telah direncanakan sepanjang tahun anggaran.
Ambulans dan GES Diupayakan Beralih ke Pertalite
Untuk mengantisipasi lonjakan biaya, Dinas Kesehatan mulai menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian.
Salah satu opsi yang saat ini diprioritaskan adalah mengalihkan penggunaan bahan bakar dari Pertamax ke Pertalite melalui mekanisme barcode khusus yang memungkinkan kendaraan layanan publik mengakses BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Ismono, armada GES selama ini menggunakan Pertamax karena intensitas operasional yang cukup tinggi.
Namun setelah harga BBM mengalami kenaikan tajam, pihaknya segera mengajukan pengurusan barcode karena ambulans dan kendaraan layanan kegawatdaruratan termasuk kategori yang berpotensi mendapatkan akses BBM subsidi.
“GES selama ini menggunakan Pertamax. Ini kita upaya bikin barcode karena infonya bisa masuk kategori ambulans dan boleh memakai BBM subsidi,” ujarnya.
Langkah tersebut dianggap penting mengingat kebutuhan bahan bakar armada kegawatdaruratan cukup besar.
Dalam satu bulan, satu unit kendaraan GES rata-rata menghabiskan biaya BBM sekitar Rp4 juta. Saat ini terdapat dua armada GES yang aktif melayani berbagai wilayah di Gunungkidul.
Tidak hanya menangani pasien dalam kondisi darurat, kendaraan tersebut juga sering diterjunkan untuk mendukung kegiatan masyarakat, acara daerah, hingga berbagai agenda yang membutuhkan kesiapsiagaan medis.
Efisiensi Jadi Opsi Jika Peralihan Gagal
Jika upaya penggunaan Pertalite belum dapat direalisasikan sepenuhnya, pemerintah daerah menyiapkan skenario lain berupa efisiensi dan penyesuaian belanja operasional.
Dinas Kesehatan membuka kemungkinan melakukan pergeseran anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun puskesmas agar kebutuhan layanan prioritas tetap dapat dipenuhi.
Menurut Ismono, prinsip utama yang dipegang saat ini adalah memastikan pelayanan kesehatan dasar dan layanan kegawatdaruratan tidak terganggu meski terjadi tekanan anggaran akibat kenaikan harga BBM.
“Pada prinsipnya kita usahakan pakai BBM Pertalite dan sudah mengurus barcode ambulans serta GES agar bisa pakai Pertalite. Agar pelayanan kegawatdaruratan tetap berjalan maksimal, karena saat ini GES sangat dibutuhkan masyarakat juga untuk event-event tertentu,” tandasnya.
Seluruh OPD Mulai Hitung Ulang Anggaran
Dampak kenaikan harga Pertamax tidak hanya dirasakan sektor kesehatan. Hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menghadapi situasi serupa karena sebagian besar kendaraan dinas menggunakan BBM nonsubsidi tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan lonjakan harga BBM otomatis meningkatkan biaya operasional pemerintahan sehingga setiap perangkat daerah diminta melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang telah disusun.
Menurutnya, program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Namun kegiatan yang tidak bersifat mendesak akan ditinjau kembali untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efisien.
Pemkab juga mulai mendorong perubahan pola kerja yang lebih hemat energi. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas secara bersama-sama saat menghadiri kegiatan atau rapat di luar kantor.
“Untuk kegiatan rapat koordinasi yang lokasinya cukup jauh, pegawai diharapkan dapat berangkat bersama sehingga penggunaan BBM lebih hemat,” kata Sri Suhartanta.
Kebijakan tersebut terlihat sederhana, namun jika diterapkan secara konsisten dapat mengurangi konsumsi BBM sekaligus menekan biaya perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu komponen pengeluaran rutin pemerintah daerah. (Eln)
