bernasnews — Indonesia hari ini sedang hidup di dalam sebuah paradoks besar. Di atas kertas, ekonomi tampak baik-baik saja. Pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 berada di kisaran 5,6 persen. Berbagai pidato resmi masih dipenuhi optimisme tentang Indonesia Emas 2045, akselerasi digital economy, hilirisasi, transformasi AI, dan lonjakan investasi teknologi.
Namun pada saat yang sama, masyarakat justru mengalami suasana psikologis yang berbeda sama sekali: daya beli melemah, kelas menengah menyusut, IHSG mengalami tekanan, nilai tukar rupiah terdepresiasi, dan kecemasan ekonomi terasa semakin nyata dalam percakapan sehari-hari. Belum lagi masih maraknya korupsi di berbagai lini kehidupan, terakhir telah ditangkap mantan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menengak rupiah melalui berbagai modus penyimpangan implementasi progam Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar fluktuasi ekonomi biasa, Yang sedang mengalami tekanan sesungguhnya bukan hanya angka pertumbuhan, rupiah yang terus melemah, melainkan fondasi kepercayaan sosial-ekonomi itu sendiri.
Dalam beberapa bulan terakhir, perdebatan mengenai validitas pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menguat. Sejumlah ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia mempertanyakan apakah angka pertumbuhan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, terutama ketika konsumsi rumah tangga kelas menengah melemah dan tekanan biaya hidup meningkat.
Pada saat yang sama, data menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia memang mengalami penurunan cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik sendiri pernah menunjukkan bahwa sebagian kelompok masyarakat yang sebelumnya masuk kategori kelas menengah mulai turun ke kelompok aspiring middle class akibat tekanan ekonomi pascapandemi dan kenaikan biaya hidup.
Di titik inilah diskusi mengenai scam digital, AI, dan trust governance menjadi sangat relevan bahkan jauh lebih relevan daripada yang selama ini dibayangkan banyak regulator. Sebab masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi cenderung menjadi lebih rentan terhadap manipulasi digital dan mengusik kepercayaan. Ini bukan sekadar asumsi moralistic, ini adalah realitas behavioral economics.
Ketika daya beli turun, masyarakat tidak berhenti berharap, justru sebaliknya. Dalam situasi ekonomi yang terasa makin berat, kebutuhan untuk “naik kelas” secara cepat semakin besar. Orang mulai mencari: peluang investasi instan, cuan cepat, side hustle digital, robot trading, crypto hype, atau program passive income yang tampak meyakinkan. Di sinilah ekosistem scam modern bekerja sangat efektif.
Mereka tidak lagi sekadar mencuri uang. Mereka menjual harapan dan di era AI, harapan bisa direkayasa dengan sangat presisi. Kita mulai melihat bagaimana penipuan digital di Indonesia bergerak dari model lama yang kasar menjadi model baru yang jauh lebih psikologis. Scam tidak lagi selalu datang melalui pesan absurd penuh typo seperti satu dekade lalu. Kini penipuan hadir melalui: video deepfake, akun media sosial yang tampak profesional, impersonasi customer service bank, AI voice cloning, bahkan simulasi figur otoritas yang sangat meyakinkan.
Tak pelak, Masyarakat Indonesia sebenarnya sedang memasuki fase baru yang sangat berbahaya: fase ketika autentisitas mulai runtuh. Parahnya, problem terbesar dari runtuhnya autentisitas bukan hanya soal uang hilang, problem terbesarnya adalah erosi kepercayaan. Ini amat penting dipahami tak terkecuali bagi pemerintah. Ekonomi modern sesungguhnya tidak berdiri di atas uang, ia berdiri di atas trust.
Orang mau menabung karena percaya bank aman, masyarakat mau investasi karena percaya sistem tidak manipulatif. Orang mau memakai QRIS, mobile banking, dan platform digital karena percaya institusi masih mampu melindungi mereka. Ketika trust mulai retak, seluruh fondasi ekonomi digital ikut melemah.
Itulah mengapa penurunan kelas menengah Indonesia tidak boleh dibaca hanya sebagai persoalan statistik konsumsi tetapi juga merupakan sinyal psikologis. Kelas menengah adalah fondasi utama trust economy. Mereka adalah kelompok yang paling aktif bertransaksi digital, paling besar menyerap layanan fintech, paling banyak berinvestasi, dan paling menentukan dinamika konsumsi nasional.
Tatkala kelompok ini mulai mengalami tekanan ekonomi dan kehilangan rasa aman finansial, maka yang ikut turun bukan hanya daya beli, tetapi juga confidence. Dalam teori ekonomi klasik, kepercayaan publik sering diperlakukan sebagai variabel sekunder.
Namun dalam ekonomi digital berbasis AI, trust justru berubah menjadi infrastruktur utama. Tanpa trust, ekonomi digital akan tetap tumbuh secara teknis tetapi rapuh secara sosial. Indonesia bergerak ke arah yang sana, bahkan mungkin lebih cepat.
Kita memiliki kombinasi yang unik sekaligus berbahaya: penetrasi media sosial sangat tinggi, literasi digital yang tidak merata, budaya trust komunal yang kuat,
dan ekonomi aspiratif yang sedang mengalami tekanan. Kombinasi ini menciptakan “surga” bagi scam berbasis AI.
Dalam kondisi seperti ini, pendekatan governance lama mulai tidak memadai, sedangkan regulasi hanya fokus pada: kepatuhan administratif, audit dokumentasi, dan respons pasca-kejadian
akan selalu tertinggal dari scam ecosystem yang bergerak real-time.
Maka yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya adalah trust-centric governance. Artinya, tata kelola tidak lagi sekadar bertanya: “apakah sistem comply?” Tetapi:
“apakah masyarakat masih percaya sistem ini layak dipercaya?”
Sebuah bank bisa saja comply terhadap regulasi, tetapi tetap gagal menjaga trust jika: customer service palsu terus bermunculan, penanganan korban lambat,
atau publik merasa institusi tidak hadir saat mereka menjadi korban. Ke depan, legitimasi institusi akan semakin ditentukan bukan hanya oleh seberapa canggih teknologi mereka, tetapi oleh seberapa mampu mereka menjaga rasa aman psikologis masyarakat.
Ini tantangan besar bagi Indonesia menuju 2045. Selama ini diskursus Indonesia Emas terlalu fokus pada: AI, hilirisasi, digitalisasi, smart city dan pertumbuhan ekonomi. Padahal ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
bagaimana jika teknologi tumbuh lebih cepat daripada kepercayaan publik?
Bagaimana jika masyarakat mulai merasa: sistem terlalu rumit,
AI terlalu manipulatif, institusi terlalu jauh dari realitas dan hidup digital terlalu melelahkan secara psikologis? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan optimisme statistik. Sebab dalam ekonomi digital modern, persepsi masyarakat sama pentingnya dengan angka pertumbuhan itu sendiri.
Di titik inilah Indonesia membutuhkan paradigma governance baru. Bukan sekadar governance yang kuat secara teknologi, tetapi governance yang mampu menjaga: legitimasi, autentisitas, dan kepercayaan manusia di tengah dunia yang semakin artifisial.
Karena pada akhirnya, tantangan terbesar abad AI bukanlah bagaimana membangun sistem yang semakin pintar. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan manusia masih merasa cukup aman untuk mempercayai sistem tersebut. (Teguh Santoso, doktor komunikasi di bidang Knowledge Management and Learning Organizations, penulis dan pemerhati Human Systems, Governance, dan Transformasi Manusia di Era AI)
