bernasnews– Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus memacu langkah memperkuat kemandirian fiskal di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan ruang anggaran yang semakin kompleks.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, Rabu (10/9/2026). Di forum tersebut, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X membacakan Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2025.
Di tengah sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah, Pemda DIY justru menunjukkan optimisme. Pemerintah daerah meyakini bahwa penguatan kemandirian fiskal menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Paku Alam X menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pemandangan umum yang telah disampaikan. Terhadap saran dan koreksi yang diberikan akan kami tindak lanjuti bersama dalam proses penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban APBD DIY ke depan,” ujar Paku Alam X.
Kemandirian Fiskal DIY
Pemda DIY menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki batas yang jelas. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari berbagai terobosan dalam meningkatkan pendapatan.
Pemda DIY kemudian mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah sekaligus memperketat efektivitas belanja. Langkah tersebut menjadi strategi utama untuk menjaga keberlangsungan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Hasilnya mulai terlihat pada Tahun Anggaran 2025. Sejumlah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga berbagai sumber PAD sah lainnya.
Keberhasilan itu tidak datang secara instan. Pemda DIY memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menggali potensi pendapatan yang selama ini belum optimal. Pemerintah juga melakukan penyempurnaan regulasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memperluas basis penerimaan daerah.
Tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan konvensional, Pemda DIY juga membuka ruang keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan.
Melalui digitalisasi program dan kegiatan daerah, pemerintah memberikan referensi yang jelas bagi perusahaan dalam menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Strategi tersebut membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Dana Keistimewaan Terserap Hampir Sempurna
Di sisi belanja daerah, Pemda DIY menunjukkan kinerja yang tidak kalah impresif. Pemerintah mengarahkan anggaran untuk mendukung program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu capaian yang paling menonjol terlihat pada realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2025. Dari total alokasi sebesar Rp1 triliun, pemerintah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp981,211 miliar atau mencapai 98,12 persen.
Angka tersebut menunjukkan tingkat serapan yang sangat tinggi. Capaian itu sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan berbasis keistimewaan yang menyentuh berbagai sektor strategis di DIY.
Tingginya realisasi Dana Keistimewaan juga memperlihatkan kemampuan perangkat daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berjalan efektif di lapangan. Bagi masyarakat, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari pembangunan yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya.
Komitmen Pemda DIY dalam menghadirkan pembangunan yang berdampak tidak berhenti pada aspek infrastruktur atau tata kelola pemerintahan. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan.
Sepanjang tahun 2025, Pemda DIY menjalankan 36 program penanggulangan kemiskinan dengan total anggaran mencapai Rp547,853 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp526,695 miliar.
Pemerintah melaksanakan program-program tersebut secara terpadu melalui berbagai organisasi perangkat daerah. Langkah itu bertujuan memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperluas akses layanan dasar bagi kelompok rentan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari perjuangan panjang DIY dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah berusaha memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi juga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat hingga lapisan terbawah.
Lumbung Mataraman Menggerakkan Ekonomi Desa
Di tingkat kalurahan, harapan tumbuh dari berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang menunjukkan hasil menggembirakan adalah Program Lumbung Mataraman dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Mandiri Pangan.
Program tersebut berhasil mencatat realisasi fisik hingga 100 persen. Capaian itu menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
Melalui pemanfaatan tanah kas kalurahan, program ini mendorong pengembangan sistem pertanian terpadu yang mampu menggerakkan roda ekonomi desa. Masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga mendapatkan jaminan ketahanan pangan yang lebih kuat.
Di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi sektor pangan, keberhasilan program tersebut menjadi bukti bahwa desa mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kemandirian ekonomi sekaligus ketahanan pangan daerah.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah juga harus mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik secara transparan dan akuntabel.
Dalam aspek ini, Pemda DIY kembali menunjukkan capaian yang membanggakan. Hingga saat ini, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melampaui angka 90 persen.
Capaian tersebut bahkan berada di atas rata-rata nasional. Kondisi itu memperlihatkan keseriusan Pemda DIY dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi audit dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak lahir dari pidato atau janji politik semata. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat adanya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap pengelolaan anggaran.
Menata Masa Depan Melalui Data dan Smart Province
Pemda DIY juga terus menyiapkan fondasi pembangunan masa depan melalui penguatan data dan digitalisasi pemerintahan.
Pemerintah mendorong integrasi data sosial dan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penanganan kemiskinan dan stunting.
Selain itu, Pemda DIY menyambut baik dorongan pembentukan regulasi Jogja Smart Province. Inisiatif tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik.
Pada saat yang sama, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan kenakalan remaja melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kenakalan Remaja dan Anak Usia Sekolah yang berujung pada tindak pidana di ruang publik.
Berbagai langkah itu menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada kebutuhan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025,” ungkap Paku Alam X.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman memberikan apresiasi atas jawaban yang disampaikan Pemda DIY dalam rapat paripurna tersebut.
Menurut Budi, seluruh rangkaian pembahasan berlangsung tertib dan lancar. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur DIY yang telah menyampaikan jawaban Gubernur DIY. Atas nama pimpinan dewan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih,” kata Budi.
Di tengah berbagai tantangan. DIY terus bergerak memperkuat kemandirian fiskal agar pembangunan tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. (ef linangkung)
