bernasnews – Suasana Masjid KH Imam Aziz di lingkungan Pesantren Bumi Cendekia, Yogyakarta, Sabtu (31/5/2026), tidak hanya menjadi ruang berkumpulnya para warga Nahdlatul Ulama (NU).
Tempat itu juga menjadi saksi lahirnya kritik keras terhadap arah perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Di tengah meningkatnya dinamika internal NU menjelang berakhirnya masa khidmat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026, sejumlah warga NU Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan sikap terbuka yang berisi evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan organisasi saat ini.
Melalui juru bicara sekaligus Humas NU DIY, KH Muhammad Mustafied, kelompok warga NU tersebut menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai telah menjauhkan NU dari khidmah utama organisasi.
Pernyataan Warga NU DIY
Mereka menilai NU saat ini menghadapi tantangan besar yang tidak hanya menyangkut tata kelola organisasi, tetapi juga menyentuh persoalan moral, independensi, hingga arah perjuangan jam’iyah di tengah perubahan zaman.
Dari Dakwah dan Pendidikan ke Pusaran Konflik Kepentingan
KH Muhammad Mustafied menegaskan bahwa sejak awal NU berdiri sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengemban tugas utama dalam bidang dakwah, pendidikan, pemberdayaan umat, layanan sosial, penegakan keadilan, penguatan Aswaja An-Nahdliyah, pengembangan sumber daya manusia, hingga konsolidasi organisasi.
“Namun berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir justru mengalihkan perhatian organisasi dari tugas-tugas pokok tersebut,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang kini muncul ke permukaan sebagai kotak pandora yang selama ini tersimpan di dalam tubuh organisasi.
Berbagai problem seperti lemahnya kemandirian organisasi, maraknya konflik kepentingan, dan kerentanan NU menjadi kendaraan politik semakin tampak ke permukaan.
‘kondisi tersebut membuat energi organisasi tersedot ke dalam persoalan internal sehingga mengurangi fokus terhadap pelayanan umat,”tambahnya.
Dalam pandangan warga NU DIY, kepemimpinan PBNU saat ini menghadirkan paradoks yang cukup tajam.
Di satu sisi, PBNU aktif mengusung berbagai gagasan besar tentang peradaban Islam, modernisasi tata kelola organisasi, kaderisasi, diplomasi global, dan penertiban administrasi organisasi.
Namun di sisi lain, mereka melihat adanya gejala kemunduran yang semakin sulit disembunyikan.
PBNU semakin jauh dari basis jamaah, semakin dekat dengan pusat kekuasaan, semakin akrab dengan kepentingan modal, serta terlalu mengandalkan pendekatan teknokratis.
Kondisi tersebut, menurut mereka, membuat NU kehilangan sebagian fungsi pentingnya sebagai kekuatan moral dan pengimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kritik itu semakin menguat ketika mereka menyoroti kedekatan hubungan antara PBNU dan pemerintah.
“Warga NU DIY menilai organisasi seharusnya tetap menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan agar mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif,” katanya lugas.
Mereka juga menyoroti rangkap jabatan yang terjadi di tingkat elite organisasi dan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Menurut mereka, situasi tersebut berisiko menggeser posisi NU dari penjaga moral bangsa menjadi sekadar pemberi legitimasi terhadap kebijakan pemerintah.
Konsesi Tambang jadi Simbol Pergeseran Arah Organisasi
Di antara berbagai isu yang muncul, persoalan konsesi tambang menjadi sorotan paling tajam.
Warga NU DIY menilai kebijakan menerima konsesi tambang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi organisasi, tetapi juga menyangkut arah moral dan ideologis NU di masa depan.
PBNU sebelumnya menyebut konsesi tambang sebagai salah satu jalan untuk memperkuat pembiayaan organisasi dan meningkatkan kemaslahatan umat.
Namun, kelompok warga NU DIY memandang persoalan tersebut dari sudut yang berbeda. Mereka menilai industri pertambangan tidak pernah berdiri dalam ruang yang netral.
Pertambangan, menurut mereka, selalu memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, ketimpangan relasi kuasa, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar.
Karena itu mereka mempertanyakan apakah organisasi ulama layak menggantungkan masa depan ekonomi pada sektor yang selama ini kerap menimbulkan persoalan ekologis dan sosial.
Bahkan, dalam salah satu poin sikap yang mereka sampaikan, warga NU DIY secara tegas meminta agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU dikembalikan kepada negara.
Warga NU DIY juga mengingatkan bahwa NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Organisasi ini memiliki jaringan pesantren yang luas, legitimasi keagamaan yang kuat, serta akar sejarah yang melampaui pergantian rezim politik.
Dengan modal sebesar itu, mereka menilai NU semestinya tampil sebagai pengimbang antara negara dan pasar.
Namun, dalam kenyataannya, mereka melihat peran tersebut mulai memudar.
NU masih besar secara kelembagaan, tetapi dianggap kurang terasa sebagai benteng advokasi masyarakat kecil. NU tetap menjadi organisasi raksasa dengan jutaan anggota, tetapi dinilai semakin lemah sebagai kekuatan demokratisasi dan pembela kepentingan warga.
Mereka mengingatkan bahwa ketika organisasi besar memilih berada di zona aman, kelompok masyarakat kecil sering kali harus menghadapi sendiri tekanan kekuasaan politik maupun ekonomi.
Sorotan terhadap Sikap PBNU dalam Isu Palestina
Kritik juga mengarah pada kebijakan PBNU dalam isu internasional, khususnya yang berkaitan dengan Palestina.
Warga NU DIY menilai sejumlah keterlibatan tokoh dan lembaga yang berafiliasi dengan NU dalam forum-forum internasional telah memunculkan persepsi yang membingungkan di kalangan warga.
Mereka menyoroti munculnya wacana yang dianggap terlalu dekat dengan kelompok pro-Zionis serta keterlibatan dalam sejumlah forum internasional yang dikaitkan dengan agenda tertentu.
Menurut mereka, Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri. Palestina merupakan persoalan kemanusiaan, anti-kolonialisme, hukum internasional, serta bagian dari amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Karena itu kami meminta PBNU mempertegas garis ideologis organisasi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,” tegasnya.
Selain persoalan politik dan ekonomi, warga NU DIY juga menyoroti keterlibatan generasi muda dan perempuan di lingkungan organisasi.
Mereka menilai kaum muda dan perempuan masih sering ditempatkan hanya pada ruang-ruang organisasi yang terbatas.
Padahal kelompok tersebut memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap berbagai isu kontemporer yang berkembang di masyarakat.
Kurangnya pelibatan dalam pengambilan keputusan strategis dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya kegagapan organisasi dalam merespons berbagai persoalan baru.
Kondisi itu, menurut mereka, menciptakan lingkaran yang terus berulang. Semakin sedikit ruang yang diberikan kepada generasi muda, semakin rendah pula minat mereka untuk berkhidmah di NU.
Krisis Kearifan di Tingkat Elite
Warga NU DIY juga menyoroti pola kepemimpinan yang mereka nilai semakin vertikal. Program penertiban administrasi, kaderisasi, akreditasi, dan disiplin organisasi memang dianggap penting.
Namun mereka melihat ketegasan tersebut lebih banyak diterapkan kepada struktur di tingkat bawah.
Pada level tertinggi organisasi, mereka justru melihat berbagai keputusan yang memicu konflik berkepanjangan dan menjadi konsumsi publik.
Situasi itu mereka sebut sebagai tanda munculnya krisis kearifan di tubuh organisasi.
Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga kebijaksanaan organisasi justru gagal menjaga marwah, gagal membaca situasi, dan gagal menempatkan jabatan sebagai amanah.
Mereka juga mengingatkan bahwa tradisi lama NU yang memandang jabatan sebagai beban pengabdian mulai bergeser menjadi arena perebutan posisi.
Ungkapan lama dulu rebutan ngisor, sekarang rebutan nduwur kembali muncul sebagai kritik terhadap perubahan suasana batin organisasi.
Desak Kepemimpinan Baru pada Muktamar Mendatang
Puncak dari pernyataan sikap tersebut terlihat pada poin pertama yang mereka sampaikan.
Warga NU DIY menyatakan kepemimpinan PBNU periode 2021–2026 tidak berhasil mengemban amanat jamaah dan gagal menjaga marwah serta kemandirian organisasi.
Karena itu mereka meminta NU membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan baru yang lebih amanah, bebas dari konflik kepentingan politik maupun ekonomi, serta mampu mengabdikan seluruh waktunya untuk organisasi.
Mereka juga mengusulkan berbagai langkah reformasi organisasi, mulai dari penguatan demokrasi internal, pembentukan kepemimpinan kolektif kolegial, peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda, penguatan kemandirian ekonomi organisasi, hingga pembangunan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
Meski menyampaikan kritik keras, warga DIY menegaskan bahwa seluruh sikap tersebut lahir bukan dari permusuhan, melainkan dari rasa cinta terhadap organisasi yang telah menjadi bagian penting perjalanan bangsa.
Mereka menyebut pernyataan sikap itu sebagai bentuk tanggung jawab moral warga untuk terus merawat NU agar tetap menjadi jalan khidmah, penjaga nilai, serta penuntun kemaslahatan umat.
Di penghujung pernyataannya, mereka memanjatkan doa agar seluruh warga Nahdliyin selalu diberi kelapangan hati untuk memilih jalan terbaik bagi masa depan organisasi. (ef linangkung)
