bernasnews – Persoalan anak tidak sekolah kembali menjadi sorotan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di tengah citra Yogyakarta sebagai kota pelajar, sebanyak 5.023 anak di DIY tercatat berada di luar sistem pendidikan formal hingga Mei 2026.
Data tersebut disampaikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan memunculkan kekhawatiran baru terkait arah pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, hingga perubahan pola pikir generasi muda di era digital.
Fenomena itu menunjukkan tantangan pendidikan di DIY kini tidak lagi sekadar soal akses sekolah.
Persoalan berkembang menjadi isu yang lebih kompleks, mulai dari relevansi kurikulum, pilihan pendidikan alternatif, hingga perubahan aspirasi anak-anak muda yang tumbuh di tengah banjir informasi media sosial.
Disdikpora DIY Sebut Generasi Muda Mulai Punya Pilihan Hidup Berbeda
Kepala Disdikpora DIY, Muhammad Setiadi, mengatakan dunia pendidikan harus segera beradaptasi dengan perubahan karakter generasi saat ini.
Menurutnya, anak-anak sekarang memiliki kecenderungan pilihan hidup dan pola berpikir yang jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya.
“Dahulu keinginan dan pilihan sekolah relatif seragam, tetapi sekarang karena keterbukaan informasi dan banjirnya sumber narasi, maka tugas imperatif kita semua khususnya pemerintah perlu menyediakan layanan edukatif yang bervariasi dengan kurikulum yang berdiferensiasi,” kata Setiadi, Minggu, 24 Mei 2026.
Ia menilai arus informasi digital membuat banyak anak tidak lagi memandang sekolah formal sebagai satu-satunya jalan menuju masa depan.
Sebagian mulai memilih bekerja lebih cepat. Ada pula yang merasa sistem pendidikan terlalu monoton dan tidak memberi ruang eksplorasi minat maupun bakat.
Fenomena tersebut disebut paling banyak terjadi di kelompok masyarakat ekonomi bawah yang menghadapi tekanan hidup semakin berat.
Home Schooling dan Sekolah Rakyat Dinilai Belum Memadai
Disdikpora DIY juga menyoroti masih terbatasnya pilihan pendidikan alternatif bagi masyarakat.
Menurut Setiadi, konsep home schooling maupun Sekolah Rakyat yang mulai berkembang belum cukup menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
“Perlunya dicarikan solusi kebijakan yang memberikan pilihan alternatif untuk bersekolah bagi anak dalam keseluruhan lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu membuka jalur pendidikan nonkonvensional yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
Di sejumlah kasus, anak-anak disebut mulai kehilangan keterikatan dengan sistem pendidikan formal yang dianggap terlalu akademis dan kurang relevan dengan kehidupan nyata.
Sementara di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga membuat sebagian anak memilih membantu orang tua bekerja dibanding melanjutkan sekolah.
Kurikulum Dinilai Terlalu Kaku
Selain menyoroti pilihan pendidikan, Disdikpora DIY juga mengkritik arah kurikulum sekolah saat ini.
Setiadi menilai kurikulum perlu direkonstruksi agar lebih lentur dan memberi pengalaman belajar yang lebih luas kepada siswa.
Menurutnya, sekolah tidak seharusnya hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga membuka ruang aktivitas yang sesuai dengan karakter dan minat anak.
“Kurikulum sekolah sudah saatnya perlu direkonstruksi menjadi lebih lentur, lebih memberikan pilihan aktivitas dalam memperoleh pengalaman belajar,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kritik terhadap implementasi Kurikulum Merdeka yang dinilai sebagian masyarakat terlalu longgar dalam proses pembelajaran.
“Hal sangat berbeda dengan Kurikulum Merdeka, yang dikritik banyak pihak karena terlalu membiarkan anak untuk tidak belajar, sehingga output sekolah banyak yang mengecewakan masyarakat,” imbuhnya.
Ironi Kota Pelajar
Angka 5.023 anak tidak sekolah menjadi ironi bagi DIY yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan nasional.
Yogyakarta selama puluhan tahun membangun identitas sebagai kota pelajar dengan ribuan sekolah dan perguruan tinggi.
Namun perkembangan teknologi dan perubahan sosial membuat sebagian generasi muda merasa sistem pendidikan berjalan lebih lambat dibanding dunia nyata yang mereka hadapi sehari-hari.
Pengamat pendidikan menilai pendekatan pendidikan masa depan harus lebih fleksibel, berbasis minat, dan mampu menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan teknologi.
Tanpa pembenahan menyeluruh, ribuan anak yang berada di luar sistem pendidikan berisiko kehilangan kesempatan membangun masa depan yang lebih baik. (Eln)
