TUGUJOGJA— Kemarahan publik memuncak setelah video keributan di Jalan Kerto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, viral di media sosial. Dalam hitungan jam, rekaman tersebut menyebar luas.
Di tengah sorotan publik yang kian tajam, Jogja Police Watch (JPW) langsung mengambil sikap tegas: mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku.
JPW menilai aparat dari Polsek Umbulharjo memiliki cukup bukti awal untuk bergerak cepat. Wajah terduga pelaku terlihat jelas dalam video yang beredar. Kondisi ini, menurut JPW, seharusnya mempermudah proses identifikasi hingga penangkapan.
Kronologi Video Keributan Jalan Kerto
Video yang beredar menunjukkan situasi tegang di jalan umum. Korban dalam narasi yang menyertai video mengaku mengalami tindakan tidak menyenangkan. Lebih jauh lagi, teman korban diduga mengalami tindakan kekerasan. Adegan tersebut langsung memicu empati publik sekaligus kecaman keras terhadap pelaku.
Warganet menilai tindakan tersebut mencerminkan arogansi di ruang publik. Banyak yang menuntut keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Tekanan publik pun semakin kuat, mendorong aparat untuk bertindak cepat dan transparan.
Korban telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Namun, JPW secara tegas meminta agar kasus ini tidak berakhir dengan jalur damai. Mereka menilai penyelesaian di luar hukum justru berpotensi melemahkan efek jera.
“Kasus seperti ini harus diproses sampai pengadilan. Penahanan terhadap pelaku sangat penting untuk memberikan efek jera,” tegas perwakilan JPW.
JPW menekankan bahwa langkah tegas tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan serupa.
JPW juga menyoroti fenomena yang lebih luas: munculnya kecenderungan “hukum rimba sosial” di jalanan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran lalu lintas seperti melawan arah atau tidak menggunakan helm sering memicu konflik spontan yang berujung kekerasan.
Menurut JPW, kesalahan di jalan tidak boleh dibalas dengan tindakan main hakim sendiri. Edukasi kepada pengguna jalan menjadi kunci penting untuk mencegah konflik serupa.
“Meskipun seseorang melakukan pelanggaran, tidak ada pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan,” ujar mereka.
Kritik terhadap Mentalitas Arogansi Lokal
JPW juga mengkritik pola pikir sebagian masyarakat yang merasa benar sendiri karena status sebagai warga setempat. Sikap ini berbahaya dan berpotensi memicu konflik horizontal.
Mereka menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa pengecualian. Tidak boleh ada pembenaran atas tindakan salah hanya karena faktor kedekatan wilayah atau identitas sosial.
JPW menyatakan dukungan penuh agar kasus ini diproses hingga ke pengadilan. Mereka menilai penegakan hukum yang tegas akan menjadi langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Jika aparat tidak mengambil tindakan tegas, terlebih jika kasus berakhir damai, JPW khawatir pelaku akan mengulangi perbuatannya. Lebih dari itu, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum. (ef linangkung)
