bernasnews– Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengawali tahun baru 2026 dengan langkah tegas dan strategis. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Kulon Progo merombak struktur jabatan manajerial, mengganti puluhan kepala sekolah, serta melantik pejabat fungsional.
Ini menjadi penanda babak baru tata kelola pemerintahan di Kulon Progo. Perombakan ini tidak sekadar memindahkan posisi, tetapi membawa pesan kuat tentang tanggung jawab, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat.
Perombakan Manajerial Pemkab Kulon Progo
Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh pejabat. Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah besar yang menentukan arah dan keberhasilan pemerintahan daerah.
“Jabatan ini adalah amanah. Baik buruknya, sukses tidaknya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berada di pundak panjenengan semua,” tegas Ambar Purwoko.
Ia menekankan bahwa setiap keputusan dan kebijakan para pejabat akan berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat menjalankan tugas dengan kesungguhan dan rasa tanggung jawab penuh.
Lebih jauh, Wakil Bupati mengajak seluruh pejabat menanamkan niat luhur dalam menjalankan amanah jabatan. Ia meminta para pejabat memandang jabatan sebagai bentuk ibadah sekaligus pengabdian kepada masyarakat.
“Niatkan jabatan ini sebagai ibadah, jadilah pejabat yang berintegritas dan jujur. Jangan pernah menyakiti orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain,” pesannya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga etika, kejujuran, serta sikap humanis dalam setiap pelayanan publik. Menurutnya, kekuasaan tanpa integritas hanya akan merusak kepercayaan masyarakat.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, sendiri langsung melakukan pelantikan 24 pejabat manajerial, 25 kepala sekolah, serta 1 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Pelantikan tersebut menandai perubahan signifikan di berbagai lini strategis, termasuk sektor pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kulon Progo.
Penataan Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Profesional
Bupati Agung Setyawan menegaskan bahwa pelantikan dan mutasi jabatan bukan kegiatan seremonial belaka. Ia menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari penataan birokrasi dan penguatan kapasitas organisasi pemerintahan.
“Pelantikan ini merupakan upaya untuk memperkuat organisasi agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo semakin mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Agung Setyawan.
Ia menekankan bahwa birokrasi yang sehat dan adaptif akan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Bupati Kulon Progo juga memastikan bahwa seluruh mutasi dan pengangkatan pejabat manajerial eselon II, III, dan IV telah melalui proses yang objektif dan transparan.
Pemerintah daerah menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan kompetensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Kulon Progo berkomitmen menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam manajemen aparatur sipil negara.
Menepis berbagai spekulasi, Bupati Agung Setyawan menegaskan bahwa perpindahan jabatan tidak berkaitan dengan unsur hukuman maupun faktor suka dan tidak suka. Ia menekankan bahwa seluruh proses murni bertujuan melakukan penyegaran organisasi.
“Ini bukan punishment dan bukan like and dislike. Ini murni penyegaran organisasi dan semuanya dilakukan secara fair,” ujarnya.
Menurutnya, penyegaran perlu agar organisasi tetap dinamis, adaptif, dan mampu melahirkan inovasi dalam pelayanan publik.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menaruh harapan besar. Pemerintah daerah berharap para pejabat segera beradaptasi dengan tugas baru dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Perombakan manajerial di awal tahun ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Kulon Progo serius membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ef linangkung)
