bernasnews– Penipuan digital kembali menghantui masyarakat Gunungkidul. Nama Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, kembali muncul dalam sebuah kasus pencatutan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Pelaku beraksi melalui pesan WhatsApp dan menawarkan donasi fiktif kepada sejumlah tempat ibadah serta lembaga keagamaan. Aksi tersebut memicu keresahan karena pelaku mengemas pesannya seolah-olah berasal dari pemerintah daerah.
Pelaku mengirimkan pesan melalui berbagai grup WhatsApp dan mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam pesannya, pelaku menawarkan bantuan dana berupa donasi untuk tempat ibadah atau kegiatan keagamaan.
Namun, pelaku menyertakan syarat yang mencurigakan: penerima diminta mengirimkan nomor rekening terlebih dahulu agar dana dapat “diproses”. Rekayasa ini membuat pesan tampak formal dan resmi, sehingga beberapa pengurus tempat ibadah sempat mempercayainya.
Pihak pengurus gereja, masjid, dan lembaga keagamaan lain kemudian menghubungi Pemkab Gunungkidul untuk memastikan keaslian pesan tersebut. Dari sinilah terungkap bahwa pesan tersebut hanyalah tipuan yang mengatasnamakan Wakil Bupati.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, kemudian memberikan klarifikasi tegas. Ia menyatakan bahwa pesan tersebut murni bentuk penipuan dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Saya pastikan itu bohong. Tidak ada kebijakan pemerintah daerah memberikan bantuan dengan meminta nomor rekening lebih dulu, apalagi melalui pesan WhatsApp,” tegasnya, Senin (01/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemkab Gunungkidul memiliki tata kelola resmi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat maupun lembaga keagamaan. Semua bentuk bantuan, terutama yang berbasis anggaran pemerintah, selalu melalui mekanisme yang transparan dan terdokumentasi.
“Bantuan dari pemerintah selalu melalui mekanisme yang jelas dan transparan. Kami tidak pernah meminta data rekening lewat pesan pribadi atau grup WA,” jelas Joko Parwoto.
Dalam menghadapi maraknya penipuan digital, Pemkab Gunungkidul langsung mengimbau masyarakat agar lebih waspada. Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pesan bantuan yang mengatasnamakan pejabat daerah, terutama jika menggunakan jalur komunikasi tidak resmi.
“Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya dan segera melapor bila ada pihak yang mengatasnamakan pejabat daerah untuk tujuan tertentu,” tambah Wakil Bupati.
Hingga kini, pemerintah daerah masih menelusuri penyebaran pesan tersebut. Upaya ini akan mencegah korban lebih lanjut dan menekan angka penipuan digital yang semakin marak.
Pemkab Gunungkidul juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap modus-modus baru yang memanfaatkan identitas pejabat publik sebagai kedok kejahatan. (ef linangkung)
