bernasnews – Kota Yogyakarta mencatat perkembangan positif dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat kemiskinan turun dari 6,26 persen menjadi 6,14 persen.
Penurunan sebesar 0,12 persen ini menandakan arah kebijakan Pemerintah Kota mulai tepat sasaran, meski perjalanan menuju kota bebas kemiskinan masih panjang.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menggambarkan kemiskinan sebagai “penyakit sosial” yang membutuhkan diagnosis dan pengobatan tepat. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan instan.
“Kemiskinan itu seperti penyakit. Harus kita diagnosis, kita pahami gejalanya, dan kita obati dengan tepat,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, Rabu, 22 Oktober 2025 seperti diberitakan kabarjawa.com.
Hasto menilai penanggulangan kemiskinan tidak boleh bersifat reaktif. Pemerintah, katanya, harus menempuh pendekatan berbasis masalah (problem-based learning) yang berakar pada realitas sosial masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memahami setiap variabel yang digunakan BPS dalam menghitung angka kemiskinan agar kebijakan yang disusun benar-benar menyentuh aspek mendasar kehidupan warga.
“Kita harus paham dulu apa yang diukur, karena dari situlah arah kebijakan bisa ditentukan secara bijak dan tepat,” terangnya.
Ia menambahkan, strategi pengentasan kemiskinan idealnya berlandaskan prinsip Money Follow Program, di mana alokasi anggaran mengikuti prioritas program strategis yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Pendekatan Simtomatik dan Kausatik Jadi Kunci
Dalam paparannya, Hasto memperkenalkan dua pendekatan penting: simtomatik dan kausatik. Pendekatan simtomatik berfokus pada penanganan gejala yang terlihat di permukaan, seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Sedangkan pendekatan kausatik menelusuri akar penyebab kemiskinan yang lebih dalam, seperti pengangguran struktural, rendahnya produktivitas, serta ketimpangan ekonomi.
“Kita harus berani melakukan refocusing anggaran pada variabel yang punya daya ungkit tinggi. Dengan begitu, penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan dan terukur,” tambahnya.
Ia menilai bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya soal bantuan sosial, tetapi juga tentang pemberdayaan.
Pemerintah, kata Hasto, wajib menciptakan ruang agar masyarakat mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui pelatihan, akses ekonomi, dan penguatan kesejahteraan jangka panjang.
“Kemiskinan tidak boleh dianggap takdir. Ia harus kita lawan bersama, dengan ilmu, empati, dan kerja nyata,” tegasnya.
Kolaborasi Jadi Fondasi Keberhasilan
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menegaskan bahwa capaian penurunan kemiskinan tidak lepas dari pendekatan komprehensif dan kolaboratif.
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan di Yogyakarta kini mencakup perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga perbaikan infrastruktur permukiman.
“Kami melibatkan kolaborasi pentahelix; pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Semua bergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),” jelas Agus.
Ia menilai kekuatan kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan sosial di tingkat akar rumput. Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah mampu menyalurkan bantuan dan program pemberdayaan secara lebih tepat sasaran.
Suara Warga: Dari Bantuan Menuju Kemandirian
Sementara itu, di tingkat kelurahan, semangat pemberdayaan juga terus tumbuh. Tatik Wiprihatin, anggota Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kelurahan Sorosutan, mengungkapkan bahwa bantuan tunai sering kali tidak cukup mengubah keadaan.
“Bantuan tunai sering kali tidak cukup mengubah keadaan jika tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mandiri,” kata Tatik.
Ia menilai, pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha lebih berdampak jangka panjang karena menumbuhkan kemampuan ekonomi berkelanjutan.
Menurutnya, pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan potensi lokal. Di Sorosutan, misalnya, program pelatihan dapat diarahkan pada industri rumahan, pengolahan makanan, atau kerajinan berbasis budaya lokal.
“Kami ingin warga punya kemauan dan kemampuan untuk bangkit. Kalau punya keterampilan dan usaha sendiri, penghasilannya bisa berkelanjutan,” tambahnya.
Pendekatan berbasis potensi lokal itu diharapkan mampu memperkuat identitas ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan warga, cita-cita Yogyakarta bebas kemiskinan kian mendekati kenyataan. (Eln)
