bernasnews — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menuntaskan empat program padat karya tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 1,29 miliar.
Program yang tersebar di empat kelurahan ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di RW 012, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, pada Senin (13/10/2025).
Suasana peresmian berlangsung hangat dan penuh semangat. Warga setempat menyambut kedatangan Wali Kota yang berdialog langsung dengan para pekerja dan warga.
Hasto menekankan bahwa padat karya bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi sosial dan ekonomi yang memberdayakan masyarakat.
“Program padat karya ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian warga. Semua tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru dan memperkuat gotong royong,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, Pemkot Yogyakarta berkomitmen untuk terus menerapkan sistem padat karya dalam berbagai proyek pembangunan, baik berskala kecil maupun besar.
“Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan. Hasil kerjanya pun berkualitas karena warga paling memahami kondisi lingkungannya,” tambahnya.
Empat Kelurahan Jadi Lokasi Padat Karya
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, menjelaskan bahwa empat lokasi padat karya tahun 2025 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah.
Keempat lokasi tersebut meliputi:
- Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis: pavingisasi jalan lingkungan di RT 55 RW 12.
- Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo: pembangunan talud permukiman di RT 27 RW 07.
- Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede: pembangunan talud permukiman di RT 50 RW 08.
- Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo: penggantian tutup saluran air hujan (SAH) dan pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL) di RW 05.
Maryustion menuturkan, total tenaga kerja yang terserap mencapai 192 orang dengan 48 pekerja di tiap lokasi. Pelaksanaan di masing-masing titik berlangsung selama satu bulan. Seluruh biaya kegiatan bersumber dari APBD Kota Yogyakarta senilai Rp 1.290.867.100.
“Program padat karya 2025 ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui upah langsung bagi warga. Dampaknya terasa cepat di lingkungan masyarakat,” jelas Maryustion.
Dampak Nyata bagi Warga
Program padat karya mendapat apresiasi dari masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. Nurmalita, warga Kelurahan Bumijo, mengaku lingkungan tempat tinggalnya kini lebih nyaman setelah jalan kampung dipaving.
“Dulu jalan kampung ini rusak dan berdebu kalau kemarau. Sekarang sudah bersih, rapi, dan aman untuk anak-anak. Kami benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hasil kerja warga dalam program ini tidak kalah dengan hasil kontraktor profesional. “Yang bekerja juga warga sini. Mereka tahu bagian mana yang sering tergenang air, jadi pavingnya lebih kuat dan rapi,” tambahnya.
Menurut Pemkot Yogyakarta, padat karya merupakan bentuk pembangunan partisipatif yang menyentuh dua sisi sekaligus, fisik dan sosial ekonomi. Selain memperbaiki infrastruktur lingkungan, program ini juga menghidupkan perekonomian kerakyatan melalui upah langsung yang diterima warga.
Wali Kota Hasto menegaskan bahwa keberhasilan padat karya akan menjadi dasar pengembangan sistem pembangunan berbasis masyarakat di masa depan.
Pemkot berencana memperluas cakupan program agar menjangkau lebih banyak kelurahan, terutama wilayah padat penduduk yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar.
“Ke depan, kami ingin padat karya menjadi program berkelanjutan yang tidak hanya selesai di satu periode. Keterlibatan masyarakat adalah kunci agar pembangunan benar-benar memberi manfaat langsung bagi warga,” tutup Hasto.
