bernasnews – Kompleks Kepatihan yang selama ini identik sebagai pusat birokrasi kini berubah wajah. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menjadikannya laboratorium hidup untuk reformasi hijau.
Program bertajuk Rukti Bumi resmi diluncurkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X pada Rabu, 17 September 2025.
Peluncuran program itu tidak sekadar seremonial. Sri Sultan dan Sri Paduka menanam sepasang pohon kembang kantil di halaman Kepatihan, seolah menegaskan tekad birokrasi DIY untuk menumbuhkan kesadaran baru: bekerja dengan lebih ramah lingkungan.
Aksi itu disaksikan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY yang hadir dengan wajah penuh harap.
Sri Sultan lalu berkeliling meninjau pengelolaan sampah di lingkungan kantor. Ia menyaksikan bagaimana sampah diolah melalui biopori, pencacahan, hingga teknologi magot yang mengubah sisa organik menjadi kompos bernilai.
Sultan menegaskan, penghijauan bukan sekadar mempercantik halaman, melainkan menyelamatkan kenyamanan kerja.
“Kalau banyak tanaman, mata lebih nyaman melihatnya. Tamu yang datang pun merasa adem. Jadi kesadaran pimpinan OPD itu penting untuk menanam di lingkungannya masing-masing,” ujar Sri Sultan.
Birokrasi Hijau Jadi Budaya Baru
Lewat Rukti Bumi, Sultan mendorong seluruh OPD tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menata ulang cara mereka mengelola limbah. Ia mengingatkan bahwa setiap kantor punya kondisi berbeda, sehingga pengelolaan sampah bisa menyesuaikan kebutuhan.
Biopori untuk menyerap air hujan, pemanfaatan air hujan untuk cadangan, hingga pengomposan sederhana menjadi solusi nyata yang bisa dilakukan tanpa menunggu instruksi besar.
“Yang penting ada kesadaran. Kalau masing-masing OPD bergerak, beban TPA bisa berkurang. Lingkungan kerja jadi lebih sehat, dan budaya ramah lingkungan benar-benar hidup di birokrasi DIY,” tekan Sultan.
Ancaman Sampah Jadi Peringatan
Pesan Sultan lahir dari keprihatinan mendalam. Kota Yogyakarta saat ini menghadapi tantangan besar: keterbatasan lahan untuk menampung sampah.
Penumpukan yang sempat melumpuhkan kota beberapa waktu lalu menjadi pelajaran pahit yang tak boleh terulang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, membenarkan kondisi kritis itu.
Ia menjelaskan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan memang sudah diperluas kapasitasnya, namun sifatnya hanya solusi sementara.
“Sekarang TPA Piyungan bisa menampung sampai akhir tahun ini. Kapasitasnya naik dari 90 ton per hari menjadi 190 ton per hari. Dengan begitu, penumpukan sampah seperti kemarin tidak terulang,” kata Kusno.
Namun ia mengingatkan, tanpa perubahan perilaku dan pengelolaan sampah di sumbernya, TPA tetap akan kewalahan.
Program Rukti Bumi hadir tepat waktu, menjadi contoh nyata bagaimana kantor pemerintahan bisa mengurangi beban sampah kota sekaligus menginspirasi masyarakat luas.
Kepatihan Jadi Simbol Perubahan
Kini, Kompleks Kepatihan bukan hanya jantung birokrasi, melainkan simbol perubahan. Pohon-pohon yang baru ditanam akan tumbuh menjadi saksi bagaimana Pemda DIY bertekad membangun budaya kerja hijau.
Sampah yang biasanya berakhir di TPA kini diolah, dimanfaatkan, dan memberi nilai tambah.
Semangat Rukti Bumi diharapkan menjalar ke setiap kantor OPD, sekolah, bahkan rumah tangga warga Yogyakarta. Di tengah keterbatasan lahan dan krisis sampah yang membayangi, langkah kecil itu menjadi cahaya optimisme.
“Kalau kita semua sadar, lingkungan akan membaik. Tidak hanya untuk kita yang bekerja hari ini, tetapi untuk anak cucu yang akan datang,” pungkas Sultan.
