Realisasi Belanja Daerah Capai 60,66 Persen, Gunungkidul Tembus 10 Besar Nasional

Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Belanja Daerah

bernasnews– Kabupaten Gunungkidul kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Daerah September 2025, daerah ini berhasil masuk 10 besar realisasi belanja daerah terbesar se-Indonesia.

Rakor di Ruang Rapat Handayani pada Senin (15/9/2025) itu dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih dan dihadiri seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Capaian Realisasi Belanja Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh perangkat daerah.

“Dari 415 kabupaten di Indonesia, Gunungkidul berhasil masuk 10 besar dengan persentase realisasi belanja terbesar,” ujarnya, melansir dari tugujogja.id.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 29 Agustus 2025, Gunungkidul sudah merealisasikan 60,66 persen belanja daerah dari target keuangan 73,91 persen, serta 69,44 persen realisasi fisik dari target 74,11 persen.

Capaian tersebut menegaskan posisi Gunungkidul sebagai daerah yang mampu menggerakkan pembangunan dengan cepat, meski persaingan antar-daerah sangat ketat.

Namun, Sri menekankan agar seluruh pihak tidak cepat puas. “Capaian ini tetap menuntut percepatan. Kita harus menjaga dan mempertahankan tren ini, jangan sampai lengah,” tambahnya.

Sembilan Arahan dari Kemendagri

Dalam forum itu, Sri Suhartanta juga menyampaikan sembilan arahan penting dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat Nomor 000.4.6/3764/SJ tertanggal 16 Juli 2025. Arahan tersebut menjadi pedoman percepatan pembangunan di daerah.

Sembilan poin arahan Kemendagri antara lain di bawah ini.

  • Percepatan realisasi APBD
  • Peningkatan investasi PMA dan PMDN
  • Percepatan proyek infrastruktur pemerintah
  • Pengendalian harga bahan pokok
  • Pencegahan ekspor-impor ilegal
  • Perluasan lapangan kerja
  • Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
  • Peningkatan output industri manufaktur
  • Kemudahan perizinan berusaha

“Semua poin ini bukan hanya daftar instruksi, tetapi tuntutan nyata agar kita bergerak lebih cepat dan lebih cermat,” tegas Sri.

Bupati Endah Subekti Kuntariningsih kemudian menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Setiap kendala harus segera dikoordinasikan melalui Bagian di Sekretariat Daerah sesuai mitra kerja. Jangan tunggu masalah membesar,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga meminta 17 OPD strategis untuk mengintensifkan sekaligus memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa pajak dan retribusi harus dioptimalkan, sementara aset daerah perlu dimanfaatkan secara produktif.

“Penarikan pajak dan retribusi harus lebih maksimal. Kita juga harus cerdas mengembangkan passive income dengan memanfaatkan aset daerah. Aset itu tidak boleh tidur, harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Rakor kali ini bukan sekadar rapat evaluasi rutin, melainkan forum untuk memperkuat strategi percepatan pembangunan. Pemkab Gunungkidul bertekad menjaga momentum hingga akhir 2025 dengan realisasi belanja penuh yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan masuknya Gunungkidul ke jajaran 10 besar nasional, Bupati Endah optimistis daerahnya mampu menjadi contoh percepatan pembangunan bagi kabupaten lain di Indonesia.

“Gunungkidul yang dulu sering dipandang tertinggal, kini berdiri di panggung nasional. Ini bukti bahwa dengan langkah berani, strategi agresif, dan koordinasi solid, kita mampu melompat melampaui ekspektasi,” pungkasnya.***(Eln)