bernasnews– Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tengah berada dalam tekanan berat. Beban belanja pegawai mencaplok 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jauh melampaui ambang batas nasional yang maksimalnya 30 persen.
Situasi ini memicu kekhawatiran banyak pihak. Pasalnya, lonjakan anggaran aparatur berpotensi memangkas porsi anggaran untuk pembangunan fisik, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengakui lonjakan ini terjadi akibat rekrutmen besar-besaran ASN dan PPPK dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, belanja pegawai kini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan fiskal daerah.
“Ini konsekuensi dari rekrutmen yang terjadi dalam 2–3 tahun terakhir. Kami berusaha menekan beban ini dengan efisiensi dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Putro, melansir dari kabarjawa.com, Jumat (15/8/2025).
Sejumlah strategi pun ditempuh, mulai dari digitalisasi pembayaran pajak, peningkatan kerja sama dengan perbankan, hingga pengawasan intensif terhadap potensi kebocoran pendapatan. Menurut Putro, efisiensi adalah kunci agar keuangan daerah tak makin tercekik.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyoroti fenomena ini sebagai sinyal bahaya fiskal. Ia meminta pemerintah daerah menata ulang belanja, termasuk memangkas kegiatan seremonial dan insentif tambahan yang tidak urgen.
“PAD memang harus ditingkatkan, tapi jangan sampai membebani masyarakat kecil. Di sisi lain, belanja pemerintah harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” tegas Endang.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran warga untuk taat pajak. Jika pendapatan daerah seret, program-program pelayanan publik, termasuk pembiayaan BPJS untuk warga miskin, bisa terganggu.
Dengan 38 persen APBD habis untuk membayar gaji pegawai, ruang fiskal Gunungkidul kian terbatas. Pengamat keuangan daerah bahkan menilai kondisi ini sebagai alarm merah yang harus segera mendapat respons dengan reformasi anggaran menyeluruh.
Tanpa langkah konkret untuk mengendalikan belanja dan meningkatkan PAD secara berkelanjutan, khawatirnya Pemkab tidak akan mampu membiayai program strategis jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan jaminan sosial.***(Eln)
