bernasnews — Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hampir mendekati babak akhir dikarenakan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah berada di ranah KPU RI dan akan dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional yang kemudian akan diumumkan siapakah yang mendapatkan tiket untuk duduk di legislatif maupun eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Tahapan penghitungan suara tingkat nasional ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan dimana umat islam melaksanakan ibadah puasa sekaligus sebagai bulan suci dan penuh dengan pahala.
Tentu saja, di bulan Ramadan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan normalisasi keadaan pasca pemilihan umum salah satunya adalah merekatkan kembali hubungan masyarakat yang agak merenggang dikarenakan perbedaan pilihan dalam pemilu. Dalam pemilihan umum pasti terdapat dua kemungkinan yakni menang dan kalah.
Suhu politik yang panas justru terjadi dikalangan masyarakat, dimana antar masyarakat saling adu domba, mencaci,bahkan memusuhi masyarakat lain hanya karena perbedaan pilihan. Yang paling mengerikan adalah banyaknya konten media sosial yang bermuatan SARA,ujaran kebencian, bahkan berita bohong atau hoax untuk menjatuhkan peserta pemilu lainnya maupun penyelenggara pemilu, yang celakanya justru dikonsumsi oleh masyarakat sehingga tercipta seolah-olah berita tersebut sebuah fakta.
Normalisasi keadaan pasca pemilu ini juga bisa mencegah munculnya konflik di masyarakat yang berujung dengan bentrokan atau perkelahian karena suasana chaos atau kerusuhan ini merupakan santapan lezat buat provokator yang gemar melakukan adu domba demi kepentingan pribadinya. Di setiap konflik,pihak yang mengalami kerugian justru masyarakat bukan peserta pemilu ataupun para oknum provokator dan hal tersebut juga bukan merupakan jati diri bangsa Indonesia.
Sesungguhnya jati diri bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beradab yang menjunjung tinggi bhineka tunggal ika dan juga mengutamakan musyawarah mufakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang santun dimana mengutamakan toleransi terhadap perbedaan daripada menggunakan kekerasan.
Normalisasi keadaan pasca pemilu ini juga merupakan tolak ukur kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajaran penyelenggara pemilu di tingkat daerah juga telah bekerja secara maksimal dalam menyelenggarakan pemilihan umum, apabila terdapat pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan umum yang akan diumumkan oleh KPU RI maka bisa mengajukan gugatan Perselisihan Hasilan Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi bukan dengan menghasut masyarakat untuk menciptakan sebuah kerusuhan.
Di Bulan Ramadan ini mari jalin kembali kerukunan dan membuat sejuk kembali suasana yang sempat memanas karena pemilihan umum. Pihak yang menang jangan jumawa dan merendahkan pihak yang kalah. Alangkah baiknya kedua pihak saling bergandengan tangan, bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara yang maju, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo daripada saling berbalas ujaran kebencian dan berita hoax yang justru membuat masyarakat yang tadinya tentram menjadi gaduh. (Galih Satria Hutama, PNS KPU Kabupaten Lamandau)
