bernasnews – Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penambahan lebih dari 100 gedung Sekolah Rakyat (SR) permanen di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan Sekolah Rakyat secara bertahap untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA dengan dukungan fasilitas asrama, ruang belajar, serta sarana dan prasarana olahraga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat terus dikebut agar dapat segera digunakan oleh peserta didik. Pemerintah menargetkan lebih dari 100 gedung permanen tambahan sudah dapat beroperasi hingga penghujung tahun ini.
“Targetnya akhir tahun ini akan ada penambahan lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat yang bisa beroperasi,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Surabaya dikutip Rabu (22/7/2026).
Target pembangunan tersebut tidak berhenti pada 2026. Dalam rencana jangka panjang, jumlah Sekolah Rakyat permanen ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 200 gedung yang beroperasi pada 2027.
Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya Beroperasi Akhir Agustus 2026
Salah satu Sekolah Rakyat permanen yang diproyeksikan mulai beroperasi pada akhir Agustus 2026 adalah Sekolah Rakyat Kedung Cowek. Sekolah tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Surabaya dengan luas kurang lebih 6,6 hektare.
Keberadaan Sekolah Rakyat Kedung Cowek menjadi salah satu bagian dari penambahan fasilitas pendidikan permanen yang tengah disiapkan pemerintah. Pembangunan sekolah ini juga memperkuat target pengembangan Sekolah Rakyat dalam jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kapasitas penerimaan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
Konsep Sekolah Rakyat permanen dirancang dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan dan kehidupan peserta didik. Setiap sekolah permanen ditargetkan mampu menampung sekitar 2.000 siswa yang berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
Fasilitas yang disiapkan tidak hanya berupa ruang kelas. Sekolah Rakyat permanen juga dilengkapi asrama, ruang belajar, serta sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas pendidikan peserta didik.
“Sehingga tahun depan itu udah ada lebih dari 200 gedung permanen yang sesuai arahan presiden bisa menampung lebih dari 2.000 siswa. SD, SMP, dan SMA,” terangnya.
Jawa Timur Menjadi Wilayah dengan Penambahan Sekolah Rakyat Terbanyak
Dalam rencana pengembangan Sekolah Rakyat permanen, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan realisasi pembangunan terbanyak. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan lahan yang disediakan pemerintah daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, kesiapan masing-masing daerah menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan pembangunan sekolah.
Lahan yang disiapkan pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis. Lokasi pembangunan tidak hanya harus memiliki luas yang memadai, tetapi juga harus berada di kawasan yang strategis serta aman dari berbagai risiko bencana.
Persyaratan tersebut membuat proses persiapan pembangunan membutuhkan waktu. Pemerintah daerah harus memastikan kondisi lahan, legalitas, aspek lingkungan, hingga ketersediaan kebutuhan dasar sebelum lahan dapat digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Tidak rawan bencana, kemiringannya, surat-suratnya, AMDAL-nya, kebutuhan air bersihnya. Banyak sekali syarat-syarat yang harus disiapkan dan biasanya daerah memerlukan waktu,” pungkasnya
Sebanyak 18 Lokasi Sekolah Rakyat Permanen Disiapkan di Jawa Timur
Di Jawa Timur, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah hadir di 18 lokasi dan dipersiapkan untuk dapat beroperasi. Sementara itu, Sekolah Rakyat rintisan sebelumnya telah berjalan di Kabupaten Ponorogo dan Banyuwangi.
Kepala Dinas Sosial Restu Novi Widiani mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat permanen di setiap daerah diharapkan dapat memperluas daya tampung peserta didik. Dengan jumlah sekolah yang semakin bertambah, akses terhadap pendidikan melalui program tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak siswa.
“Kalau idealnya, setiap daerah minimal mempunyai 1 SR permanen. Sehingga daya tampung siswa bisa lebih banyak,” kata Kepala Dinas Sosial Restu Novi Widiani.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah juga membutuhkan dukungan kesiapan pemerintah kabupaten dan kota, terutama dalam penyediaan lahan. Kebutuhan lahan yang luas menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Legalitas Lahan Masih Menjadi Tantangan Pembangunan Sekolah Rakyat
Selain luas lahan, aspek legalitas menjadi persoalan yang masih perlu dipastikan dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah daerah harus memastikan lahan yang diajukan tidak memiliki persoalan hukum atau status kepemilikan yang dapat menghambat pembangunan.
Kepastian mengenai kondisi lahan menjadi bagian penting sebelum lokasi ditetapkan sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah perlu memastikan lahan tersebut tidak bermasalah secara administratif maupun hukum sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Dinas Sosial telah meminta pemerintah kota dan pemerintah kabupaten melakukan pemetaan terhadap lokasi yang berpotensi digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat baru.
Pemetaan lokasi dilakukan untuk mengetahui kesiapan lahan sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi proses pembangunan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyiapkan lokasi yang memenuhi persyaratan dan mempercepat penambahan Sekolah Rakyat permanen.
Dengan target penambahan lebih dari 100 gedung permanen hingga akhir 2026 dan lebih dari 200 gedung pada 2027, pengembangan Sekolah Rakyat terus diarahkan untuk memperluas kapasitas pendidikan di berbagai daerah.
Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian besar dalam pembangunan, dengan 18 lokasi Sekolah Rakyat permanen yang telah disiapkan untuk beroperasi. (anp)
