bernasnews– Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi perhatian publik.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menegaskan agar seluruh tahapan seleksi berlangsung secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik “main mata” maupun kepentingan tertentu.
Endang menyampaikan hal itu saat menanggapi dinamika pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Ia meminta semua pihak menjalankan proses sesuai aturan perundang-undangan dan mengutamakan kompetensi calon pejabat.
Menurut Endang, masyarakat saat ini menaruh perhatian besar terhadap proses mutasi maupun promosi jabatan. Karena itu, pemerintah daerah harus menjaga kepercayaan publik dengan memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan objektif.
“Jangan sampai nanti DPRD ataupun dari bupati ada istilahnya main mata dalam hal pengisian jabatan. Kalau memang sesuai kompetensinya, silakan,” tegas Endang.
Dasar Utama Pengisian Jabatan Pratama di Gunungkidul
Endang menekankan bahwa jabatan strategis di pemerintahan tidak boleh diberikan hanya karena kedekatan personal ataupun kepentingan politik tertentu. Ia meminta setiap calon pejabat benar-benar memiliki kapasitas dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan pejabat yang profesional agar pelayanan publik berjalan optimal. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia juga menyoroti pentingnya platform dan kemampuan kerja yang jelas dari setiap calon pejabat. DPRD, kata Endang, akan terus melakukan fungsi pengawasan agar proses tersebut tetap berada di jalur yang benar.
“Kalau memang belum sesuai, ya jangan dipaksakan. Harus benar-benar melihat kompetensi dan kemampuan yang dimiliki,” ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Gunungkidul memastikan akan memantau seluruh tahapan pengisian jabatan pratama. Endang menegaskan bahwa pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya polemik maupun kecurigaan publik.
Ia mengakui bahwa pada periode sebelumnya sempat muncul berbagai dinamika dalam proses pencarian pejabat definitif. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan kejenuhan di masyarakat karena sejumlah posisi strategis belum juga terisi secara optimal.
Karena itu, DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan proses seleksi dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
“Semua sudah diatur dalam undang-undang. Kita di DPRD menjalankan fungsi pengawasan supaya semuanya sesuai ketentuan,” kata Endang.
Jabatan Strategis untuk Sosok yang Siap Bekerja
Endang juga mengingatkan bahwa pejabat yang terpilih nantinya harus mampu bekerja cepat menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Gunungkidul. Menurutnya, daerah membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga memahami kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia berharap bupati dapat memilih sosok terbaik tanpa intervensi kepentingan tertentu. Baginya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pengisian jabatan.
“Harusnya memang untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik,” ungkapnya.
Sorotan terhadap pengisian jabatan pratama di Gunungkidul menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Transparansi dalam seleksi pejabat menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Masyarakat kini menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memastikan proses seleksi berlangsung objektif, akuntabel, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. (ef linangkung)
