bernasnews– Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengambil langkah tegas terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kampus swasta ternama di Yogyakarta itu menolak usulan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di lingkungan kampus.
Namun di balik penolakan tersebut, UMY justru menyiapkan strategi lain yang dinilai lebih realistis, terukur, dan berbasis akademik.
Pernyataan UMY tentang Dapur MBG di Kampus
Keputusan itu disampaikan langsung Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY, Prof. Dyah Mutiarin, pada Kamis (14/5/2026).
Ia menegaskan bahwa kampus tidak memungkinkan untuk membangun dapur MBG karena menghadapi sejumlah keterbatasan mendasar, mulai dari lahan, anggaran, hingga sumber daya manusia.
Meski demikian, UMY tidak menutup pintu terhadap program prioritas nasional tersebut.
Kampus memilih mengambil peran melalui pendekatan ilmiah dan kolaboratif yang dinilai lebih sesuai dengan kapasitas perguruan tinggi.
BGN mendorong sejumlah kampus untuk membangun dapur SPPG sebagai pusat penyediaan makanan bergizi.
Namun, UMY menilai pembangunan fasilitas fisik bukan satu-satunya cara mendukung program tersebut.
Prof. Dyah Mutiarin menegaskan bahwa kampus tetap memiliki komitmen membantu keberhasilan MBG.
Hanya saja, bentuk dukungan itu disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan utama perguruan tinggi, yakni riset, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kampus memiliki keterbatasan ruang dan sumber daya untuk membangun dapur operasional. Karena itu, kami memilih memberikan kontribusi melalui pendekatan akademik,” ujarnya.
UMY menilai pembangunan dapur SPPG membutuhkan kesiapan infrastruktur yang besar.
Dapur MBG tidak hanya memerlukan bangunan fisik, tetapi juga sistem distribusi, pengelolaan bahan pangan, standar higienitas, hingga tenaga operasional yang memadai.
Di sisi lain, kawasan kampus UMY saat ini telah dipadati berbagai fasilitas pendidikan dan layanan mahasiswa.
Kondisi tersebut membuat kampus kesulitan menyediakan area baru untuk pembangunan dapur skala besar.
Selain persoalan lahan, UMY juga mempertimbangkan kesiapan anggaran.
Pembangunan dapur MBG membutuhkan investasi yang tidak sedikit, termasuk biaya operasional harian yang berkelanjutan.
Kampus juga harus menyiapkan sumber daya manusia khusus untuk menjalankan dapur secara profesional.
Hal itu mencakup tenaga ahli gizi, pengelola distribusi makanan, hingga petugas pengawasan keamanan pangan.
UMY Tawarkan Kajian Ilmiah untuk Evaluasi Dapur MBG
Alih-alih membangun dapur baru, UMY menawarkan skema dukungan berbasis penelitian ilmiah lintas disiplin.
Kampus ingin membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas dapur MBG yang sudah berjalan di berbagai daerah.
Melalui pendekatan akademik tersebut, UMY akan melibatkan berbagai bidang keilmuan, mulai dari gizi, kesehatan masyarakat, pertanian, hingga manajemen.
Kajian itu nantinya akan menyoroti berbagai aspek penting dalam operasional dapur MBG seperti berikut.
- Kesesuaian komposisi gizi makanan
- Pencegahan keracunan pangan
- Efektivitas distribusi makanan
- Efisiensi penggunaan anggaran
- Tata kelola operasional dapur
- Dampak program terhadap kesehatan siswa
UMY menilai kajian akademik sangat penting agar program MBG tidak hanya berjalan secara masif, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pendekatan ilmiah tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan gizi nasional.
Program Magang Mahasiswa Jadi Solusi Kolaboratif
Selain riset, UMY juga menawarkan program magang mahasiswa di dapur MBG yang sudah beroperasi di luar kampus.
Program itu membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengelolaan layanan pemenuhan gizi masyarakat.
Mahasiswa dari berbagai program studi nantinya dapat memperoleh pengalaman lapangan terkait manajemen pangan, pengawasan kualitas makanan, hingga sistem distribusi layanan gizi.
Langkah tersebut dinilai mampu memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pemerintah mendapatkan dukungan tenaga muda terdidik.
Di sisi lain, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Skema magang juga memungkinkan kampus berkontribusi tanpa harus membangun infrastruktur baru yang membutuhkan biaya besar.
UMY juga melihat potensi besar dari jaringan sekolah yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.
Jaringan pendidikan tersebut mencakup jenjang TK hingga SMA yang tersebar di berbagai wilayah.
Menurut UMY, sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem MBG.
Dukungan itu bisa berupa edukasi gizi, pemantauan kesehatan siswa, hingga penguatan pola konsumsi sehat di lingkungan sekolah.
Dengan pendekatan tersebut, kampus berharap program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang.
Keputusan UMY menolak pembangunan dapur MBG di kampus memang memunculkan perhatian publik.
Namun, kampus menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah secara keseluruhan.
Sebaliknya, UMY mencoba menawarkan model dukungan alternatif yang lebih efektif dan sesuai dengan fungsi perguruan tinggi. (ef linangkung)
