bernasnews– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul mulai memasuki fase pengawasan ketat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal pelaksanaan program nasional tersebut.
Langkah pengawasan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan anak sekolah menerima makanan bergizi dengan kualitas yang terjamin.
Gunungkidul menegaskan pengawasan akan berjalan secara preventif sejak awal pelaksanaan program. Pendekatan ini mampu menutup celah penyelewengan sekaligus mencegah munculnya persoalan serius seperti keracunan makanan maupun kejadian luar biasa lain.
Pengawasan Kejari Gunungkidul
Kepala Seksi Intelijen Kejari Gunungkidul, Surya Hermawan, mengatakan pihaknya siap menjalankan tugas pengawasan sesuai arahan Kejaksaan Agung terkait pengawalan proyek strategis nasional.
Meski masih menunggu petunjuk teknis lengkap dari pemerintah pusat, koordinasi lintas instansi segera berjalan agar pelaksanaan di daerah tidak mengalami hambatan.
“Masih menunggu juknis lengkap dari pusat, tapi kami secara prinsip siap melaksanakannya,” kata Surya Hermawan saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan jajaran sekolah akan segera berlangsung dalam waktu dekat untuk menyamakan pola pengawasan di lapangan.
“Secepatnya kita lakukan koordinasi, Insya Allah minggu depan sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Pengawasan Kejari tidak hanya menyentuh aspek penggunaan anggaran, tetapi juga kualitas menu makanan dan lauk pauk dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Menurut Surya, seluruh penyedia makanan wajib mematuhi standar pemerintah.
“Sudah ada ketentuannya dan para penyedia harus mematuhinya sehingga tidak terjadi penyelewengan,” tegasnya.
Langkah pengawasan tersebut krusial karena program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat utama. Pemerintah daerah tidak ingin program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi justru memunculkan risiko baru akibat kelalaian penyedia makanan.
Kekhawatiran terhadap potensi keracunan makanan menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pengawasan berjalan secara berlapis mulai dari penyedia makanan, sekolah, Dinas Pendidikan, hingga aparat penegak hukum.
Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, memastikan pelaksanaan program MBG sejauh ini berjalan lancar dan aman. Namun, ia menilai pengawasan tetap harus diperkuat demi meminimalkan risiko yang dapat membahayakan siswa.
“Untuk mengurangi risiko keracunan atau kejadian luar biasa lainnya sehingga harus tetap diawasi,” ujarnya.
Pengawasan Internal
Sebagai bentuk pengawasan internal, Dinas Pendidikan Gunungkidul menginstruksikan seluruh sekolah untuk mendokumentasikan menu makanan siswa setiap hari. Dokumentasi berupa foto tersebut nantinya dikirimkan ke dinas sebagai bahan evaluasi kualitas makanan.
Langkah sederhana itu menjadi instrumen penting untuk memastikan makanan siswa sesuai standar gizi dan jenis menu.
“Pihak sekolah setiap harinya harus memfoto menu yang diberikan oleh pihak Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi [SPPG] untuk dikirim ke dinas. Dengan begini bisa ketahuan bagaimana menu yang disajikan ke anak-anak,” jelas Nunuk.
Melalui dokumentasi harian tersebut, Dinas Pendidikan dapat melakukan pemantauan secara berkala tanpa harus selalu turun langsung ke seluruh sekolah. Sistem ini juga memudahkan proses evaluasi keluhan atau ketidaksesuaian menu di lapangan.
Pengawasan berlapis itu sekaligus menjadi bentuk sinergi antara Kejari Gunungkidul dan Dinas Pendidikan dalam menjaga kualitas implementasi program MBG. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap makanan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi siswa dan aman.
Nunuk menegaskan program makan bergizi gratis tidak boleh asal-asalan. Menurutnya, kualitas gizi menjadi faktor utama karena program ini berkaitan langsung dengan tumbuh kembang dan kecerdasan anak.
“Tidak boleh asal karena gizinya juga harus diperhatikan. Yang tak kalah penting juga, juga harus aman saat dikonsumsi,” tuturnya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Oleh karena itu, pengawasan ketat menjadi elemen penting agar tujuan besar program tidak melenceng dari sasaran. Kejari Gunungkidul menempatkan pengawasan sebagai langkah preventif untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. (ef linangkung)
