bernasnews – Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha Yogyakarta mengejutkan publik setelah kesaksian orangtua mulai terungkap ke permukaan.
Salah satu orangtua siswa, Erika, masih mengingat jelas bagaimana perubahan drastis yang dialami putrinya, A (3,5), selama satu tahun dititipkan di tempat tersebut.
Ia menuturkan bahwa keputusan memilih daycare dengan biaya terjangkau justru berujung pada dampak serius bagi kesehatan mental anaknya.
Pada awalnya, tarif yang relatif murah menjadi daya tarik utama. Dengan biaya Rp 500.000 per bulan untuk layanan setengah hari, daycare ini menawarkan harga yang jauh di bawah rata-rata di Yogyakarta yang berkisar antara Rp 700.000 hingga Rp 800.000.
Namun, di balik harga ekonomis tersebut, Erika justru menemukan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan pada putrinya.
Setiap kali menjemput A sepulang dari daycare, Erika mendapati kondisi psikis anaknya tidak seperti biasanya.
A yang sebelumnya ceria berubah menjadi pendiam dan menunjukkan reaksi emosional yang datar. Erika menggambarkan kondisi itu seperti anak yang kehilangan respons terhadap lingkungan sekitar.
“Setiap pulang sekolah, dia hanya bengong. Tidak menunjukkan ekspresi senang atau marah, semuanya terasa datar. Ditanya apa pun tidak pernah menjawab,” ujar Erika.
Ia juga mengungkapkan bahwa setiap pagi saat hendak berangkat, A kerap menunjukkan penolakan dengan menangis dan mengamuk.
Erika berusaha memberi waktu agar anaknya mau bercerita, tetapi A selalu menolak dan memilih diam.
Kasus ini mulai menemukan titik terang setelah dugaan kekerasan di daycare tersebut mencuat ke publik. Erika kemudian kembali menanyakan pengalaman yang dialami A. Dari situlah, fakta mengejutkan mulai terungkap.
A mengaku pernah mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti diikat pada bagian kaki dan badan, bahkan mulutnya dibekap agar tidak menangis.
Pengakuan tersebut semakin memperkuat kecurigaan Erika terhadap kondisi fisik anaknya yang sering mengalami gangguan kesehatan selama berada di daycare.
Ia menilai, kondisi pilek yang kerap dialami A bukan semata karena tertular penyakit, melainkan akibat tekanan fisik dan emosional.
“Setiap kali libur beberapa hari, kondisi anak saya membaik. Tapi begitu masuk daycare, baru satu hari langsung sakit lagi. Saya curiga itu karena dia terlalu banyak menangis dan mungkin dibekap,” jelas Erika yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan.
A diketahui mulai dititipkan di daycare tersebut sejak usia dua tahun dan baru keluar pada Oktober 2025 setelah melanjutkan ke jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).
Meski sudah tidak lagi berada di lingkungan tersebut, dampak trauma masih terlihat jelas hingga saat ini.
Selain dugaan kekerasan, Erika juga menyoroti sistem operasional daycare yang dinilai sangat tertutup dan minim transparansi.
Ia mengungkapkan bahwa tidak ada grup komunikasi antar orangtua, sehingga para wali murid tidak dapat saling bertukar informasi.
Semua komunikasi hanya dilakukan secara satu arah melalui pesan pribadi menggunakan satu nomor admin.
Lebih lanjut, Erika menjelaskan bahwa akses orangtua terhadap kondisi di dalam daycare sangat dibatasi. Pintu depan selalu tertutup dan dipagar, bahkan saat penjemputan anak berlangsung.
“Setiap jemput, kami hanya memanggil nama anak, lalu anak keluar. Setelah itu pintu langsung ditutup kembali. Kami tidak diperbolehkan melihat ke dalam,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa saat proses survei awal, orangtua tidak diizinkan melihat aktivitas di dalam kelas saat anak-anak sedang berada di lokasi.
Akses hanya diberikan saat hari libur, itu pun terbatas pada area luar saja.
Larangan lain yang dinilai janggal adalah ketidakbolehan melakukan video call dengan anak selama berada di daycare.
Pihak pengelola beralasan bahwa interaksi tersebut dapat membuat anak mengingat orangtua dan sulit beradaptasi.
Namun bagi Erika, alasan tersebut justru menimbulkan kecurigaan yang lebih besar terhadap kondisi sebenarnya di dalam daycare.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius masyarakat dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Para orangtua pun diimbau untuk lebih waspada dan selektif dalam memilih tempat penitipan anak, serta memastikan adanya transparansi dan keamanan sebagai prioritas utama. (eln)
