bernasnews — Kota Yogyakarta tidak punya lahan pertanian yang luas, sehingga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi tidak bisa seperti di Sleman, di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dengan menyediakan lahan sawah untuk pengadaan beras. Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini memiliki Kios Segoro Amarto di beberapa pasar untuk mengendalikan inflasi dengan menjual pangan sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Pada tahun 2026, akan mengembangkan warung serupa Kios Segoro Amarto di kelurahan, dengan nama Warung Milik Rakyat (Wamira). Demikian dikemukan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dilansir dari Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta.
Menurut Hasto, Pemkot akan mengintegrasikan pengembangan Wamira dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Wamira bisa menjadi salah satu bisnis gerai bahan pokok yang dikelola KKMP., yang akan mendekatkan layanan kepada masyarakat mendapatkan harga bahan pokok sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan mengendalikan inflasi.
“Dengan integrasi Wamira dan KKMP, keberadaannya tidak saling bersaing tapi bersinergi,” tegas orang nomor satu di Pemkot Yogyakarta.
Pihaknya ingin menambah banyak warung ini di kelurahan-kelurahan. Warung ini menjadi bagian Warung Milik Rakyat. Warung ini diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih agar warung-warung ini ada di bawah Koperasi Merah Putih.
Keberadaan Wamira juga nanti menjadi distribusi pangan seperti beras dari Bulog dan maupun bantuan pangan murah dari Bank Indonesia. Menurut Hasto, dengan keberadaan Wamira ke depan, pengendalian inflasi daerh tidak hanya melalui operasi pasar, Kios Segoro Amarto di pasar tapi juga di tengah-tengah masyarakat.
“Insya Allah dengan cara begitu, maka continuing sustainability-nya bagus, bisa menahan inflasi di Kota Yogyakarta,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo menjelaskan, bahwa sudah ada koordinasi dengan dinas terkait mengenai pengembangan Wamira yang akan terintegrasi dengan KKMP.
Pihaknya menyebut salah satu bisnis dari KKMP di Kota Yogyakarta ada yang mengembangkan gerai sembako. Gerai tersebut akan diintegrasikan dengan Wamira.
“Itu nanti KKMP, gerainya ada Gerai Wamira. Berarti ini sinergi. Jadi antara Wamira dengan KKMP tidak berdiri sendiri-sendiri. Saling melengkapi. KKMP itu mempunyai fungsi mengagregasi, mengumpulkan produk-produk UMKM. Dengan harapan nanti KKMP bisa menyuplai juga produknya di Wamira,” beber Tri Karyadi, Jumat (6/3/2026).
Pada bagian yang lain, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani menegaskan, bahwa Wamira bukan milik korporasi. Pengelolaannya diutamakan oleh koperasi maupun kelompok masyarakat, dan berlokasi di gang atau pemukiman warga agar dekat dengan masyarakat.
Menurut Veronica, dalam Wamira juga akan banyak dukungan meskipun dimungkinkan dari APBD tidak banyak. Namun Pemkot Yogyakarta bisa mencarikan mitra dari korporasi maupun kampus untuk masuk ke Wamira.
“Saya kira jadi peluang juga untuk teman-teman Koperasi Merah Putih untuk masuk ke dunia ritel kerakyatan. Wamira memberikan peluang kepada Koperasi Merah Putih untuk membuat unit usaha Wamira,” ujar Veronica.
Pihaknya menyebut dari percontohan lima Wamira nantinya, beberapa sudah melibatkan Koperasi Merah Putih yang sebelumnya memiliki pengalaman bisnis ritel. Syarat pengajuan unit usaha Wamira antara lain memiliki tempat usaha dan embrio ritel akan diprioritaskan.
“Dari percontohan lima Wamira sudah memiliki produk barang yang dijual. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta akan membantu Wamira untuk bermitra dengan distributor dan Bulog. Pengelola Wamira juga harus menandatangani pakta integritas untuk menjual produk sesuai HET,” pungkas Veronica. (*/ ted)
