bernasnews – Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang paling dinanti setiap menjelang Idulfitri. Bukan hanya pekerja swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS, TNI, dan Polri pun menunggu kepastian jadwal pencairannya. Lalu, kapan THR ASN 2026 cair?
Menjelang Ramadan 2026, pemerintah mulai memberikan sinyal terkait waktu penyaluran THR. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membocorkan soal pemberikan THR bagi ASN 2026. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi jutaan aparatur negara di seluruh Indonesia.
Bocoran Jadwal THR ASN 2026
Dalam keterangannya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran THR dilakukan di awal Ramadan.
Menurut perkiraan kalender hijriah, 1 Ramadan 1447 H diprediksi jatuh pada 18 atau 19 Februari 2026. Artinya, jika mengacu pada pernyataan tersebut, THR ASN kemungkinan besar mulai cair pada pekan pertama Ramadan 2026.
Namun demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa tanggal pastinya masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Ia juga memastikan bahwa mekanisme dan kebijakan pembayaran tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Besaran Anggaran THR 2026
Untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran THR yang tidak sedikit. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp55 triliun.
Anggaran ini diperuntukkan bagi:
- ASN/PNS pusat dan daerah
- Anggota TNI
- Anggota Polri
- Pensiunan aparatur negara
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026. Dengan pencairan di awal Ramadan, diharapkan konsumsi rumah tangga meningkat menjelang Lebaran.
Aturan Resmi Pencairan THR PNS
Secara regulasi, pencairan THR bagi PNS diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Hingga pertengahan Februari 2026, PP tentang THR PNS 2026 memang belum diterbitkan.
Namun, jika merujuk pada pola tahun-tahun sebelumnya, THR ASN wajib dibayarkan paling lambat 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri (H-10 Lebaran).
Lebaran 2026 sendiri diprediksi jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. Jika mengacu pada ketentuan H-10, maka batas maksimal pencairan THR ASN adalah sekitar 11 atau 12 Maret 2026.
Meski begitu, karena pemerintah berencana mencairkan THR di awal Ramadan, kemungkinan besar ASN tidak perlu menunggu hingga pertengahan Maret.
Jadwal THR Karyawan Swasta 2026
Sementara itu, untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD, dasar hukum pencairan THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam Pasal 5 ayat (4) aturan tersebut ditegaskan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya (H-7 Lebaran).
Dengan asumsi Lebaran jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026, maka THR karyawan swasta paling lambat harus diterima pada 14 atau 15 Maret 2026.
Pemerintah memiliki pertimbangan ekonomi di balik kebijakan pencairan THR pada awal Ramadan. Momentum bulan puasa biasanya diiringi peningkatan belanja masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok hingga persiapan Lebaran.
Dengan dana THR yang sudah masuk ke rekening ASN sejak awal puasa, roda ekonomi diharapkan bergerak lebih cepat. Hal ini menjadi strategi belanja negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di awal tahun.
Kapan THR ASN 2026 Cair?
Hingga saat ini, tanggal pasti pencairan THR ASN 2026 memang belum diumumkan secara resmi. Namun, berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, pembayaran akan dilakukan pada awal Ramadan 2026, yang diperkirakan dimulai 18 atau 19 Februari 2026.
“Saya nggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” terang Purbaya.
Jika mengikuti ketentuan maksimal H-10 sebelum Lebaran, maka batas akhir pencairan berada di kisaran 11 atau 12 Maret 2026.
Bagi para ASN, tidak perlu khawatir. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp55 triliun dan memastikan THR akan segera ditransfer ke rekening masing-masing sebelum Idulfitri.
Kepastian tanggal resmi masih menunggu keputusan pemerintah terkait penetapan awal Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Masyarakat diimbau untuk terus memantau pengumuman resmi agar tidak terjebak informasi yang belum terverifikasi. (anp)
