bernasnews — Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan DPRD Kabupaten Sleman menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Hotel Ramada Sleman, Rabu (10/12). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas sejak lingkungan keluarga sebagai fondasi utama pencegahan korupsi.
Pembukaan bimtek dipimpin langsung oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya, didampingi Wakil Bupati Danang Maharsa, pimpinan KPK RI, serta pimpinan DPRD Sleman. Prosesi dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong.
Bimtek ini diikuti seluruh anggota DPRD Kabupaten Sleman beserta pasangan, dengan menghadirkan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, sebagai narasumber. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tindak pidana korupsi, problematika yang menyertainya, serta penguatan peran keluarga dalam membangun nilai antikorupsi.
Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda pelatihan, melainkan komitmen serius dalam membangun nilai integritas dari lingkup yang paling dekat, yakni keluarga.
“Program seperti ini (Bimtek Keluarga) menjadi sangat krusial, karena keluarga adalah pondasi pertama dan utama, tempat di mana karakter, sikap, dan moral terbentuk sejak awal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan bimtek semakin relevan karena berada dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA). Melalui kegiatan ini, Pemkab Sleman ingin memperkuat gerakan antikorupsi menuju pemerintahan yang lebih berkualitas.
“Integritas bukan sekadar kata atau dokumen formal, melainkan pilihan hidup, cerminan dari nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi yang harus kita jalankan dalam keseharian kita, baik di rumah, di masyarakat, maupun dalam tugas memberikan pelayanan publik. Yang paling penting juga, pimpinan harus menjadi teladan,” ujar Harda.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Sleman Y Gustan Ganda menekankan bahwa keluarga memiliki peran vital dalam menanamkan nilai antikorupsi sejak dini.
“Membangun keluarga berintegritas merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas dan antikorupsi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“DPRD Kabupaten Sleman juga mempunyai kewajiban menjadi bagian utama dalam membangun integritas, sehingga integritas menjadi kompas moral dalam menjalankan tugas dan fungsi anggota DPRD,” katanya.
Melalui bimtek ini, Pemkab Sleman dan KPK berharap nilai integritas dapat semakin mengakar di lingkungan keluarga para pemangku kebijakan, sehingga berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik. (van)
