bernasnews – Proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tahun 2025 kini mulai memasuki tahap penting di banyak instansi, yaitu pelantikan.
Seiring berjalannya proses tersebut, muncul pertanyaan besar dari para pegawai yang sudah ditetapkan maupun kandidat yang tengah menunggu penugasan, bagaimana skema pembayaran gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu di tahun 2025?
Rasa penasaran itu wajar karena sistem penggajian PPPK Paruh Waktu memiliki aturan khusus yang berbeda dari PPPK Penuh Waktu. Pemerintah melalui regulasi resmi telah menetapkan pedoman terkait besaran gaji, sumber pendanaan, hingga komponen tunjangan yang berlaku bagi pegawai dalam skema kerja fleksibel ini.
Agar lebih mudah dipahami, berikut penjelasan lengkap mengenai aturan terbaru gaji PPPK Paruh Waktu tahun 2025.
Perkembangan Penetapan PPPK Paruh Waktu 2025
Upaya pemerintah untuk menyelesaikan penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada tahun 2025 terus berlangsung di berbagai daerah. Skema ini menjadi salah satu inovasi reformasi birokrasi karena memberi peluang kerja lebih fleksibel dibandingkan pegawai penuh waktu.
Model ini banyak dibutuhkan untuk jabatan-jabatan tertentu seperti tenaga administrasi, asisten teknis, hingga konsultan profesional yang menangani proyek pemerintah berskala daerah maupun nasional.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya menetapkan batas final penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu hingga tanggal 30 September 2025. Namun kenyataannya, beberapa instansi masih memproses tahapan tersebut.
Sementara itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu menjadi dasar hukum utama dalam pemberian gaji dan tunjangan pada pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara ini.
Skema Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Dalam ketentuan yang tertuang pada diktum kesatu Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, dijelaskan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu mengacu pada ketersediaan anggaran masing-masing instansi pemerintah.
Artinya, setiap instansi memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan serta besaran pendanaan untuk pegawai paruh waktu sesuai kebijakan anggaran yang berlaku di daerah atau kementerian terkait.
Skema penggajian ini dibangun untuk memberikan ruang dinamis, terutama karena sifat pekerjaan PPPK Paruh Waktu yang umumnya bersifat kontraktual dengan durasi tertentu.
Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Pembahasan mengenai jumlah gaji PPPK Paruh Waktu tertuang pada diktum ke-19, ke-20, dan ke-21 dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.
1. Upah Minimal PPPK Paruh Waktu
Diktum ke-19 menegaskan bahwa upah minimum yang diterima tidak boleh lebih rendah dari penghasilan terakhir sebagai pegawai non-Aparatur Sipil Negara. Jika sebelumnya tidak memiliki penghasilan dalam skema pegawai non-Aparatur Sipil Negara, maka dasar penghitungan mengacu pada upah minimum di masing-masing daerah.
Sebagai referensi, berikut daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia tahun 2025 sesuai dengan pembagian wilayah:
Pulau Sulawesi
- Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527
- Sulawesi Barat: Rp 3.104.430
- Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551
- Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000
- Sulawesi Utara: Rp 3.775.425
- Gorontalo: Rp 3.221.731
Pulau Jawa
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Rp 5.396.761
- Jawa Barat: Rp 2.191.232
- Jawa Tengah: Rp 2.169.349
- Jawa Timur: Rp 2.305.985
- Banten: Rp 2.905.119
- Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp 2.264.080
Pulau Kalimantan
- Kalimantan Utara: Rp 3.580.160
- Kalimantan Timur: Rp 3.579.313
- Kalimantan Selatan: Rp 3.496.195
- Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621
- Kalimantan Barat: Rp 2.878.286
Pulau Sumatra
- Sumatra Barat: Rp 2.994.193
- Sumatra Utara: Rp 2.992.559
- Sumatra Selatan: Rp 3.681.571
- Aceh: Rp 3.685.616
- Riau: Rp 3.508.776
- Lampung: Rp 2.893.070
- Bengkulu: Rp 2.670.039
- Jambi: Rp 3.234.535
- Kepulauan Riau: Rp 3.623.654
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.876.600
Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku
- Bali: Rp 2.996.561
- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931
- Nusa Tenggara Timur: Rp 2.328.969
- Maluku Utara: Rp 3.408.000
- Maluku: Rp 3.141.700
Papua
- Papua: Rp 4.285.850
- Papua Barat: Rp 3.615.000
- Papua Tengah: Rp 4.285.848
- Papua Pegunungan: Rp 4.285.850
- Papua Barat Daya: Rp 3.614.000
- Papua Selatan: Rp 4.285.850
Untuk jabatan profesional atau konsultan yang menangani proyek besar, pemerintah memperkirakan gaji dapat mencapai Rp8.000.000 sampai Rp12.000.000 per bulan, sesuai skala pekerjaan dan kompleksitas proyek.
2. Sumber Pendanaan Gaji
Pada diktum ke-20, dijelaskan bahwa pendanaan gaji PPPK Paruh Waktu tidak berasal dari belanja pegawai, tetapi menggunakan sumber anggaran lain yang sah sesuai peraturan.
3. Hak Penghasilan dan Fasilitas
Diktum ke-21 menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap berhak menerima penghasilan dan fasilitas sesuai ketentuan Aparatur Sipil Negara.
Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2025
Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara, PPPK Paruh Waktu juga berhak menerima tunjangan yang diberikan sesuai kebijakan pemerintah. Namun hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang menjelaskan secara rinci jenis-jenis tunjangan tersebut.
Pada prinsipnya, tunjangan yang mungkin diterima meliputi:
- Tunjangan kinerja,
- Tunjangan transportasi,
- Tunjangan pendukung operasional,
- Tunjangan sesuai karakteristik jabatan.
Namun kepastian besarannya sangat bergantung pada keputusan instansi dan regulasi lanjutan dari pemerintah pusat.
Informasi terbaru mengenai gaji PPPK Paruh Waktu tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah memberikan skema penggajian yang lebih fleksibel, menyesuaikan kebutuhan instansi dan standar upah minimum di masing-masing provinsi.
Meskipun beberapa aturan tunjangan masih menunggu regulasi lebih lanjut, status PPPK Paruh Waktu sebagai Aparatur Sipil Negara memastikan bahwa mereka tetap memperoleh hak penghasilan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema ini diharapkan mampu mendorong efisiensi birokrasi, membuka peluang kerja lebih luas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
***
