bernasnews — Langit pagi di Gunungkidul tampak cerah, tetapi di balik angka statistik kesehatan yang dirilis Dinas Kesehatan, tersimpan kekhawatiran mendalam.
Dari 30.311 balita yang telah diukur panjang atau tinggi badannya di 30 puskesmas, tercatat 4.917 anak mengalami stunting.
Angka ini bukan sekadar data, melainkan potret nyata perjuangan pemerintah daerah dalam melawan ancaman gizi kronis yang membayangi masa depan generasi muda.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Ismono, menegaskan bahwa hasil pengukuran semester I tahun 2025 ini menjadi alarm penting untuk memperkuat strategi dan intervensi di lapangan.
Ia menyebut, pemerintah daerah terus bergerak melalui pendekatan gizi spesifik dan sensitif agar mampu menjangkau keluarga dengan risiko tinggi.
“Upaya penurunan angka stunting terus kami lakukan secara terintegrasi. Hasil pengukuran ini menjadi bahan evaluasi agar langkah pencegahan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Ismono, Jumat, 24 Oktober 2025.
Wilayah dengan Angka Stunting Tertinggi dan Terendah
Dari hasil pengukuran tersebut, tiga wilayah dengan persentase stunting tertinggi berada di Playen II, Patuk I, dan Karangmojo II. Sementara itu, Kapanewon Purwosari mencatatkan angka stunting terendah, yakni 7,91 persen.
Ismono menjelaskan, perbedaan angka antarwilayah tidak lepas dari faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Keterbatasan akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, hingga pola asuh keluarga menjadi tantangan yang terus dihadapi.
“Beberapa wilayah dengan angka stunting tinggi umumnya memiliki tantangan pada ketersediaan air bersih dan pola konsumsi keluarga. Edukasi gizi dan perbaikan sanitasi menjadi fokus utama kami di wilayah-wilayah tersebut,” terang Ismono.
Dinas Kesehatan Gunungkidul secara rutin melakukan pengukuran balita di seluruh puskesmas setiap semester.
Kegiatan ini tidak hanya mencatat tinggi dan berat badan anak, tetapi juga memperkuat program pendampingan keluarga berisiko stunting, edukasi gizi seimbang, serta peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak.
Namun, Ismono menegaskan bahwa masalah stunting tidak bisa diselesaikan dari sektor kesehatan saja.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting, termasuk sektor air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Menyelesaikan stunting harus melibatkan semua pihak. Karena itu, kami memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah lain agar intervensi bisa berjalan berkelanjutan dari tingkat kalurahan hingga kabupaten,” ujarnya.
Program Genting dan Upaya Kolaboratif Pemerintah
Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan komprehensif untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Melalui intervensi terintegrasi lintas program dan sektor, Pemkab mendorong pendekatan menyeluruh yang tidak hanya fokus pada balita, tetapi juga kondisi keluarga secara keseluruhan.
Ia menuturkan, langkah-langkah tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka stunting di Gunungkidul berada di 22,5 persen, dan turun menjadi 19,7 persen pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
“Namun, angka ini jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di DIY memang masih tinggi. Maka, di sinilah diperlukan peran dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar bisa sesuai target yang diinginkan, termasuk melibatkan masyarakat,” tegas Joko.
Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, Pemkab Gunungkidul meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang diatur melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 4/KPTS/2024.
Program ini melibatkan unsur masyarakat, ASN, dan organisasi sosial untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting.
Sepuluh kalurahan menjadi prioritas sasaran, yakni Semanu, Hargomulyo, Tegalrejo, Semin, Ngeposari, Candirejo, Watusigar, Karangasem, Tancep, dan Karangmojo. Program ini bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk keberpihakan sosial masyarakat.
“Ini mencerminkan semangat Gunungkidul Raya yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban,” ujar Joko.
Ia menambahkan, persoalan stunting bersifat multidimensi dan tidak bisa ditangani satu instansi saja. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran nyata.
“Kami mengajak ASN, organisasi profesi, tokoh agama, hingga komunitas pemuda menjadi bagian dari solusi. Jadilah orang tua asuh yang tidak hanya memberi, tapi juga hadir dan mendampingi,” kata dia.
Menuju Generasi Gunungkidul yang Sehat dan Tangguh
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kini berpacu dengan waktu. Setiap anak yang berhasil keluar dari risiko stunting berarti satu langkah lebih dekat menuju masa depan yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Langkah-langkah terintegrasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat menjadi bukti nyata bahwa perjuangan menurunkan angka stunting bukan sekadar program jangka pendek, tetapi investasi besar untuk generasi masa depan Gunungkidul.
Joko menegaskan, dengan semangat kolaborasi dan kepedulian sosial, Gunungkidul bergerak bersama memastikan tidak ada lagi anak yang tumbuh dengan keterbatasan akibat stunting, karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan bermasa depan cerah.
