bernasnews – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memutuskan untuk mengalihkan sebagian anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sektor pendidikan. Realokasi dana mencapai Rp5,5 miliar dan diarahkan untuk memperbaiki puluhan sekolah yang masuk kategori darurat.
Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subariyanta, menyebut ada 23 sekolah penerima manfaat.
Rinciannya meliputi 12 Sekolah Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 4 PAUD/TK. Kondisi bangunan di sekolah-sekolah tersebut dinilai berpotensi membahayakan jalannya kegiatan belajar mengajar.
“Perbaikannya meliputi renovasi ruang kelas, pembenahan atap yang bocor, pengecatan ulang bangunan, hingga peningkatan fasilitas sanitasi sekolah. Kami ingin anak-anak belajar di ruang yang nyaman, sehat, dan aman,” ujar Agus, Rabu, 24 September 2025 seperti diberitakan tugujogja.id.
Fokus Perbaikan Pendidikan di Daerah
Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Pemkab Gunungkidul menilai investasi pada sarana pendidikan akan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Fasilitas belajar yang layak diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa realokasi anggaran dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan prioritas masyarakat.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling strategis untuk diperkuat.
“Dana MBG kami alihkan karena pendidikan menjadi kebutuhan yang paling strategis. Penentuan anggaran melalui evaluasi menyeluruh, mempertimbangkan tingkat urgensi, serta dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat,” jelas Putro.
Total Anggaran Capai Rp16 Miliar
Selain dana MBG, pemerintah daerah juga berhasil menghimpun efisiensi anggaran dari beberapa pos lain. Hasilnya, total dana yang tersedia dalam APBD Perubahan 2025 mencapai Rp16 miliar.
Dari jumlah tersebut, pendidikan memperoleh alokasi terbesar senilai Rp5,5 miliar untuk memperbaiki 23 sekolah.
Sektor lain juga mendapat tambahan anggaran. Infrastruktur dan sanitasi dialokasikan Rp6,6 miliar guna memperkuat pembangunan wilayah.
Sementara sektor kesehatan memperoleh Rp3 miliar untuk peningkatan layanan medis. Sebagian dana lainnya digunakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Transparansi Anggaran dan Persetujuan Gubernur
Putro menegaskan bahwa seluruh proses pengesahan APBD Perubahan 2025 dilakukan secara terbuka dan transparan. Evaluasi menyeluruh telah dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan resmi dari Gubernur DIY.
“Setiap rupiah dari APBD Perubahan ini sudah kami pastikan menyasar pada kebutuhan prioritas masyarakat. Kami ingin warga Gunungkidul merasakan langsung hasil pembangunan,” tegas Putro.
Dengan langkah ini, Pemkab Gunungkidul berupaya menunjukkan komitmen nyata terhadap perbaikan layanan publik.
Pendidikan menjadi sektor utama yang diprioritaskan, tanpa mengabaikan kebutuhan infrastruktur, kesehatan, maupun stabilitas ekonomi daerah.
