bernasnews– Rapat Paripurna DPRD DIY pada Senin (8/9/2025) berlangsung penuh ketegangan ketika Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.
Meski proyeksi APBD defisit hingga Rp282,69 miliar, pemerintah tetap mematok enam prioritas utama untuk kesejahteraan rakyat.
6 Prioritas Pembangunan 2026
Dalam pidatonya, Sri Sultan menegaskan pembangunan 2026 diarahkan pada enam fokus strategis.
- Penurunan angka kemiskinan
- Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan
“Pembangunan yang kita arahkan bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan. Kita ingin pertumbuhan yang merata, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ucap Sri Sultan, melansir dari kabarjawa.com.
Ekonomi, Produktivitas, dan Teknologi
Pemerintah DIY menetapkan tema pembangunan tahun 2026: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Sri Sultan menekankan ada tiga kunci besar yang menjadi pegangan.
- Percepatan pertumbuhan ekonomi agar sejalan dengan target nasional
- Penguatan produktivitas sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong efisiensi lintas sektor
“Tanpa teknologi, kita akan tertinggal. Tanpa produktivitas sektor unggulan, kita akan stagnan. Dan tanpa pertumbuhan inklusif, rakyat tidak akan merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya didampingi Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2026 berada di kisaran 5,1–5,9 persen, inflasi terjaga di angka 2,1–3,5 persen, sementara tingkat kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar dengan proyeksi 9,97–10,38 persen.
“Angka kemiskinan ini harus kita tekan dengan kerja nyata, bukan sekadar rencana,” lanjut Sri Sultan.
Defisit APBD 2026
Dari sisi keuangan daerah, APBD DIY 2026 menghadapi ancaman defisit. Proyeksi total pendapatan daerah adalah sebesar Rp5,22 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,50 triliun. Selisih negatif sebesar Rp282,69 miliar inilah yang harus pemerintah tutup dengan strategi pembiayaan.
Rincian pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (Rp1,79 triliun), Pendapatan Transfer (Rp3,41 triliun), dan lain-lain pendapatan sah (Rp7,85 miliar).
Sementara belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi (Rp3,60 triliun), Belanja Modal (Rp794,91 miliar), Belanja Tak Terduga (Rp15 miliar), dan Belanja Transfer (Rp1,08 triliun).
Untuk menutup defisit, pemerintah mengandalkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp442,69 miliar, meski harus mengeluarkan Rp160 miliar untuk pos pengeluaran pembiayaan.
“Kebijakan pembiayaan akan diarahkan pada penguatan investasi daerah, khususnya melalui BUMD. Tidak hanya mencari profit, tetapi juga meningkatkan layanan publik dan memberi kontribusi nyata pada pembangunan,” jelas Sri Sultan.
Sri Sultan menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 menggunakan pendekatan performance-based budgeting atau anggaran berbasis kinerja. Setiap perangkat daerah harus menunjukkan hasil nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Belanja daerah pun mendukung prioritas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan khas tiap kabupaten/kota di DIY.
“Akuntabilitas dan efisiensi menjadi kunci. Kita tidak boleh boros di tengah defisit. Anggaran harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Sri Sultan berharap pembahasan RAPBD 2026 di DPRD DIY berlangsung konstruktif, penuh kesepahaman, dan berpihak kepada rakyat.
“Semoga keputusan yang kita hasilkan bersama mampu membawa Daerah Istimewa Yogyakarta lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berdaya,” pungkasnya.***(Eln)
