bernasnews – Simak apa itu laptop Chromebook yang akhirnya membuat Nadiem Makarim terseret kasus korupsi.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 4 September 2025.
Nama pendiri Gojek itu kini menjadi tersangka kelima dalam kasus yang disebut merugikan negara hingga Rp 1,98 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Supriatna, membenarkan bahwa Nadiem, yang disebut dengan inisial NAM, telah ditetapkan sebagai tersangka baru.
Sebelumnya, sudah ada empat orang tersangka lain, yakni Sri Wahyuningsih (mantan Direktur SD), Mulyatsyah (mantan Direktur SMP), Jurist Tan (staf khusus Nadiem), serta konsultan perorangan Ibrahim Arief. Keempatnya dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan pada periode 2019–2022. Pemerintah saat itu menggulirkan anggaran hingga Rp 9,3 triliun untuk pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Laptop Chromebook menjadi salah satu perangkat yang diprioritaskan dalam proyek besar tersebut.
Apa Itu Laptop Chromebook?
Nama Chromebook belakangan sering terdengar karena kasus ini. Namun, tidak semua orang memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan laptop Chromebook.
Secara sederhana, Chromebook adalah laptop yang menjalankan sistem operasi Chrome OS buatan Google. Berbeda dengan laptop berbasis Windows atau MacOS, Chromebook lebih ringan, cepat, dan banyak bergantung pada koneksi internet untuk mengakses aplikasi maupun menyimpan data.
Beberapa ciri khas Chromebook antara lain:
Berbasis cloud: sebagian besar aplikasi berjalan secara online melalui Google Workspace seperti Docs, Sheets, dan Drive.
Harga relatif terjangkau: umumnya lebih murah dibandingkan laptop Windows dengan spesifikasi serupa.
Keamanan tinggi: Chrome OS memiliki sistem keamanan otomatis dengan update berkala.
Ringan dan portabel: cocok digunakan untuk pelajar atau pekerja yang lebih banyak melakukan aktivitas berbasis internet.
Karena fitur-fiturnya tersebut, pemerintah kala itu menilai Chromebook sesuai untuk mendukung program digitalisasi sekolah, terutama agar siswa terbiasa dengan teknologi berbasis internet.
Mengapa Chromebook Jadi Sorotan?
Meski dari segi konsep Chromebook memang ideal untuk pendidikan, proyek pengadaannya justru menjadi masalah besar. Berdasarkan penyidikan Kejagung, ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, perencanaan yang tidak sesuai aturan, hingga praktik mark-up yang merugikan negara hampir Rp 2 triliun.
Lebih menarik lagi, menurut keterangan penyidik, pembahasan soal proyek pengadaan laptop ini sudah berlangsung sejak Agustus 2019, bahkan sebelum Nadiem Makarim dilantik sebagai menteri pada Oktober 2019. Dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team, beberapa pihak sudah membicarakan rencana kerja sama dengan konsultan teknologi untuk memanfaatkan Chrome OS di sekolah-sekolah.
Fakta inilah yang kemudian menyeret nama Nadiem dan membuat kasusnya semakin ramai diperbincangkan.
Dampak bagi Dunia Pendidikan
Kasus korupsi laptop Chromebook ini menjadi pukulan besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Alih-alih mempercepat digitalisasi sekolah, proyek ini justru menimbulkan kerugian besar dan menghambat tujuan pemerataan akses teknologi.
Padahal, jika dilaksanakan dengan benar, Chromebook bisa menjadi solusi murah dan efisien bagi sekolah-sekolah di daerah. Laptop ini mampu membantu siswa belajar daring, mengerjakan tugas, dan terbiasa menggunakan aplikasi berbasis cloud tanpa memerlukan perangkat mahal.
Kasus yang melibatkan Nadiem Makarim dan pengadaan laptop Chromebook menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam proyek besar pendidikan.
Chromebook sendiri sejatinya merupakan perangkat yang potensial mendukung pembelajaran modern, namun penyalahgunaan dalam pengadaan justru membuatnya menjadi sorotan negatif.
Ke depan, publik tentu menunggu bagaimana proses hukum ini berjalan serta bagaimana pemerintah memperbaiki sistem agar program digitalisasi pendidikan tidak kembali ternodai oleh praktik korupsi.
***
