bernasnews – Yogyakarta kembali menjadi sorotan publik setelah viralnya ajakan bertajuk “Ayo Jaga Jogja Berbarengan” yang tersebar luas melalui status WhatsApp masyarakat. Ajakan itu lengkap dengan logo Pemerintah Provinsi DIY, empat kabupaten, dan satu kota.
Di balik ajakan yang terdengar menenangkan, tersimpan kegelisahan mendalam tentang bagaimana aparat bersikap dalam mengawal gelombang aksi demonstrasi yang semakin marak di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta.
Jogja Police Watch (JPW) langsung angkat suara. Melalui Kepala Divisi Humasnya, Baharuddin Kamba, JPW menegaskan bahwa ajakan itu baik dan patut diapresiasi, namun jangan berhenti hanya sebagai slogan.
Ajakan menjaga Jogja harus benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata: menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Yogyakarta tanpa terkecuali, termasuk para demonstran.
Aksi Massa Mengguncang Yogyakarta
Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai kota besar juga mengguncang Yogyakarta. Pada Jumat malam hingga Sabtu, 29 – 30 Agustus 2025, massa aksi turun ke jalan, termasuk di depan Mapolda DIY.
Suasana yang panas membuat masyarakat resah. Viral-nya ajakan “Ayo Jaga Jogja Berbarengan” diduga menjadi respons spontan atas kondisi itu.
JPW menilai, Yogyakarta tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai kota budaya sekaligus destinasi wisata dunia.
Ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara datang setiap hari untuk merasakan keramahan kota ini. Namun citra itu akan hancur seketika jika aksi massa berujung bentrokan akibat sikap represif aparat.
JPW: Polisi Jangan Represif!
Dengan nada tegas, Baharuddin Kamba mengingatkan Polda DIY agar tidak menggunakan pendekatan represif saat menghadapi demonstrasi. Ia mengingatkan, tindakan represif justru akan menyulut kemarahan baru dan memicu gelombang protes yang lebih besar.
“Kalau aparat terus represif, maka yang marah bukan hanya demonstran di jalan, tapi juga masyarakat yang merasa haknya terampas,” tegas Baharuddin.
Menurutnya, menjaga Jogja berbarengan tidak bisa hanya berarti menjaga ketertiban secara kaku. Yang lebih penting, aparat harus hadir sebagai pelindung, bukan penekan.
Polisi harus memastikan semua warga, baik yang beraktivitas sehari-hari maupun yang menyampaikan aspirasi lewat aksi damai, sama-sama merasa terlindungi.
Media Sosial Jangan Dibatasi
JPW juga menyoroti isu lain yang tidak kalah penting: kebebasan berekspresi di media sosial. Pemerintah, tegas Baharuddin, tidak boleh membatasi masyarakat dalam menggunakan platform digital. Konstitusi sudah menjamin hak rakyat untuk berpendapat, termasuk melalui media sosial.
“Toh masyarakat beli kuota internet dari hasil kerja keras sendiri, bukan meminta dari pemerintah. Jadi tidak ada alasan pemerintah mengekang kebebasan itu,” ujar Baharuddin lantang.
Jaga Jogja, Jaga Indonesia
Ajakan “Ayo Jaga Jogja Berbarengan” akhirnya menjadi cermin betapa masyarakat masih percaya pada nilai kebersamaan. Namun kebersamaan itu akan hampa jika hanya diwujudkan dalam baliho atau status WhatsApp.
Kebersamaan harus hadir dalam bentuk nyata: aparat yang humanis, pemerintah yang melindungi, dan masyarakat yang saling menghormati.
Yogyakarta bukan sekadar kota. Ia simbol persatuan, laboratorium demokrasi, dan rumah kebudayaan.
Jika Yogyakarta aman dan damai, maka Indonesia ikut tenang. Jika Yogyakarta bergolak, maka gema keresahan akan terdengar hingga ke seluruh negeri.
