bernasnews – Isu demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI viral di media sosial. Kira-kira, apa saja tuntutannya?
Simak penjelasan lengkap soal siapa penggagas aksi, apa tuntutannya, hingga respons dari serikat buruh dan mahasiswa.
Menjelang Senin, 25 Agustus 2025, media sosial dipenuhi ajakan untuk turun ke jalan dan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Beberapa akun di platform seperti TikTok dan X (dulu Twitter) ramai mengunggah video yang diklaim sebagai persiapan aksi.
Salah satu unggahan memperlihatkan massa berjas almamater berdiri di depan gerbang DPR. Narasi yang disisipkan menyebutkan agar masyarakat yang akan ikut aksi membawa air minum dan tetap berhati-hati.
Video itu ditonton jutaan kali, tetapi tidak ada keterangan waktu dan peristiwa aslinya. Artinya, konten tersebut tidak bisa dipastikan benar-benar menggambarkan kondisi menjelang aksi 25 Agustus.
Isu Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu
Di balik viralnya isu demo ini, publik sedang menyoroti tingginya penghasilan anggota DPR. Informasi mengenai tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan memicu reaksi keras dari masyarakat.
Jika digabungkan dengan gaji pokok dan berbagai tunjangan lain, penghasilan anggota DPR disebut bisa melampaui Rp100 juta per bulan.
Tidak sedikit warganet yang meluapkan kekesalannya melalui komentar. Ada yang menyindir bahwa meski anggota dewan tidak masuk kerja saat demo, gaji mereka tetap berjalan.
Ada pula yang menegaskan masyarakat sebenarnya tidak mempermasalahkan gaji besar, asal kinerja DPR benar-benar berpihak kepada rakyat.
Tuntutan yang Beredar: Dari Korupsi hingga Pemakzulan
Berdasarkan narasi yang tersebar, kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” disebut sebagai penggagas seruan aksi ini. Mereka mengajak buruh, mahasiswa, hingga petani untuk ikut serta.
Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain:
- Pembubaran DPR RI dengan meminta Presiden mengeluarkan dekrit khusus.
- Pengusutan dugaan kasus korupsi yang menyeret keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
- Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Mendesak DPR agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dengan lebih tegas.
Meski terdengar besar dan serius, hingga kini tidak jelas siapa koordinator utama atau penanggung jawab aksi tersebut.
Kekhawatiran Aksi Tanpa Penanggung Jawab
Ketidakjelasan penggagas aksi membuat sejumlah tokoh buruh memberikan peringatan keras. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa organisasinya tidak akan terlibat.
Menurutnya, aksi tanpa penanggung jawab rawan menimbulkan kericuhan. Ia khawatir demo 25 Agustus justru menjadi panggung pertarungan politik elite dengan rakyat sebagai korban. Karena itu, KSPSI melarang seluruh anggotanya di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta.
Sikap Mahasiswa: BEM SI Kerakyatan Angkat Bicara
Selain serikat buruh, mahasiswa juga memberikan klarifikasi. Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melalui koordinator medianya, Pasha Fazillah Afap, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan turun ke jalan pada 25 Agustus.
Ia juga membantah pencatutan nama BEM SI dalam seruan aksi tersebut. Menurutnya, BEM SI sudah lebih dulu melakukan aksi pada 21 Agustus 2025 dengan tuntutan yang jelas, mulai dari penolakan revisi Undang-Undang KUHAP hingga kritik terhadap kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan kalangan oligarki.
Buruh Fokus pada Aksi 28 Agustus 2025
Organisasi buruh lain seperti Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Partai Buruh juga menegaskan tidak akan ikut dalam demo 25 Agustus.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa pihaknya memang punya sejumlah isu serupa, tetapi mereka sudah menjadwalkan aksi tersendiri pada 28 Agustus 2025.
Demonstrasi itu akan digelar secara besar-besaran di depan Gedung DPR dan Istana Negara, dengan mengusung tema “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah”.
Rencananya, ribuan buruh juga akan turun di kota-kota industri lain seperti Serang, Samarinda, hingga Makassar.
Mengapa Isu Ini Viral?
Meski kebenaran rencana aksi masih dipertanyakan, seruan demo 25 Agustus telanjur viral. Beberapa faktor yang membuat isu ini menyebar luas antara lain:
- Sentimen negatif terhadap DPR akibat isu kenaikan tunjangan.
- Narasi emosional yang mudah memancing perhatian, seperti isu korupsi dan pemakzulan.
- Konten video lama yang dikemas ulang seolah-olah kondisi terkini.
- Minimnya klarifikasi resmi dari pihak yang disebut sebagai penggagas aksi.
Seruan demo 25 Agustus 2025 memang ramai diperbincangkan, tetapi hingga kini belum ada bukti kuat mengenai siapa penyelenggaranya.
Sejumlah organisasi besar seperti KSPSI, KASBI, Partai Buruh, hingga BEM SI Kerakyatan justru memastikan tidak terlibat.
Dengan tidak adanya penanggung jawab yang jelas, wajar bila banyak pihak menilai aksi ini rawan disusupi kepentingan politik.
Sementara itu, gelombang aksi nyata baru akan terjadi pada 28 Agustus 2025, dengan tuntutan buruh yang lebih terstruktur dan jelas.
***
