bernasnews – Isu penghasilan anggota DPR yang dikabarkan mencapai Rp120 juta per bulan menuai perhatian publik.
Bagaimana sebenarnya rincian gaji pokok, tunjangan, hingga tambahan fasilitas anggota dewan? Simak ulasan lengkap berikut.
Isu Gaji Fantastis Anggota DPR
Belakangan beredar kabar bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima penghasilan hingga Rp120 juta setiap bulannya.
Informasi tersebut muncul setelah adanya keputusan pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan kepada anggota DPR periode 2024–2029.
Awalnya, kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, yang menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan karena anggota DPR periode saat ini tidak memperoleh fasilitas rumah dinas di kawasan Kalibata sebagaimana tradisi sebelumnya.
Bahkan, ia sempat menyebut adanya kenaikan pada tunjangan lain, seperti tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta serta tunjangan bahan bakar yang meningkat dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta.
Penjelasan Resmi dari Sekretariat Jenderal DPR
Untuk meluruskan isu yang berkembang, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menegaskan bahwa penghasilan anggota dewan hingga saat ini masih mengacu pada regulasi lama. Tidak ada perubahan maupun penambahan tunjangan selain tunjangan rumah yang baru saja diberlakukan.
Dasar hukum yang digunakan adalah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
- Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 9414 Tahun 2010.
Dengan aturan tersebut, struktur gaji dan tunjangan anggota DPR sebenarnya sudah jelas dan terperinci.
Rincian Gaji Pokok Anggota DPR
Berdasarkan peraturan yang berlaku, gaji pokok anggota DPR adalah sebagai berikut:
- Ketua DPR: Rp5.040.000 per bulan
- Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000 per bulan
- Anggota DPR: Rp4.200.000 per bulan
Jumlah gaji pokok ini terlihat tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jabatan strategis lain di pemerintahan. Namun, total penghasilan anggota DPR menjadi signifikan ketika digabung dengan berbagai tunjangan.
Daftar Lengkap Tunjangan Anggota DPR
Selain gaji pokok, setiap anggota DPR berhak menerima berbagai jenis tunjangan sesuai ketentuan. Berikut adalah daftar lengkapnya:
- Tunjangan Kehormatan
- Ketua badan/komisi: Rp6.690.000
- Wakil ketua badan/komisi: Rp6.450.000
- Anggota: Rp5.580.000
- Tunjangan Komunikasi Intensif
- Ketua badan/komisi: Rp16.468.000
- Wakil ketua badan/komisi: Rp16.009.000
- Anggota: Rp15.554.000
- Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran
- Ketua badan/komisi: Rp5.250.000
- Wakil ketua badan/komisi: Rp4.500.000
- Anggota: Rp3.750.000
- Tunjangan Istri/Suami: Rp420.000
- Tunjangan Anak: Rp168.000
- Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000
- Tunjangan Beras: Rp30.090 per jiwa
- Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21): Rp2.699.813
- Bantuan Langganan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000
- Tunjangan Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000
- Tunjangan Rumah: Rp50.000.000
Benarkah Totalnya Bisa Menembus Rp120 Juta?
Jika seluruh komponen tunjangan dan gaji pokok dihitung, penghasilan anggota DPR memang bisa mencapai angka puluhan juta rupiah setiap bulan.
Bahkan dengan adanya tunjangan rumah yang mencapai Rp50 juta, tidak menutup kemungkinan jumlah totalnya mendekati Rp100 juta hingga Rp120 juta, tergantung posisi dan jabatan yang diemban oleh anggota dewan tersebut.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa angka tersebut bukan berasal dari kenaikan gaji pokok atau tunjangan lama, melainkan dari tambahan fasilitas perumahan yang baru diberlakukan pada periode 2024–2029.
Isu penghasilan anggota DPR yang disebut-sebut mencapai Rp120 juta per bulan memang ada benarnya, tetapi bukan karena adanya kenaikan gaji atau tunjangan secara keseluruhan. Faktor utama yang membuat jumlah penghasilan membengkak adalah pemberian tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
Dengan begitu, masyarakat bisa memahami bahwa struktur gaji anggota DPR tetap mengikuti regulasi lama, sementara tambahan tunjangan rumah menjadi penentu besarnya total penghasilan yang mereka terima saat ini.
***
