bernasnews – Beberapa pekan terakhir, Pati sempat menjadi sorotan publik. Ribuan warga turun ke jalan menentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai hingga 250 persen.
Kenaikan ini dianggap terlalu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Pada Demo Jilid I yang berlangsung 13 Agustus lalu, suasana begitu panas. Massa tak hanya menyuarakan penolakan kebijakan pajak, tapi juga menuntut agar Bupati Sudewo lengser.
Aksi itu bahkan diwarnai gesekan dengan aparat. Dari sinilah, wacana Demo Pati Jilid II muncul dan dijadwalkan pada 25 Agustus 2025.
Inisiator Membatalkan Aksi
Namun secara mengejutkan, Ahmad Husein Hafid, salah satu tokoh yang paling vokal dalam aksi pertama, mengumumkan bahwa Demo Jilid II resmi dibatalkan.
“Demo pada 25 Agustus batal. Saya sudah tidak berkecimpung di situ lagi. Tadi masyarakat juga sudah saya kasih tahu kalau batal,” tegas Husein.
Pengumuman ini sontak mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Husein dikenal sebagai sosok yang berani dan lantang menantang kebijakan pemerintah daerah.
Hal tersebut termasuk saat dirinya berhadapan langsung dengan Sekda Riyoso terkait pengelolaan donasi masyarakat.
Kenapa Demo Pati Jilid II Batal?
Ada beberapa alasan yang disampaikan Husein soal keputusan tersebut. Menurutnya, pergerakan massa mulai melenceng dari tuntutan awal.
Demo yang semula fokus pada penolakan kenaikan pajak kini bergeser pada isu politik yang lebih besar.
Ia bahkan mencurigai adanya kepentingan politik yang menunggangi gerakan tersebut.
“Kalau saya dari awal real dari masyarakat. Lebih baik membatalkan ketimbang saya cuma jadi jembatan dan ditunggangi politik,” jelasnya.
Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Husein bahwa perjuangan warga bisa berubah menjadi panggung bagi kepentingan kelompok tertentu, bukan lagi murni suara rakyat.
Dialog Langsung dengan Bupati
Salah satu titik balik keputusan Husein adalah pertemuan virtualnya dengan Bupati Sudewo. Melalui panggilan video call pada 19 Agustus, ia menyampaikan langsung aspirasi masyarakat.
“Tadi aku video call-an sama Pak Bupati. Aspirasi-aspirasi saya diterima. Dari bawah, ibaratnya kepala desa saya suruh sampai Pak Bupati supaya pembangunan maksimal,” ungkap Husein.
Setelah komunikasi itu, Husein menyatakan siap berdamai. Ia tidak lagi menuntut pemakzulan, melainkan memberi kesempatan kepada bupati untuk membuktikan diri. Dengan syarat, aspirasi warga tetap didengarkan dan dipenuhi.
Bantahan atas Tuduhan Suap
Setelah keputusan damai itu, sempat beredar tudingan bahwa Husein mendapat imbalan agar menghentikan aksinya. Namun, ia menampik keras tuduhan tersebut.
“Biarin, yang penting besok kelihatan. Omahku yo elek kok (Rumahku ya jelek kok),” ucapnya santai.
Menurutnya, yang terpenting bukan gosip atau tudingan, melainkan bagaimana pemerintah daerah benar-benar membuktikan komitmennya terhadap rakyat.***
