bernasnews – Bukit Menoreh pernah menjadi salah satu wilayah dengan catatan kelam dalam sejarah kesehatan masyarakat Indonesia.
Pada tahun 2000, daerah perbukitan yang meliputi tiga kabupaten di dua provinsi ini mencatat lebih dari 100 ribu kasus malaria. Kondisi tersebut menjadikan Bukit Menoreh sebagai episentrum penyebaran malaria di Jawa-Bali.
Dua dekade berlalu, situasi itu kini jauh berbeda. Setelah melewati perjuangan panjang, lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turun langsung melakukan penilaian sekaligus pendampingan program eliminasi malaria di kawasan ini.
Catatan Kelam Malaria di Bukit Menoreh
Ketua Tim Penilai Eliminasi Malaria Kemenkes, Ferdinand J. Laihad, mengingatkan bahwa pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, beban malaria di Bukit Menoreh sangat berat.
“Pada tahun 1996 sampai 2007, khususnya setelah krisis ekonomi 1998, kasus malaria meningkat sangat besar di Jawa-Bali. Dari 200 ribu kasus malaria di wilayah tersebut, separuhnya terjadi di Bukit Menoreh, tepatnya di tiga kabupaten dan dua provinsi,” ungkap Ferdinand seperti diberitakan kabarjawa.com.
Situasi puncaknya terjadi pada tahun 2000. Ribuan warga antre menunggu pengobatan, bahkan di Kabupaten Purworejo masyarakat menggelar ruwatan massal sebagai bentuk permohonan agar wabah segera berakhir.
“Saya masih ingat betul suasana itu. Bukit Menoreh saat itu menjadi pusat penularan malaria yang sulit ditanggulangi,” ujarnya.
Perubahan Berkat Kerja Sama Lintas Sektor
Bukit Menoreh saat itu termasuk kategori wilayah persistem malaria, artinya penularan terjadi terus-menerus dan sulit diberantas. Namun kondisi mulai membaik berkat kerja keras masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta kolaborasi lintas sektor.
“Berkat kerja keras semua pihak, termasuk peran aktif masyarakat dan pimpinan daerah, kasus malaria di Bukit Menoreh berhasil ditekan. Bahkan data terbaru menunjukkan, di Purworejo sudah tidak ada lagi penularan setempat,” jelas Ferdinand.
Ia menambahkan, penanggulangan malaria bukan hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berdampak pada pembangunan daerah. Menurutnya, kepemimpinan kepala daerah memegang peran penting dalam menjaga konsistensi eliminasi malaria.
“Ketika sertifikat eliminasi malaria diberikan, penerimanya adalah bupati, wali kota, dan gubernur. Itu karena mereka punya peran besar menggerakkan lintas sektor, menjaga lingkungan, dan membangun kesadaran masyarakat,” katanya.
Target Nasional 2030
Pemerintah menargetkan eliminasi malaria secara nasional bisa tercapai pada tahun 2030. Ferdinand menggambarkan malaria sebagai api yang pernah membakar Bukit Menoreh.
“Sekarang api itu sudah kita padamkan, tetapi api semangat untuk mencegah malaria harus tetap berkobar,” tegasnya.
Meski sejumlah daerah sudah menerima sertifikat bebas malaria, ia mengingatkan ancaman masih ada. Nyamuk penyebar malaria tetap bertahan, baik di musim penghujan maupun kemarau.
Karena itu, kewaspadaan perlu terus dijaga agar kasus impor tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa (KLB) baru.
Pentingnya Waspada Pasca-Eliminasi
Ferdinand menekankan bahwa menjaga status bebas malaria adalah pekerjaan jangka panjang. Risiko terbesar datang dari orang yang membawa parasit dari luar daerah.
Identifikasi dini dan pengobatan cepat menjadi kunci agar penularan lokal tidak kembali terjadi.
“Di lapangan, peran masyarakat dan kader seperti ibu-ibu PKK sangat penting. Mereka bisa menggerakkan kesadaran agar masyarakat tetap waspada. Eliminasi malaria memang sudah tercapai, tetapi perjuangan menjaga status bebas malaria masih panjang, mungkin sampai tahun 2040 kita baru benar-benar bisa bernapas lega,” pungkasnya. (Eln)
