bernasnews – Presiden Prabowo Subianto membuat heboh ketika menyampaikan pidato tahunan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (15/8/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menyinggung soal tantiem, yakni bonus tahunan untuk direksi dan komisaris BUMN, yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah meski rapat hanya dilakukan sebulan sekali.
Prabowo menyebut praktik itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. “Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Itu akal-akalan saja,” ujarnya dengan nada tegas.
Apa Itu Tantiem?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada karyawan atau pejabat sebagai bentuk penghargaan.
Dalam regulasi BUMN, tantiem dipandang sebagai insentif berbasis kinerja yang biasanya diberikan ketika perusahaan mencetak laba atau mengalami peningkatan performa.
Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tantiem dapat diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas.
Bahkan, dalam beberapa kasus, bonus tetap bisa turun meski perusahaan tidak mencatat laba, asalkan ada peningkatan kinerja.
Rincian Besaran Tantiem
Aturan terbaru memberikan gambaran tentang komposisi tantiem yang diterima masing-masing pejabat BUMN. Proporsinya disesuaikan dengan jabatan, misalnya:
- Direktur Utama BUMN: menjadi patokan 100%
- Wakil Direktur Utama: 90% dari Direktur Utama
- Anggota Direksi: 85% dari Direktur Utama
- Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 45% dari Direktur Utama
- Wakil Komisaris Utama: 42,5% dari Direktur Utama
- Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: 90% dari Komisaris Utama
Selain itu, untuk bisa menerima tantiem, ada syarat kehadiran minimal 75% dalam rapat dewan bagi komisaris yang merangkap jabatan di tempat lain.
Penilaian kinerja juga menjadi faktor penting, sehingga secara teori, bonus ini tidak asal dibagikan.
Prabowo: Hapus Tantiem dan Pangkas Komisaris
Prabowo menegaskan bahwa sistem tantiem selama ini rawan disalahgunakan. Menurutnya, istilah “asing” itu justru dipakai agar masyarakat sulit memahami.
“Saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, akal-akalan mereka saja,” ucapnya lantang.
Selain soal bonus, ia juga memangkas jumlah komisaris di BUMN. Jika sebelumnya posisi itu bisa lebih dari enam orang, kini Prabowo meminta cukup empat atau lima saja.
Tujuannya agar struktur perusahaan lebih ramping dan efisien. Instruksi pun diberikan kepada Danantara (Badan Pengelola Investasi BUMN) untuk menghentikan praktik tantiem, baik untuk komisaris maupun direksi.
“Kalau rugi, jangan ada tantiem. Kalau untung pun harus benar-benar nyata, bukan untung manipulatif,” katanya.
Jika Tidak Mau, Silakan Mundur
Prabowo tidak hanya melontarkan kritik, tetapi juga memberikan pilihan tegas. Ia menegaskan, jika ada komisaris atau direksi yang tidak sepakat dengan kebijakan ini, lebih baik mengundurkan diri.
“Banyak anak muda yang siap menggantikan mereka,” ujarnya.
Pernyataan ini mendapat perhatian publik. Sebagian menilai langkah Prabowo bisa membuka ruang regenerasi di tubuh BUMN.
Anak muda yang berkompeten diharapkan mampu membawa perspektif baru dan mendorong perusahaan pelat merah agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Isu tantiem bukan hanya urusan internal BUMN. Anda sebagai masyarakat juga berhak tahu, sebab perusahaan pelat merah mengelola dana besar yang bersumber dari negara.
Bonus jumbo bagi pejabat yang kinerjanya tidak jelas jelas menimbulkan pertanyaan soal keadilan.
Di sisi lain, penghapusan tantiem bisa menghemat keuangan negara dan dialihkan untuk sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.***
