bernasnews – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., atau yang dikenal sebagai Gus Hilmy, menyoroti keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP).
Ia mengingatkan pentingnya konsistensi antara nilai keadilan yang disampaikan pemerintah di dalam negeri dengan sikap diplomasi Indonesia di forum internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta doa para ulama agar pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa sekaligus menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Gus Hilmy, pesan mengenai penegakan keadilan tidak hanya relevan dalam kebijakan domestik, tetapi juga harus tercermin dalam sikap politik luar negeri Indonesia.
Pentingnya Konsistensi Nilai dan Diplomasi
Gus Hilmy menilai Indonesia perlu berhati-hati dalam menentukan posisi pada forum internasional yang melibatkan negara-negara dengan rekam jejak kontroversial dalam konflik global.
Ia mengatakan negara yang menyatakan komitmen terhadap nilai keadilan harus menunjukkan sikap yang selaras dalam setiap kebijakan diplomasi.
Menurutnya, posisi Indonesia dalam berbagai forum global akan menjadi perhatian publik internasional. Apabila Indonesia berada dalam forum yang diikuti negara-negara yang terlibat dalam intervensi militer terhadap negara lain, maka konsistensi nilai yang selama ini disampaikan dapat dipertanyakan.
Ia menekankan bahwa keselarasan antara nilai moral, kebijakan diplomasi, dan kepentingan nasional menjadi faktor penting bagi kredibilitas Indonesia di tingkat internasional.
Dorongan Evaluasi Keikutsertaan di Board of Peace
Gus Hilmy menyoroti kritik yang muncul terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional yang disebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
Ia menyatakan bahwa setiap kerja sama internasional perlu dilihat dalam kerangka kepentingan nasional.
Menurutnya, prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia memberikan ruang bagi negara untuk terlibat dalam berbagai forum internasional. Namun prinsip tersebut juga menuntut pemerintah memastikan setiap langkah diplomasi memberikan manfaat bagi bangsa dan mendukung upaya perdamaian dunia.
Gus Hilmy menegaskan bahwa bebas aktif tidak berarti Indonesia harus menjaga jarak dari seluruh pihak, melainkan memberikan fleksibilitas untuk berpartisipasi selama kepentingan nasional tetap menjadi dasar utama.
Tradisi Diplomasi Multilateral Indonesia
Gus Hilmy juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tradisi panjang dalam keterlibatan di berbagai organisasi internasional.
Ia mencontohkan keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), keanggotaan di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), serta partisipasi dalam kerja sama BRICS dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, keterlibatan tersebut tidak menjadi persoalan selama memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, baik dalam memperkuat posisi diplomatik maupun memperluas kerja sama ekonomi.
Namun ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam forum internasional apabila tidak memberikan keuntungan strategis atau justru menimbulkan beban diplomatik.
Pertimbangan Etis dalam Forum Perdamaian
Selain aspek strategis, Gus Hilmy juga menyoroti dimensi etis dari keterlibatan Indonesia dalam forum yang berkaitan dengan isu perdamaian dunia.
Ia menyebut Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan kolonialisme dan penindasan. Karena itu, Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kedaulatan negara dan perdamaian internasional.
Gus Hilmy menyinggung konflik di Timur Tengah, khususnya operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai memicu eskalasi konflik di kawasan.
Dalam situasi tersebut, menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum yang mengusung agenda perdamaian perlu dikaji secara kritis.
Ia mengingatkan bahwa tanpa sikap yang jelas, Indonesia dapat dipersepsikan ikut memberikan legitimasi terhadap praktik kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.
Potensi Dampak pada Persepsi Global
Gus Hilmy menilai diplomasi internasional tidak hanya berkaitan dengan kebijakan formal, tetapi juga persepsi global terhadap suatu negara.
Ia mengatakan ketidaksesuaian antara prinsip yang disampaikan dengan langkah diplomasi dapat memengaruhi reputasi Indonesia di tingkat internasional.
Menurutnya, Indonesia perlu menjaga citra sebagai negara yang independen, tidak berpihak pada kekuatan besar mana pun, serta tetap berkomitmen pada prinsip nonblok.
Dinilai Berpotensi Berpengaruh pada Politik Dalam Negeri
Gus Hilmy juga menyebut isu tersebut berpotensi berdampak pada dinamika politik dalam negeri.
Ia menilai persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Menurutnya, jika publik menilai Indonesia berada di bawah pengaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat, persepsi tersebut dapat menimbulkan implikasi politik.
Ia bahkan menilai hal tersebut dapat memengaruhi dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029, terutama jika Presiden Prabowo kembali mencalonkan diri.
Diplomasi Berbasis Kepentingan Nasional
Gus Hilmy menegaskan diplomasi Indonesia seharusnya selalu berlandaskan kepentingan nasional jangka panjang.
Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, ia berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keterlibatan internasional dan kemandirian politik luar negeri.
Menurutnya, evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional bukan berarti menarik diri dari pergaulan global.
Langkah tersebut justru dinilai sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kebijakan diplomasi sejalan dengan prinsip keadilan, kedaulatan negara, serta kepentingan nasional Indonesia. (eln)
