bernasnews – Isu kenaikan gaji PNS 2026 atau Pegawai Negeri Sipil ramai diperbincangkan.
Banyak ASN menunggu kepastian dari Presiden Prabowo Subianto setelah menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR pada 15 Agustus 2025.
Setiap bulan Agustus, ribuan aparatur sipil negara menantikan pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR/DPR. Bukan sekadar agenda seremonial, momen ini biasanya dijadikan panggung pengumuman kebijakan penting, termasuk soal kesejahteraan pegawai negeri sipil.
Tahun 2025 ini, perhatian publik tertuju pada kemungkinan adanya pengumuman kenaikan gaji PNS tahun anggaran 2026.
Apalagi, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah memang menuliskan rencana peningkatan kesejahteraan ASN.
Namun, pada pidato kenegaraan dan penyampaian RUU APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut adanya kenaikan gaji bagi PNS maupun ASN lainnya.
Jejak Sejarah Kenaikan Gaji PNS
Jika melihat ke belakang, kebijakan kenaikan gaji PNS tidak selalu terjadi setiap tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, penyesuaian gaji hanya berlangsung tiga kali, yaitu:
- Tahun 2015: kenaikan 5 persen
- Tahun 2019: kenaikan 5 persen
- Tahun 2024: kenaikan 8 persen
Pola tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemerintah menaikkan gaji PNS lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan prioritas anggaran, bukan semata-mata karena desakan rutin tahunan.
Fokus Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025
Meski tidak menyinggung kenaikan gaji ASN, Presiden Prabowo tetap menegaskan sejumlah capaian penting yang diraih pemerintah dalam setahun terakhir. Beberapa di antaranya:
- Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah
Tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga 8,47 persen, angka terendah sejak Indonesia merdeka. - Lapangan Kerja Baru dan Penurunan Pengangguran
Sepanjang 2024–2025, tercipta 3,6 juta lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,76 persen, dari sebelumnya 4,82 persen. - Inflasi Tetap Terkendali
Pemerintah mampu menjaga inflasi di kisaran 2,4 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain capaian tersebut, Prabowo juga menyinggung pembangunan 1.100 desa nelayan baru yang ditargetkan dapat menampung 10 juta jiwa. Skema pembiayaan untuk desa nelayan tidak berbentuk bantuan langsung tunai, melainkan pinjaman produktif yang diharapkan bisa dikembalikan melalui hasil usaha.
Anggaran Pendidikan Jadi Prioritas
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah pada sektor pendidikan. Untuk tahun 2026, alokasi pendidikan mencapai 20 persen APBN atau setara Rp 757,8 triliun. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Rincian penggunaannya antara lain:
- Rp 150,1 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah serta kampus.
- Rp 178,7 triliun dialokasikan untuk gaji, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen.
- Tunjangan profesi guru ASN daerah maupun non-PNS juga dipastikan tersedia secara memadai.
Dengan fokus tersebut, isu kenaikan gaji PNS tampaknya belum menjadi prioritas utama di tahun anggaran 2026.
Efisiensi APBN dan Target Tanpa Defisit
Hal menarik lain dari pidato Presiden adalah penegasan target ambisius pemerintah untuk menekan defisit APBN.
Prabowo menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa mencapai APBN tanpa defisit paling lambat pada tahun 2028.
Menurutnya, langkah tersebut hanya mungkin tercapai jika pemerintah berani melakukan efisiensi dan meminimalisir kebocoran anggaran.
Jadi, Apakah Gaji PNS Naik Tahun 2026?
Melihat pidato kenegaraan dan nota keuangan 2025, tidak ada pernyataan resmi mengenai kenaikan gaji PNS untuk tahun anggaran 2026.
Walau demikian, rencana peningkatan kesejahteraan ASN tetap tercantum dalam RPJMN 2025–2029, sehingga peluang penyesuaian gaji masih terbuka di tahun-tahun mendatang.
Bagi para aparatur sipil negara, pesan utama dari pemerintah adalah agar tetap menaruh harapan pada agenda pembangunan jangka menengah.
Sementara itu, fokus kebijakan pada 2026 masih diarahkan ke sektor pendidikan, penguatan ekonomi rakyat, serta efisiensi keuangan negara.
Ketiadaan pengumuman kenaikan gaji PNS 2026 di Sidang Tahunan MPR 2025 tentu menimbulkan kekecewaan di kalangan ASN.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa kenaikan gaji tidak selalu diumumkan setiap tahun, melainkan mengikuti kondisi keuangan negara dan kebijakan strategis pemerintah.
Dengan target besar seperti menekan kemiskinan, membangun desa nelayan, memperkuat pendidikan, serta menciptakan APBN tanpa defisit, pemerintah tampaknya masih berhitung cermat sebelum menetapkan kebijakan kenaikan gaji PNS di masa mendatang.
***
