bernasnews — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memacu percepatan pembangunan terpadu di kawasan Jawa Selatan melalui penguatan sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, dan pariwisata.
Langkah strategis ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas konektivitas wilayah, dan memperkokoh ketahanan pangan, dengan dukungan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi dan Konferensi Pembangunan Infrastruktur DIY–Jawa Tengah Selatan (Jasela) yang berlangsung di Gedung Nusantara V MPR/DPD RI, Rabu, 13 Agustus 2025.
Arah kebijakan yang dipaparkan, kata Sri Sultan, didasarkan pada data lapangan dan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah selatan Jawa.
Pertanian Jadi Penopang Ekonomi, Infrastruktur Masih Tertinggal
Pada semester I 2025, sektor pertanian menyumbang 10,86% terhadap PDRB DIY dengan pertumbuhan 7,8%.
Meski tumbuh positif, sektor ini menghadapi hambatan signifikan, mulai dari keterbatasan irigasi teknis, kerusakan jaringan irigasi tersier, minimnya pasokan air baku, hingga belum adanya pusat perdagangan berskala regional Jawa Selatan.
“Kondisi geografis, termasuk sedimen vulkanik Merapi, kerap mengganggu fungsi irigasi,” tegas Sri Sultan seperti diberitakan kabarjawa.com.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk merehabilitasi jaringan irigasi, membangun embung, menyediakan infrastruktur pertanian modern, serta mendirikan pusat distribusi regional.
Kelautan dan Pariwisata Jadi Fokus Pengembangan
Sri Sultan juga memaparkan potensi perikanan tangkap di Laut Selatan yang mencapai 5.300 ton per tahun atau senilai Rp138 miliar. Konsumsi ikan per kapita di DIY pada 2024 mencapai 35,57 kilogram, membuka peluang pasar yang besar.
Menurutnya, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Gunungkidul perlu dikembangkan menjadi pusat minapolitan untuk menggerakkan ekonomi nelayan dan sektor pendukungnya.
Hambatan yang masih dihadapi meliputi sedimentasi, kolam pelabuhan yang sempit, minim kapal besar, fasilitas terbatas, akses jalan yang belum memadai, dan belum berkembangnya industri turunan.
“Kami perlu dukungan untuk pengerukan sedimentasi, perluasan kolam, penambahan breakwater, dan pembangunan sarana prasarana pendukung agar PPP Sadeng menjadi motor penggerak ekonomi selatan,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, ia menyoroti pemanfaatan Yogyakarta International Airport (YIA) yang dinilai belum optimal untuk penerbangan internasional. Sri Sultan mendorong pengembangan konsep aerotropolis dan pencegahan pertumbuhan kawasan kumuh di sekitar bandara.
“Kami butuh dukungan untuk mengembangkan daya tarik wisata di luar perkotaan, melengkapi amenitas, dan mendorong kerja sama antar daerah dalam pengembangan paket perjalanan wisata,” paparnya.
Konektivitas Jalan dan Integrasi Wilayah
Sri Sultan menyampaikan bahwa pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) telah mencapai 118,39 km, dengan sisa 5 km yang belum rampung. Ia menekankan perlunya jalur penghubung utara–selatan yang memenuhi standar nasional agar manfaat tol dan JJLS tidak sekadar menjadi jalur transit.
“Jalur utara–selatan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta menghidupkan ekonomi lokal di sepanjang jalur tersebut,” kata Sri Sultan.
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menilai rapat ini menjadi momentum sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai RPJMN dan Renstra Pemerintah 2025–2029.
“Pembangunan infrastruktur harus menjadi alat pemerataan kesempatan. Kami tidak ingin ada wilayah yang tertinggal dari arus kemajuan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi langkah DIY dan Jasela. Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, integrasi tata ruang nasional, serta konektivitas darat, laut, dan udara.
“Konektivitas akan mempercepat distribusi hasil produksi, menekan biaya logistik, dan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” kata AHY.
Ia juga mendorong skema pembiayaan kreatif dengan melibatkan sektor swasta, agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN.
Hasil Rakor: Komitmen Bersama
Rapat Koordinasi ini dihadiri anggota DPD RI, kepala daerah se-DIY dan Jasela, perwakilan provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Kabupaten Pangandaran.
Forum ini menghasilkan komitmen percepatan pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk pemerataan ekonomi, penguatan konektivitas, dan ketahanan pangan nasional.
“Pembangunan terpadu Jawa Selatan adalah lompatan strategis. DIY siap memimpin langkah itu,” pungkas Sri Sultan. (Eln)
